Tag: Sandiaga Uno

OPOSISI pemerintah dalam gelaran pemilihan presiden langsung (Pilpres) yang diagendakan digelar pada April 2019, tampaknya cukup gencar menyerang kubu petahana Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, dengan memanfaatkan momentum tergelincirnya nilai tukar rupiah.

Isu keterpurukan nilai tukar rupiah mereka bawa ke media sosial, sembari menuding bahwa pemerintah Jokowi  telah memberi karpet merah bagi para pekerja Cina untuk memasuki Indonesia. Mereka  merebut lapangan pekerjaan jauh lebih banyak daripada warga lokal.  Lantas, muncul lagu tema kampanye # 2019GantiPresiden yang  menyindir moto pemerintahan Jokowi: “Kerja, kerja, kerja” Widodo:

Berikut lirik lagu “#2019GantiPresiden”

Dulu kami hidup tak susah, Mencari kerja sangat mudah

Tetapi kini, pengangguran, Semakin banyak gak karuan

10 juta lapangan kerja, Tetapi bukan untuk kita

Kerja, kerja, kerja, buruh asing yang kerja

Anak-anak bangsa tetap nganggur aja

Di sana sini orang menjerit, Harga-harga selangit

Hidup yang yang sulit, Sembako naik, listrik naik

Di malam buta, BBM ikut naik (Buset)

Pajak mencekik usaha sulit, Tapi korupsi subur penguasanya makmur

Rumah rakyat kau gusur, nasib rakyat yang kabur

Awas, awas, kursimu nanti tergusur

Beban hidup kami sudah gak sanggup, Pengennya cepet-cepet tahun depan

2019 ganti Presiden

Kuingin Presiden yang cinta pada rakyatnya

2019 ganti Presiden

Ku ingin Presiden yang tak pandai berbohong

2019 ganti Presiden

Ku ingin Presiden yang cerdas, gagah perkasa

2019 ganti Presiden

Bukan Presiden yang suka memenjarakan Ulama dan rakyatnya

(Cabe mahal – tanam sendiri Daging mahal – makan bekicot Listrik mahal – cabut meteran Beras mahal – ditawar dong) Itulah lirik dari lagu #2019GantiPresiden.

Dalam banyak hal, pemimpin yang akrab disapa sebagai Jokowi ini, mengagendakan perjuangan dengan komitmen untuk terus mendorong agenda yang lebih merakyat. Tetapi, aksi jual yang terjadi pasar modal dan valas,  telah mendorong rupiah  ke tingkat kritis sebagaimana terjadi pada krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, yang memaksa Jokoi  untuk mengambil langkah-langkah proteksionis.

Joko Widodo memegang tampuk pemerintahan empat tahun lalu, dengan rencana besar untuk menjadikan ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan menempati 10 besar dunia. Dia berjanji kemudahan berusaha, melonggarkan pembatasan investasi asing dan meningkatkan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Rendahnya harga minyak dalam beberapa tahun pertama masa pemerintahan  Jokowi, memungkinkannya untuk memotong subsidi energi dan mengalihkan dana untuk membiayai infrastruktur senilai 4.800 triliun rupiah ($ 323 miliar).

Ini termasuk rencana untuk pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia, mass rapid transit dan jaringan kereta ringan, serta jalan tol baru, pelabuhan dan bandara.

Deregulasi membantu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, memacu investasi dan mempercepat proyek. Investasi langsung asing (FDI) mencapai rekor tertinggi tahun 2017 lalu, peringkat daya saing Indonesia meningkat, dan tiga lembaga pemeringkat kredit utama, semua mempromosikan obligasi pemerintah Indonesia ke tingkat investasi.

Pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi tumbuh dengan laju tercepat dalam empat setengah tahun, dan pemerintah mengumumkan kampanye “Making Indonesia 4.0” untuk mengembangkan lima industri utama – makanan dan minuman, tekstil, mobil, bahan kimia dan elektronik. Tetapi, resultante  isu politik dan depresiasi  rupiah telah mendorong terjadinya pembelokan arah

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja  negara (RAPBN) 2019 yang disampaikan dalam nota keuangan di depan para wakil rakyat pada  Agustus lalu, pemerintah Jokowi  berjanji untuk meningkatkan subsidi, menaikkan gaji pegawai negeri dan memberikan manfaat ganda bagi rumah tangga miskin. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Jokowi  juga telah bergerak untuk menegaskan kontrol Indonesia atas sumber daya alam negara itu.

Pemerintah  mengalokasikan Rp 156,5 triliun, meningkat 66% dari rencana anggaran awal untuk tahun ini, untuk subsidi yang terkait dengan energi. Kementrian Pertambangan dan Energi misalnya, tengah menggarap proyek pipanisasi gas subsidi untuk konsumen rumah tangga, seperti dilakukan di Kabupaten Bogor. Di pihak lain, pemerintah juga menggenjot subsidi  di bidang non-energi, seperti untuk pupuk pertanian sebesar 4,2%.

