Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Rasio Kewirausahaan Indonesia Ditargetkan Meningkat Hingga Delapan Persen

JAYAKARTA NEWS – Rasio kewirausahaan Indonesia ditargetkan meningkat dari 3,2 persen menjadi 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045 untuk mendukung pertumbuhan ekonmi.

“Rasio kewirausahaan adalah indikator untuk mengukur jumlah pengusaha dalam suatu negara. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak jumlah pengusaha. Hal ini menunjukkan peningkatan kemajuan ekonomi negara tersebut,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Abdurrahman, Rabu (16/9/2026).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Maman, peningkatan rasio kewirausahaan perlu diiringi dengan lahirnya pengusaha yang kuat dan tangguh serta didukung ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman mengatakan kewirausahaan menjadi salah satu strategi penting dalam menggerakkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Kementerian UMKM berupaya membangun ekosistem kewirausahaan yang terhubung dari hulu hingga hilir sehingga wirausaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan, penguatan kapasitas, kemitraan, dan akses pasar.

“Wirausaha harus kita dorong menjadi pengusaha yang siap bersaing di pasar sehingga akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tegas Maman.

Salah satu landasan penguatan ekosistem tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Regulasi ini menjadi pedoman kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga inkubator, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kewirausahaan di daerah.

Kementerian UMKM memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui penyelenggaraan Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) Sulawesi Selatan 2026, Selasa (15/9/2026).

Kolaborasi tersebut diterapkan dalam BWU Sulawesi Selatan 2026 yang menghadirkan 31 lembaga mitra, mulai dari lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, platform digital, hingga mitra strategis lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 400 UMKM melalui lima penyalur KUR, yakni BPD Sulselbar, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Pegadaian Syariah.

Fasilitasi pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemilik usaha dengan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan bisnis sehingga modal yang diperoleh dapat digunakan secara lebih produktif untuk memperkuat usaha.

Secara nasional, Maman menyampaikan realisasi KUR 2026 telah mencapai Rp221 triliun kepada 3,44 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produksi mencapai 65,5 persen atau sekitar Rp145 triliun.

Sementara di Sulawesi Selatan, penyaluran KUR mencapai Rp12,53 triliun kepada 189 ribu UMKM dengan porsi sektor produksi sebesar 73 persen. (yog)

25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, Dirut BULOG: Bahan Evaluasi Perkuat Pengawasan

JAYAKARTA NEWS— Terungkap 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Persyaratan yang dimaksud mengacu pada SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

Adapun merek beras yang diduga melakukan pelanggaran adalah WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.

“Bagi saya, hasil pemeriksaan dan temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi BULOG untuk terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan kualitas beras.”

“Kami berkomitmen memastikan pangan yang dikelola BULOG memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, ujar Dirut Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, Rabu (16/9/2026), yang juga hadir dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, kemarin.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menteri Pertanian (Mentan) yang juga selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman yang menyampaikan temuan tersebut mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena beras merupakan pangan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. “Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” tegasnya, dilansir InfoPublik.

Kronologi

Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut berawal dari pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswanti Indo Genetech (SIG), dan Eurofins Angler Biochemlab yang telah bersertifikat, ditemukan produk yang diduga tidak memenuhi kandungan fortifikasi sebagaimana yang tercantum pada label.

“Setelah kita cek di laboratorium, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Ini yang kita tindak,” ujar Mentan Amran.

Pemerintah mencatat, terdapat 25 merek diduga melakukan penipuan ketidaksesuaian kandungan. Padahal, lanjut Mentan Amran, beras fortifikasi memiliki tujuan khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok masyarakat rentan, antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

“Fortifikasi bukan untuk menggantikan beras premium. Fortifikasi ini untuk kelompok rentan, stunting, orang miskin, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kalau dijual dengan harga sangat tinggi, tentu tidak tepat sasaran,” kata Mentan.

Kerugian Konsumen Rp89 Triliun

Selain persoalan kandungan, pemerintah menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Produk yang seharusnya berada pada kisaran harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, selisih harga tersebut sangat merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang dijanjikan. “Yang tertinggi dijual Rp57.000. Seharusnya sekitar Rp13.500. Selisihnya bisa mencapai Rp44.100 per kilogram. Ini sangat merugikan konsumen,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan nilai kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut dapat mencapai sekitar Rp89 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi dan masih menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat, terlebih produk tersebut berkaitan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. “Jangan sampai ada yang menyusahkan rakyat kecil. Kita ingin semuanya tumbuh bersama, tetapi jangan ada yang merugikan rakyat kecil,” tegas Andi Amran Sulaiman. (*/di)

BULOG Gelontorkan Lebih 1,8 Juta Kilogram Beras untuk Korban Bencana NTT

JAYAKARTA NEWS— Perum BULOG terus memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui percepatan penyaluran bantuan pangan. Berdasarkan data, hingga 13 September 2026, BULOG telah menyalurkan 1.735.985 kilogram Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 104.500 kilogram beras melalui CPPD/KLDI.

