Ngejar berkah, Pemprov DKI Jual Saham di Perusahaan Bir

BERKAH, halalal toyiban. Itulah poin yang ingin dikejar Wakil  Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika ngotot ingin melelas kepemilikan saham pemerintah provinsi di PT Delta Djakarta.

PT Delta Djakarta  yang antara lain memproduksi bir merek Anker, sudah beroperasi semenjak Ali Sadikin alias Bang Al memimpin Ibu Kota. Dalih Bang Ali saat itu,  agar industri hiburan di Jakarta tidak perlu mengimpor bir dari luar negeri. Pada perkembangannya, PT  Delta Djakarta  pun menjadi pemain utama produsen bir di tanah air.

“Kita ingin tentunya mendapatkan deviden yang halalan toyiban,” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Ihwal rencana pelepasan saham tersebut, disayangkan oleh  Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Memang, DPRD belum ketok palu untuk menyetujui rencana itu.  Sandiaga sendiri mengaku telah memberitahu secara lisan soal keputusan itu kepada beberapa anggota DPRD DKI, seperti Yuke Yurike dari Fraksi PDI-P. Ketua DPRD, menurut  Sandi sulit dihubungi.

“Jadi, saya sudah dua atau tiga hari ke rapat paripurna mencari Pak Pras, karena yang lain sudah saya beri tahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dari PDIP. Saya ingin bicara sama Pak Pras tapi Pak Pras belum ada, pas ditelponin nggak masuk-masuk,” ucap Sandiaga.

Selain berkoordinasi dengan DPRD, berkenaan dengan rencana pelepasan saham tersebut,  Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan  konsultan hukum. Sandiaga  berasa,  DPRD  kooperatif dan mendukung  keputusan Pemprov DKI tersebut. Dia memastikan, prosesnya  akan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Menurut Sandiaga, jika sahamj Pemprov DKI dilepas, maka akan berdampak baik bagi ekspansi usaha San Miguel, pemegang saham terbesar di PT Delta Djakarta. DKI juga  akan menerima Rp1 triliun dari nilai saham 26,25%. Hal itu lebih menguntungkan ketimbang penerimaan  deviden yang rata-rata Rp38 miliar per tahun.

Menurutnya, dana hasil penjualan saham Delta Djakarta  bisa untuk membangun 60 gedung sekolah, satu atau dua sekolah bertaraf internasional, dan  menjadi modal Pemprov DKI membuka lapangan pekerjaan.

“Ini kan ada time value of money, sedangkan kita bisa gunakan dana tersebut buat begitu banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat langsung,” ujar Sandi.***