BERKAH, halalal toyiban. Itulah poin yang ingin dikejar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika ngotot ingin melelas kepemilikan saham pemerintah provinsi di PT Delta Djakarta.
PT Delta Djakarta yang antara lain memproduksi bir merek Anker, sudah beroperasi semenjak Ali Sadikin alias Bang Al memimpin Ibu Kota. Dalih Bang Ali saat itu, agar industri hiburan di Jakarta tidak perlu mengimpor bir dari luar negeri. Pada perkembangannya, PT Delta Djakarta pun menjadi pemain utama produsen bir di tanah air.
“Kita ingin tentunya mendapatkan deviden yang halalan toyiban,” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Ihwal rencana pelepasan saham tersebut, disayangkan oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Memang, DPRD belum ketok palu untuk menyetujui rencana itu. Sandiaga sendiri mengaku telah memberitahu secara lisan soal keputusan itu kepada beberapa anggota DPRD DKI, seperti Yuke Yurike dari Fraksi PDI-P. Ketua DPRD, menurut Sandi sulit dihubungi.
“Jadi, saya sudah dua atau tiga hari ke rapat paripurna mencari Pak Pras, karena yang lain sudah saya beri tahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dari PDIP. Saya ingin bicara sama Pak Pras tapi Pak Pras belum ada, pas ditelponin nggak masuk-masuk,” ucap Sandiaga.
Selain berkoordinasi dengan DPRD, berkenaan dengan rencana pelepasan saham tersebut, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan konsultan hukum. Sandiaga berasa, DPRD kooperatif dan mendukung keputusan Pemprov DKI tersebut. Dia memastikan, prosesnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Menurut Sandiaga, jika sahamj Pemprov DKI dilepas, maka akan berdampak baik bagi ekspansi usaha San Miguel, pemegang saham terbesar di PT Delta Djakarta. DKI juga akan menerima Rp1 triliun dari nilai saham 26,25%. Hal itu lebih menguntungkan ketimbang penerimaan deviden yang rata-rata Rp38 miliar per tahun.
Menurutnya, dana hasil penjualan saham Delta Djakarta bisa untuk membangun 60 gedung sekolah, satu atau dua sekolah bertaraf internasional, dan menjadi modal Pemprov DKI membuka lapangan pekerjaan.
“Ini kan ada time value of money, sedangkan kita bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat langsung,” ujar Sandi.***