Total bantuan beras yang telah disalurkan mencapai 1.840.485 kilogram. BULOG juga telah merealisasikan 7.000 liter minyak goreng untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers di Ruang Supply Chain Command Tower (SCCT) Perum BULOG Kantor Pusat, Jakarta, Senin (14/9/2026), bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, jajaran Wakil Ketua dan Anggota Komisi VI DPR RI, serta manajemen Perum BULOG.

Penyaluran bantuan menjangkau wilayah terdampak di Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, serta Kota Kupang, sebagai bagian dari upaya memastikan dukungan pangan tersedia di tengah proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan perkembangan realisasi penyaluran, pagu CBP bencana alam di Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Manggarai Barat telah terealisasi 100 persen, sedangkan penyaluran di Kabupaten Ngada telah mencapai 77,52 persen.

BULOG terus mempercepat penyelesaian penyaluran di wilayah tersebut sekaligus memastikan ketersediaan stok yang memadai agar kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat sesuai penugasan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi respons cepat BULOG dalam mendukung penanganan bencana sekaligus menjaga ketersediaan pangan di NTT.

“Kami mengapresiasi langkah BULOG yang bergerak cepat memastikan beras tersedia dan dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dalam kondisi bencana, kecepatan respons dan kesiapan stok menjadi sangat penting. Di saat yang sama, BULOG juga harus terus menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah tetap terpenuhi,” ujar Anggia.

Memperkuat Stok Pangan

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, BULOG tidak hanya fokus pada percepatan distribusi bantuan, tetapi juga telah menyiapkan penguatan stok untuk menjamin keberlanjutan pasokan di NTT.

“Saat ini stok beras yang tersedia di Kanwil BULOG NTT sebesar 26,336 juta kilogram. Untuk semakin memperkuat kesiapan, kami juga akan menambah pasokan sekitar 67,466 juta kilogram dari Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, serta Nusa Tenggara Barat. Dengan penguatan tersebut, stok ke depan diproyeksikan mencapai sekitar 93,782 juta kilogram,” jelasnya.

Ahmad Rizal menambahkan, ketersediaan stok yang kuat menjadi fondasi penting agar BULOG dapat merespons setiap kebutuhan dengan cepat, baik untuk penanganan bencana maupun pelaksanaan program pangan pemerintah lainnya.

“BULOG siap menjalankan setiap penugasan pemerintah. Setelah penyaluran CBP bencana alam dan CPPD/KLDI, kami juga akan melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan ke seluruh wilayah Provinsi NTT. Kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan pangan secara tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu,” tambahnya.

Sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah, BULOG memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dalam berbagai kondisi. Ketika terjadi bencana, jaringan gudang dan infrastruktur distribusi BULOG menjadi bagian penting dalam mempercepat mobilisasi stok ke wilayah terdampak. Pada saat yang sama, stok yang tersedia tetap dijaga untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan berbagai penugasan pemerintah di bidang pangan.

BULOG juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar penanganan pangan pascabencana berjalan berkelanjutan.

Selain melalui CBP bencana alam dan CPPD/KLDI, penyaluran Bantuan Pangan di seluruh Provinsi NTT akan menjadi langkah lanjutan untuk memperluas dukungan kepada masyarakat, sejalan dengan peran BULOG dalam menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan stok, serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah Indonesia. (*/di)

Bantuan Pangan 1 Juta Ton, BULOG-TNI Perkuat Distribusi ke 33,2 Juta Penerima

JAYAKARTA NEWS— Perum BULOG memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat dan memperluas penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pangan berupa beras dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan. Penguatan kerja sama ini juga menjadi bagian dari sinergi BULOG dan TNI menjelang peringatan HUT ke-81 TNI.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Kamis (10/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi BULOG bersama jajaran TNI dalam mendukung percepatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat.

“BULOG siap bergerak lebih cepat dan lebih masif. Kami melihat sinergi dengan TNI sangat penting untuk memastikan Bantuan Pangan Pemerintah dapat segera diterima masyarakat di seluruh wilayah, termasuk wilayah yang membutuhkan dukungan distribusi lebih kuat,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Terkait penyaluran bantuan pangan, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Kamis (10/9/2026)/Foto: dok Humas BULOG

Menurut dia, dukungan jajaran TNI di berbagai daerah akan semakin memperkuat efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam memastikan proses penyaluran berjalan lancar hingga ke masyarakat penerima.

“Kami ingin memastikan bahwa beras yang sudah disiapkan Pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat. BULOG tidak bisa bekerja sendiri dan TNI merupakan salah satu mitra strategis dalam memperluas jangkauan penyaluran,” katanya.