Namun, depresiaisi rupiah tak urung tetap membuat seorang wanita berusia 30-an, yang menjalankan bisnis agen perjalanan tiket perjalanan di Jakarta, khawatir tentang dampak jatuhnya rupiah pada bisnisnya, yang sebelumnya telah tumbuh mengikuti meningkatnya jumlah orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

“Kami harus menaikkan harga tiket kami,” kata wanita yang meminta tidak disebutkan jati dirinya. “Jika ini terus berlanjut, kami takut akan ada penurunan jumlah orang yang bepergian ke luar negeri.”

Sebagai negarara  kepulauan, Indonesia sudah semenjak masa Orde Baru harus mengimpor sebagian besar bahan bakarnya (BBM). Dalam situasi ini, Presiden Jokowi masih memiliki sedikit opsi untuk  meningkatkan subsidi agar harga BBM tetap turun di tengah melemahnya nilai tukar rupiah.

Menurut data Bank Dunia, ekonomi Indonesia tahun lalu berada di urutan ke-16 di dunia. Untuk masuk ke 10 teratas, Indonesia perlu memperluas setidaknya 60% lebih besar lagi. Tentu, ini bukan perjuangan yang ringan.

Untuk mempercepat pertumbuhan, yang telah tumbuh  sekitar 5%, para ekonom mengatakan bahwa Indonesia  perlu lebih lanjut menghilangkan pembatasan investasi, meningkatkan sektor manufaktur untuk menghasilkan lebih banyak produk bernilai tinggi, dan membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan guna meningkatkan tenaga kerja domestik.

Untuk saat ini, semua perhatian mata tertuju pada mata uang. Rupiah telah terperangkap dalam aksi jual, menyusul krisis yang melanda Turki, Argentina dan Afrika Selatan. Kondisi defisit neraca perdagangan saat ini, terhitung semenjak 2011, telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih rentan terhadap guncangan eksternal daripada mata uang regional lainnya  seperti milik Malaysia dan Thailand, dimana rupiah jatuh sekitar 9% terhadap dolar tahun ini.

Rival politiknya dalam Pilpres, calon wapres Sandiaga Uno, dengan mengklaim menyampaikan suara rakyat, menggambarkan mahalnya harga barang, sampai-sampai tempe setebal kartu ATM. Sindiran yang bermaksud untuk menyerang kubu petahanan itu, alih-alih dapat dimpati, Sandi malah dibully kalangan netizen.

Sandi pun kemudian mencoba menetralisirnya, agar  meminta masyarakat  tidak melebih-lebihkan fakta soal tempe setipis kartu ATM lantaran nikai tukar dolar naik. Menurutnya, hal ini lumrah terjadi karena kedelai, bahan baku tempe, masih impor.

“Dengan kedelai yang diimpor, dolar naik pasti akan naik harga tempe. As simple as that. Jadi do not be over dramatic atau melodramatic terhadap isu harga pasti akan naik, semua juga mengakui,” kata Sandiaga di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Selasa (11/9/2018).

Dia memastikan tempe setipis kartu ATM adalah benar-benar jeritan rakyat.  “Itu adalah suara rayat, itu dari Bu Yuli dan rekannya di Duren Sawit. Itu exacly word by word yang disampaikan mereka. Nah, kalau misalnya teman mengartikan sebagai suatu jeritan masyarakat? Iya. Hiperbolisme? Mungkin iya,” ujar Sandiaga Uno.

Tetapi Sandi mestinya juga harus ingat, bahwa di tanah air memang ada produk tempe (mentah), yang dapat diibaratkan setipis ATM, yakni tempe khusus untuk mendoan.

Konteks

Melihat rupiah yang melemah perlu  menempatkannya dalam konteks.  Pada kenyataannya  rupiah memang terkoreksi paling curam di Asia, itu jauh dari penurunan sebesar 21% pada tahun 2013 dan 32% terjun selama krisis Asia pada tahun 1998.

Penurunan mata uang 9% telah menyebabkan jatuhnya benchmark Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak awal tahun ini. Perusahaan pun harus  merevisi target pertumbuhan dan membatalkan rencana untuk melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) dan penerbitan obligasi.

Situasi sekarang ini  ternyatra juga tidak membantu industri yang berorientasi ekspor, karena banyak perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar.

Untuk menopang mata uang rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan  dengan total 125 basis poin sejak Mei, dan diperkirakan akan mengumumkan kenaikan lagi pada bulan September. Antara Januari dan Agustus, BI  menghabiskan $ 14 miliar cadangan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah-langkah ini dilakukan BI untuk berjuang membendung merosotnya nilai rupiah.

Riel Tasmaya, kepala eksekutif perusahaan investasi Eempat Kapital, yang portofolionya termasuk bisnis fashion dan restoran e-commerce, mengaku dirinya berada dalam  situasi rupiah yang “kritis.”

“Biaya produksi telah meningkat, tetapi kami tidak dapat menaikkan harga, karena (kalau itu dilakukan) pelanggan tidak akan (mampu) membelinya,” kata Tasmaya.