Bantuan Pangan 1 Juta Ton

Percepatan penyaluran Bantuan Pangan tersebut sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap hasil Rapat Koordinasi Terbatas terkait Pangan dalam rangka menghadapi potensi El Nino serta menjaga ketahanan pangan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2027.

Presiden Prabowo telah memberikan dukungan terhadap penambahan Bantuan Pangan periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total kuantum mencapai 1 juta ton beras.

Bantuan tersebut ditujukan kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang mencakup kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 4.

Selain Bantuan Pangan, Pemerintah juga menyetujui penambahan Beras SPHP sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode September 2026 hingga Maret 2027.

Penguatan stabilisasi pangan turut dilakukan melalui penambahan Jagung SPHP sebanyak 150.000 ton yang diperuntukkan bagi kebutuhan peternak mikro, baik ayam pedaging maupun ayam petelur.

Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong program hilirisasi beras melalui pemanfaatan sekitar 380.000 ton beras dengan usia simpan lebih dari 10 bulan atau yang mengalami penurunan mutu. Beras tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras untuk mendukung kebutuhan industri dan UMKM nasional.

BULOG Perkuat Koordinasi Distribusi

Ahmad Rizal menegaskan, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat. Tugas BULOG adalah memastikan seluruh penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar distribusi berjalan cepat, masif, tertib, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Momentum menjelang HUT ke-81 TNI, lanjut dia, sekaligus menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung berbagai program Pemerintah.

BULOG bersama TNI akan mendorong koordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dapat berlangsung secara optimal.

“Semangatnya adalah bagaimana negara hadir dan masyarakat merasakan langsung manfaat dari program ini. Dengan sinergi BULOG dan TNI, kami optimistis penyaluran dapat segera menjangkau masyarakat dengan waktu yang lebih cepat,” pungkas Ahmad Rizal. Melalui penguatan sinergi tersebut, BULOG berkomitmen menjaga kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah sekaligus mendukung upaya Pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi berbagai tantangan ke depan.(*/di)

Produk UMKM Pangan Binaan Kemendag Tembus Jaringan Ritel Modern

JAYAKARTA NEWS – Sepuluh produk pangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kementerian Perdagangan siap menembus jaringan ritel modern Indonesia.

“Kemendag bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), melalui AEON Indonesia, memberi akses kepada UMKM untuk memasarkan produk di jaringan ritel AEON Indonesia,” ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Mendag, sinergi Kemendag dengan ritel modern menjadi upaya menjawab tantangan pembukaan pasar yang lebih luas bagi UMKM yang berkualitas.

Produk-produk terpilih ini akan masuk ke 19 gerai ritel AEON Indonesia yang terdiri atas pusat perbelanjaan dan jaringan pasar swalayan (supermarket)-nya di seluruh Indonesia.

Kesepuluh produk UMKM pangan yang masuk jaringan ritel AEON, yakni keripik jamur tiram, keripik tempe, bawang goreng premium, peyek, rendang kemasan, granola, brownies panggang, stik keju (cheese stick), kentang mustofa oven, dan kraker vegan panggang.

Kesepuluh produk ini merupakan hasil kurasi ketat terhadap 121 UMKM unggulan binaan Kemendag yang menjadi pemenang UKM Pangan Award dan peserta pameran Pangan Nusa Expo.

Mendag mengatakan, kesepuluh UMKM yang masuk ke jaringan AEON Indonesia telah dikurasi ketat dari segi standar produk, legalitas, hingga konsistensi pasokan.

“Kami terus mendorong UMKM untuk berinovasi menghasilkan produk berkualitas sehingga mampu memenangkan pasar di dalam dan luar negeri,” ujar Mendag Budi.

Masuknya 10 UMKM pangan ke jaringan AEON Indonesia dapat menjadi percontohan bagi penjajakan kemitraan UMKM dengan jaringan ritel AEON Indonesia.

Mendag Budi mengungkapkan, terdapat upaya penjajakan UMKM yang disinergikan Kemendag dan AEON Indonesia melalui undangan terbuka (open call) kurasi pada 26 Agustus–1 September 2026. Lebih dari 1.200 UMKM sektor makanan, minuman, kecantikan, dan kesehatan mendaftar sebagai calon pemasok jaringan ritel AEON.

Saat ini, pasar swalayan (supermarket) AEON Indonesia diisi lebih dari 77 persen produk dalam negeri. AEON menjadi jalur distribusi potensial bagi pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM, khususnya pada sektor makanan, minuman, kecantikan (beauty care), dan kesehatan (health care).

Berdasarkan Statista, nilai pasar domestik untuk sektor makanan dan minuman diproyeksikan tumbuh rata-rata 6,95 persen per tahun selama 5 tahun ke depan.

Sepanjang 2025–2026, Kemendag telah memfasilitasi sebanyak 1.488 UMKM melalui program perluasan akses pasar dalam negeri, di antaranya melalui pameran pasar dalam negeri lewat Pangan Nusa Expo dan UKM Pangan Award Goes to Ritel Modern, penjajakan bisnis dengan pengusaha ritel dan department store, kemitraan dengan Kereta Api Indonesia (KAI) dan Teras Indonesia IKEA, serta berbagai fasilitasi promosi lainnya.

Presiden Direktur PT AEON Indonesia, Miyata Masato, mengapresiasi dorongan Kemendag terhadap pembukaan akses pasar produk pangan lokal berkualitas ke jaringan ritel modern.

Menurut Miyata, AEON Indonesia berkomitmen untuk mendukung produk-produk lokal, termasuk UMKM, dengan bermitra dan memberikan ruang untuk UMKM.

“Kerja sama harmonis antara ritel dan UMKM akan berjalan baik dengan dukungan dari pemerintah.

Kami berharap dukungan dari Kemendag dapat segera tumbuh lebih besar melalui pemberian akses, baik dalam bentuk finansial, pelatihan, maupun kemudahan dalam proses-proses perizinan. AEON Indonesia akan terus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara lebih luas,” ujar Miyata.

Miyata menyebut, AEON Indonesia telah bekerja sama dengan UMKM sejak 2015. Tercatat, AEON telah bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra UMKM dengan lebih dari 500 Stock Keeping Unit (SKU) yang dipasarkan di jaringan AEON Indonesia.

Dari pengalaman 11 tahun bekerja sama dengan UMKM, Miyata menyebut terdapat tiga hal yang perlu menjadi pegangan UMKM dalam memperbesar usaha. Pertama, menjaga standar dan konsistensi kualitas produk.

Kedua, menetapkan harga yang tepat dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan pemasaran yang proaktif dengan menyampaikan keunggulan produk melalui kemasan, cerita, sampling, dan promosi. (yog)

KADIN Bersama UMKM: Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Keberpihakan pada Pengusaha Lemah

Di tengah gejolak ekonomi global, Kabupaten Bogor punya satu kekuatan besar yang sering luput dari sorotan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Data BPS mencatat, lebih dari 90% pelaku usaha di Kabupaten Bogor adalah UMKM. Mereka yang jualan di pasar, warung kelontong, konveksi rumahan, kuliner, hingga kerajinan tangan.

Pertanyaannya: sudahkah kita berpihak kepada mereka? Sudahkah lembaga seperti Kadin benar-benar hadir untuk pengusaha “lemah” agar bisa bertumbuh?

Di bawah kepemimpinan baru Hilal Firmansyah, Kadin Kabupaten Bogor 2026-2031 menjawabnya dengan satu kata: KOLABORASI.

UMKM: Tulang Punggung, Tapi Paling Rentan

Kita harus jujur. UMKM itu tulang punggung ekonomi. Tapi mereka juga paling rentan.

Masalah klasik masih sama: sulit akses modal, sulit urus izin, sulit masuk rantai pasok industri besar, kalah bersaing dengan produk impor, dan gagap teknologi digital.

Apalagi di Bogor. Ada 40 kawasan industri besar, tapi berapa banyak UMKM lokal yang jadi vendornya? Ada Puncak dengan jutaan wisatawan, tapi berapa UMKM kuliner yang naik kelas dan punya brand?

Jika dibiarkan, UMKM akan jalan di tempat. Sementara pertumbuhan ekonomi daerah hanya dinikmati korporasi besar. Ini tidak adil.

Mandat UU: Negara dan Kadin Wajib Berpihak

Untungnya payung hukum sudah jelas. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan UMKM tegas menyatakan: Pemerintah dan organisasi pengusaha wajib melindungi dan memberdayakan UMKM.

Di sektor usaha Jasa Konstruksi ada UU no.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan turunannya PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pemerintah terhadap usaha Pengadaan Barang dan Jasa.

Ada 3 kewajiban negara yang bisa dikawal Kadin:

1. Kemudahan Perizinan: Cukup NIB via OSS. Gratis. Risiko rendah tidak perlu izin lain.

2. Akses Pembiayaan: Wajib ada KUR bunga 3-6%. Bank wajib salurkan.

3. Kemitraan Wajib: Usaha besar wajib bermitra dengan UMKM. Polanya bisa inti-plasma, subkontrak.

Perpres 12/2021 juga mewajibkan 40% belanja pemerintah ke UMKM. Ini pasar yang sangat besar.

Nah, di sinilah peran Kadin. Kadin bukan hanya tempat berkumpulnya pengusaha besar. Kadin harus jadi “jembatan” dan “pengawal” agar UU itu benar-benar jalan di lapangan.