Namun pebisnis  berusia 39 tahun itu tetap optimis. “Semoga siapa pun yang menjadi presiden,  akan bergerak maju sesuai dengan perkembangan dan dapat mengakomodasi semua pihak, sehingga  kondusif bagi ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal September mengecam spekulan di pasar uang dalam upaya untuk menghentikan kejatuhan rupiah.

Dia mengatakan pihak berwenang akan memonitor aktivitas di pasar valuta asing dan menindak spekulan, menambahkan bahwa hanya transaksi untuk “kebutuhan yang sah”, seperti untuk impor barang modal dan membayar utang dalam denominasi dolar yang akan diizinkan.

Seorang pekerja kantoran di Jakarta timur, mengatakan dia belum merasakan dampak kejatuhan rupiah terhadap harga, tetapi dia khawatir. “Harga barang akan naik, tetapi upah mungkin tidak naik juga,” kata Ahadiat, 34. “Ini mengkhawatirkan karena kita tidak tahu berapa lama hal ini akan bertahan. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan – baik ketidakstabilan ekonomi maupun ketidakstabilan politik.”

Selain langkah-langkah konvensional, Widodo telah mengumumkan serangkaian tindakan penanggulangan untuk mengekang impor dan mempersempit defisit neraca berjalan Indonesia.

Indonesua memutuskan akan menaikkan  pajak penghasilan sebesar 7,5% hingga 10%, naik dari 2,5% menjadi 7,5%, di lebih dari 1.000 item dari perangkat elektronik untuk sabun, sampo, kosmetik, pakaian dan bahan konstruksi.

Sementara subsidi yang lebih tinggi untuk bahan bakar berarti lebih sedikit di kas pemerintah untuk proyek pekerjaan umum. Belanja infrastruktur diperkirakan akan tumbuh hanya 2,4% menjadi 420,5 triliun rupiah tahun depan – kenaikan paling lambat sejak Jokowi  menjabat.

Ahadiat mengatakan bahwa melambatnya belanja infrastruktur adalah langkah yang tepat, menambahkan bahwa proyek-proyek itu menciptakan “hutang yang menumpuk.”

Pukulan lain untuk Widodo adalah penurunan 12,9% dalam investasi langsung asing pada kuartal kedua, penurunan pertama sejak 2010.

“Penundaan dalam investasi telah disebabkan oleh fluktuasi rupiah, gejolak dan arus modal keluar di pasar negara berkembang, dan karena kami memasuki tahun politik yang akan berlanjut hingga tahun depan,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Lembong pada bulan Agustus. “Ini menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, membuat investor asing menunggu dan melihat.”

Para ekonom, meskipun, tidak melihat perlunya alarm.

Fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat daripada dua dekade lalu, ketika krisis Asia mengakhiri pemerintahan mantan presiden Suharto yang berusia 31 tahun. Dan mereka jauh lebih baik daripada Turki dan Argentina.

Inflasi berada di 2,13% pada Januari-Agustus, rasio utang terhadap produk domestik bruto jauh lebih rendah daripada banyak rekan-rekan regional dan internasional sebesar 30%, dan ekonomi tumbuh 5,27% pada kuartal kedua meskipun ketidakpastian global meningkat.

“Tidak perlu panik. Kepanikan tidak pernah baik,” Winfried Wicklein, direktur negara di misi residen Indonesia Bank Pembangunan Asia, mengatakan kepada Nikkei Asian Review. “Satu hal yang kita semua akui bahwa pemerintah dan Bank Indonesia telah menunjukkan: manajemen ekonomi makrofisk yang sangat kuat. Dibandingkan dengan krisis sebelumnya, Indonesia jauh lebih siap sekarang.”

Mira, seorang penulis konten freelance di kota Bekasi, Jawa Barat, mengatakan bahwa ia mendapat manfaat dari penurunan mata uang karena ia dibayar dalam dolar Singapura. Namun dia lebih prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara pendukung Widodo dan pemimpin oposisi Subianto.

“Saya khawatir kerusuhan akan meletus,” kata pria berusia 38 tahun itu. “Jika Anda melihat media sosial – meskipun mungkin ada semacam orkestrasi – pendukung sangat ganas terhadap satu sama lain. Saya khawatir beberapa orang akan mengambil keuntungan dari fanatisme pendukung dan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan ekonomi. ”

Subianto sendiri menyerang Widodo karena meningkatnya utang luar negeri, dan tidak merindukan situasi rupiah.

“Beberapa orang mengatakan utang besar tidak masalah, tetapi para ahli yang mengerti tahu bahwa utang mengancam kedaulatan bangsa kita,” katanya dalam pidato 1 September. “Ekonomi kami tidak berkembang. Kami berada di bawah ancaman menjadi negara miskin selamanya.”

Sementara Widodo akan membuat kasus yang kuat untuk kebijakannya, hampir 2 juta pandangan dari lagu oposisi di YouTube menunjukkan bahwa musuh-musuhnya tidak mungkin dibungkam dalam pemilihan April.