3 Strategi Kolaborasi Kadin dan UMKM Bogor

Dengan semangat rereongan sangkan waluya — gotong royong menuju kesejahteraan — Kadin Kabupaten Bogor di bawah Hilal Firmansyah bisa menjalankan 3 strategi kolaborasi:

1. Kadin sebagai “Rumah Advokasi dan Inkubasi”

Stop jadi organisasi seremonial. Kadin harus buka “Rumah UMKM Kadin Bogor”. Fungsinya:

– One Stop Service: Bantu urus NIB, PIRT, Halal, HKI, NPWP. Gratis.

– Klinik Bisnis: Ada mentor dari anggota Kadin besar untuk ajarin pembukuan, marketing, ekspor.

– Akses Digital: Latih UMKM go online. Masuk marketplace, bikin konten, digital payment.

Tujuannya satu: menaikkan kelas UMKM dari “usaha bertahan hidup” menjadi “usaha bertumbuh”.

2. Kadin sebagai “Makelar Kemitraan” dengan Industri Besar

Bogor punya banyak industri besar di Cibinong, Sentul, Citeureup. Tugas Kadin: paksa dan fasilitasi mereka bermitra dengan UMKM lokal.

Contoh:

Industri makanan besar wajib beli kemasan dari UMKM plastik lokal.

Hotel dan restoran wajib ambil sayur dan kuliner dari UMKM pertanian dan olahan Bogor.

Proyek konstruksi wajib pakai subkontraktor UMKM lokal.

Ini bukan charity. Ini kewajiban hukum. Kadin yang harus mengawalnya.

3. Kadin sebagai “Corong” Kebijakan Pro-UMKM ke Pemda

Kadin harus aktif mengawal APBD Kabupaten Bogor. Desak agar:

1. 40% belanja Pemda benar-benar dibelanjakan ke produk UMKM Bogor. Bukan hanya di atas kertas.

2. Anggaran pelatihan UMKM diperbesar. Jangan hanya bagi-bagi bantuan tunai.

3. Satu data UMKM dibuat. Biar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih.

Dengan begitu, keberpihakan bukan hanya slogan.

Keberpihakan Bukan Belas Kasihan

Ada yang salah paham. Mengatakan “berpihak ke UMKM” artinya minta belas kasihan. Tidak.

Keberpihakan artinya menciptakan ekosistem yang adil. Memberi tangga agar yang di bawah bisa naik. Memberi akses pasar, bukan hanya bantuan.

Bayangkan jika 500 ribu UMKM di Bogor naik kelas 10% saja. Berapa lapangan kerja baru yang tercipta? Berapa pajak daerah yang masuk? Berapa kemiskinan yang berkurang?

Itulah pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Tantangan Terbesar: Komitmen dan Konsistensi

Tantangannya jelas. Godaan besar bagi Kadin adalah hanya mengurusi kepentingan anggota besar. Lupa pada akar rumput.

Karena itu Hilal perlu membuktikan komitmennya. Dengan menempatkan pengurus Kadin yang memang paham UMKM. Dengan mengalokasikan anggaran Kadin untuk program UMKM. Dengan laporan kinerja yang transparan.

Ridwan Rusliandi sudah memberi contoh kedewasaan dengan berkolaborasi. Sekarang giliran seluruh pengurus Kadin menunjukkan hal yang sama: bahwa kita satu tim untuk Bogor.

Dari “Lemah” Menjadi “Kuat Bersama”

UMKM tidak ingin dikasihani. UMKM ingin diberi kesempatan.

Kadin bersama UMKM adalah jawaban. Kolaborasi ini adalah wujud nyata keberpihakan negara dan organisasi pengusaha kepada pengusaha lemah agar bertumbuh.

Jika Kadin kuat, UMKM kuat. Jika UMKM kuat, ekonomi Bogor kuat.

Mari kita buktikan bahwa rereongan sangkan waluya bukan hanya kata-kata. Tapi kerja nyata. Untuk 5,9 juta warga Kabupaten Bogor. Karena pertumbuhan ekonomi yang hebat adalah pertumbuhan yang tidak meninggalkan siapapun.***

Beras Premium Mulai Langka di Ritel, Bulog Gelontorkan 75.000 Ton Stok Pemerintah

JAYAKARTA NEWS— Perum Bulog mulai menyalurkan persediaan beras premium milik pemerintah ke pasar sebagai upaya mengatasi kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah jaringan ritel modern.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Bulog telah mengundang dan mengumpulkan 12 perusahaan ritel besar di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendorong penyerapan beras premium yang saat ini tersedia di Bulog.

Dalam tahap awal, Bulog menyiapkan sebanyak 75.000 ton beras premium untuk disalurkan melalui ritel modern maupun pasar dalam beberapa waktu mendatang.

“Jadi kemarin, hari Jumat sore, kami sudah mengumpulkan 12 ritel besar di Indonesia untuk menyerap 75.000 ton beras premium produk Bulog. Saat ini proses pendistribusiannya sedang berjalan,” ujar Rizal kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Rizal menjelaskan bahwa penyaluran stok tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi agar Bulog segera melakukan operasi pasar guna menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Setelah menerima perintah dari Menteri Dalam Negeri pada Jumat, jajaran Bulog di seluruh Indonesia langsung bergerak. Mulai Sabtu pagi, petugas Bulog di berbagai daerah diterjunkan untuk menyalurkan stok beras yang tersedia.

“Begitu kami mendapatkan perintah dari Pak Mendagri pada hari Jumat, sejak Sabtu pagi kami bersama teman-teman Bulog di seluruh tanah air langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan operasi pasar,” katanya.

Sementara itu, proses distribusi 75.000 ton beras premium menuju jaringan ritel masih berlangsung. Bulog menargetkan stok tersebut dapat segera tersedia di berbagai ritel modern dalam beberapa pekan ke depan.

“Harapannya dalam minggu-minggu ini seluruhnya sudah masuk ke ritel modern, termasuk ke pasar-pasar SP2KP kalau ada,” tutur Rizal. (*/di)

Hilal Firmansyah Pimpin Kadin Bogor 2026-2031: Usung “Rereongan Sangkan Waluya” dan Konsolidasi Dunia Usaha

CIBINONG, JAYAKARTA NEWS— Musyawarah Kabupaten (Mukab) IX Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor resmi menetapkan Hilal Firmansyah, S.E., M.M sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bogor periode 2026-2031. Penetapan dilakukan di Cibinong, Rabu (02/09/2026), setelah melalui proses pemilihan yang berlangsung demokratis dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam pemilihan tersebut, Hilal berhasil meraih 279 suara. Sementara pesaingnya, Sulhaji Jompa memperoleh 210 suara. Total terdapat 489 suara sah dari 508 peserta Mukab yang teregistrasi. Dengan selisih 69 suara, kemenangan Hilal menjadi bukti kuatnya dukungan yang berhasil ia galang selama proses konsolidasi yang penuh dinamika. Sebab, sempat beredar informasi Bupati punya pilihan lain, yang didukung Ketua Kadin periode sebelumnya.

Kemenangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang arah baru Kadin Kabupaten Bogor dalam lima tahun ke depan. Hilal membawa visi besar untuk menjadikan Kadin sebagai rumah bersama, wadah kolaborasi, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertarungan Gagasan vs Jaringan Asosiasi

Mukab IX Kadin Kabupaten Bogor sejatinya mempertemukan dua kekuatan besar. Di satu sisi ada Sulhaji Jompa yang datang dengan modal konsolidasi jaringan. Dukungan dari sedikitnya 28 asosiasi dan organisasi dunia usaha menjadi kekuatan utama Sulhaji sejak awal proses penjaringan. Ini menunjukkan betapa kuatnya basis organisasi yang ia miliki.

Di sisi lain, Hilal Firmansyah memilih jalur konsolidasi gagasan. Ia mengusung narasi “KADIN sebagai rumah bersama para pelaku usaha”. Tagline kampanyenya “KADIN Baru, Pengusaha Bogor Maju” menjadi magnet tersendiri. Hilal menekankan pentingnya semangat rereongan sangkan waluya — gotong royong menuju kesejahteraan — sebagai ruh gerakan Kadin ke depan.

Perbedaan pendekatan ini membuat Mukab IX menjadi sangat dinamis. Bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga memilih arah dan gaya kepemimpinan Kadin Kabupaten Bogor.

Keputusan Ridwan Rusliandi: Titik Balik Politik Kadin

Faktor penentu dalam Mukab IX adalah keputusan Ridwan Rusliandi. Nama Ridwan sejak awal disebut sebagai salah satu kandidat kuat. Namun di tengah proses, ia mengambil keputusan mengejutkan: mundur dari pencalonan dan memberikan dukungan penuh kepada Hilal Firmansyah.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ridwan dan menjadi titik balik peta politik di Kadin Bogor.

“Saya memilih mundur bukan karena tidak siap berkompetisi. Saya melihat kepentingan KADIN jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi. Karena itu, saya mengambil keputusan untuk mendukung Hilal. Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana KADIN ke depan bisa semakin solid, bersatu, dan memberikan manfaat,” ujar Ridwan.

Dukungan Ridwan ini tidak hanya menambah jumlah suara, tetapi juga menyatukan energi dan gagasan. Alih-alih terjadi polarisasi tiga kutub, energi Ridwan justru menguatkan narasi persatuan yang dibawa Hilal. Banyak pengamat menilai, langkah Ridwan ini adalah bentuk kedewasaan berorganisasi demi kepentingan Kadin yang lebih besar.

“Bukan Kerja Seorangan”: Pidato Kemenangan yang Merangkul

Usai ditetapkan sebagai pemenang, Hilal Firmansyah menyampaikan pidato kemenangan yang menekankan semangat kebersamaan. Ia menolak narasi kemenangan individual dan justru mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama.

“Kemenangan ini bukan kemenangan saya semata, melainkan kemenangan kita semua. Tanpa dukungan seluruh pihak, saya tidak mungkin berdiri di sini,” kata Hilal di hadapan para peserta Mukab.

Lebih lanjut, Hilal menegaskan bahwa kepemimpinan di Kadin tidak bisa dijalankan sendiri. Ada peran mentor, ada bimbingan dari para senior dan orang tua organisasi yang harus dihargai.

“Kadin ini bukan kerja seorangan. Ada mentor, ada orang tua yang membimbing. Siapa pun yang memiliki kapabilitas dan berpotensi, pasti akan kita tempatkan sesuai kemampuannya,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa kepengurusan Kadin periode 2026-2031 akan berbasis meritokrasi dan inklusivitas. Tidak ada sekat antara pendukung satu dan lainnya. Semua dirangkul untuk satu tujuan: memajukan dunia usaha Kabupaten Bogor.

Komitmen: Rereongan Sangkan Waluya dan Mitra Strategis Pemda

Dalam visinya, Hilal secara eksplisit mengusung semangat rereongan sangkan waluya. Falsafah Sunda ini berarti gotong royong bersama untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Bagi Hilal, semangat inilah yang harus menjadi napas Kadin ke depan.

“Komitmen kita adalah melaksanakan rereongan sangkan waluya untuk membawa Kadin Kabupaten Bogor lebih baik ke depan dan memajukan dunia usaha lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Hilal juga menegaskan posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Di tengah tantangan ekonomi global dan target pembangunan daerah, peran Kadin sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi sangat krusial.

“Kita juga harus bisa menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” pungkas Hilal.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Dengan terpilihnya Hilal, harapan besar kini disematkan kepada Kadin Kabupaten Bogor. Para pelaku usaha berharap Kadin di bawah kepemimpinan baru ini bisa lebih solid, lebih inovatif, dan lebih berdaya saing.

Beberapa pekerjaan rumah besar menanti. Mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi usaha, kemudahan perizinan, hingga penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Bogor dengan potensi ekonomi yang besar membutuhkan Kadin yang proaktif dan solutif.

Masyarakat dan pengusaha juga berharap Kadin bisa menjadi corong aspirasi dunia usaha kepada pemerintah, sekaligus menjadi motor penggerak program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, penyusunan kepengurusan baru Kadin Kabupaten Bogor periode 2026-2031 akan dilakukan paling lambat 30 hari ke depan. Ini menjadi momentum penting bagi Hilal untuk segera merumuskan struktur tim dan program kerja prioritas.

Mukab IX telah usai. Kini saatnya bekerja. Dengan semangat rereongan sangkan waluya dan komitmen untuk tidak berjalan sendiri, Kadin Kabupaten Bogor di bawah nahkoda baru Hilal Firmansyah diharapkan mampu membawa angin segar bagi kemajuan dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat Bogor. (Nat)

Mendag Optimistis Nilai Transaksi Harbolnas 2026 Meningkat 10 Persen

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis akan tercapainya peningkatan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun ini sebesar 5 – 10 persen dari tahun lalu.

Mendag Budi mendorong “Kick-off Road to Harbolnas 2026” sebagai momentum penyebaran informasi yang lebih masif tentang kampanye belanja daring tersebut.

“Kami harap nilai transaksi pada Harbolnas 2026 dapat meningkat 5 -10 persen dibandingkan capaian Harbolnas tahun lalu,” Mendag Budi, Kamis (27/8/2026).

Mendag mengatakan, pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk aktivasi, kampanye, maupun program promosi selama rangkaian Road to Harbolnas 2026 agar dapat semakin memperkuat gaung Harbolnas 2026.

Mendag juga menekankan, Harbolnas 2026 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV sekaligus menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Mendag pun berharap Harbolnas dapat terus dikembangkan hingga menjadi kampanye nasional yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Tahun ini, Harbolnas 2026 memperluas cakupannya tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk produk jasa dan layanan jasa.

Strategi ini, menurut Budi, sejalan dengan perkembangan pemanfaatan platform digital oleh konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan layanan jasa.

“Hal ini sejalan dengan perkembangan pemanfaatan platform digital oleh konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan layanan jasa seperti akomodasi, tiket transportasi, dan lain sebagainya,” ungkap Mendag.

Platform yang berpartisipasi pada Harbolnas 2026 juga turut diperluas dan tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar (marketplace).

Tahun ini, Harbolnas 2026 melibatkan lebih banyak platform dalam ekosistem perdagangan digital seperti Online Travel Agent (OTA), ride-hailing, social commerce, hingga berbagai platform perdagangan dan layanan digital.

Perluasan cakupan tersebut merupakan bagian dari implementasi “Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik”. Permendag terbaru tentang PMSE ini mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik (PMSE).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyampaikan, momentum Kick-off Road to Harbolnas 2026 ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem digital, termasuk niaga elektronik (e-commerce).

“Pemerintah terus mendukung penguatan ekosistem niaga elektronik melalui berbagai penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur digital, serta fasilitasi kolaborasi niaga elektronik yang melibatkan UMKM, asosiasi industri, dan konsumen,” kata Airlangga.

Tahun lalu, Harbolnas 2025 berhasil membukukan transaksi senilai Rp36,4 triliun, meningkat 17 persen dibandingkan Harbolnas 2024 dengan nilai transaksi Rp31,2 triliun.

Sebanyak 45 persen atau transaksi senilai Rp16,6 triliun pada Harbolnas 2025 merupakan kontribusi transaksi produk lokal.

Tiga kategori teratas yang diminati konsumen adalah fesyen dan pakaian olahraga, produk perawatan diri, serta produk makanan dan minuman. (yog).

GAPKI Catat Produksi CPO Juni 2026 Naik 8,59 Persen

JAYAKARTA NEWS – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan PKO pada Juni 2026 naik 8,59 persen dibandingkan dengan Mei 2026. Sementara konsumsi dan ekspor PO dan PKO meningkat lebih besar, sehingga stok menurun.

“Secara tahunan Januari-Juni 2026, produksi, konsumsi, dan ekspor industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, dalam keterangan resminya, Rabu (26/8/2026).

Mukti menyebutkan, produksi CPO pada Juni 2026 mencapai 4.823 ribu ton, naik 8,59 persen dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 4.165 ribu ton. Produksi PKO juga naik menjadi 449 ribu ton dari 387 ribu ton pada Mei.

“Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Juni 2026 mencapai 5.277 ribu ton, naik 8,59 persen dibandingkan Mei sebesar 4.552 ribu ton,” kata Mukti.

Lebih lanjut Mukti mengungkapkan, secara kumulatif Januari–Juni 2026, total produksi mencapai 30.284 ribu ton, lebih tinggi 15,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 27.889 ribu ton.

Sedangkan untuk total konsumsi dalam negeri pada Juni 2026 mencapai 2.201 ribu ton, naik 5,92 persen dibandingkan Mei sebesar 2.078 ribu ton.

GAPKI mencatat, peningkatan konsumsi terjadi pada sektor biodiesel yang mencapai 1.131 ribu ton, naik dari 1.035 ribu ton pada Mei. Konsumsi pangan naik menjadi 878 ribu ton dari 856 ribu ton di bulan Mei, demikian juga konsumsi oleokimia yang naik menjadi 192 ribu ton dari 187 ribu ton pada bulan Mei.

“Secara kumulatif Januari–Juni 2026, total konsumsi dalam negeri mencapai 12.994 ribu ton, lebih tinggi 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 12.272 ribu ton,” ujar Mukti.

Total ekspor produk sawit pada Juni 2026 mencapai 3.275 ribu ton, naik 64,08 persen dibandingkan Mei sebesar 1.996 ribu ton.

Peningkatan terjadi pada ekspor olahan minyak sawit yang hanya mencapai 2.357 ribu ton dari 1.423 ribu ton (+66 persen), ekspor CPO menjadi 335 ribu ton dari 31 ribu ton (+980 persen), ekspor olahan minyak inti sawit menjadi 116 ribu ton dari 55 ribu ton (+110 persen).

“Meskipun demikian, secara kumulatif Januari-Juni 2026, total ekspor mencapai 16.595 ribu ton, lebih tinggi 5,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 15.686 ribu ton,” ujar Mukti.

Nilai ekspor produk sawit pada Juni 2026 mencapai US$3,92 miliar, naik dari US$2,49 miliar pada Mei atau sebesar 57,45 persen.

Menurut Mukti, kenaikan nilai ekspor didukung kenaikan volume yang besar meskipun rata rata harga ekspor CPO pada bulan Juni US$ 1.174 per ton lebih rendah dari harga rata-rata bulan Mei sebesar US$ 1.227 (-4,32 persen).

Penurunan harga ini sejalan dengan penurunan harga di MDEX dari USD 1134/ton pada bulan Mei menjadi US$1.107 di bulan Juni.

“Secara kumulatif Januari-Juni 2026, nilai ekspor mencapai US$19,45 miliar, lebih tinggi 12,57 persen dari tahun 2025 sebesar $ 17,277 milliar,” sebut Mukti.

GAPKI juga mencatat, rata rata harga ekspor CPO selama Januari-Juni 2026 tercatat US$1.132 per ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2025 sebesar US$1.088 per ton.

Menurut negara tujuannya, peningkatan ekspor pada bulan Juni 2026 dibandingkan bulan Mei 2026 antara lain terjadi untuk tujuan India sebesar 328 ribu ton (+396 persen), China sebesar 256 ribu ton (+67 persen).

Selanjutnya, Pakistan sebesar 132 ribu ton (+88 persen), Malaysia sebesar 129 ribu ton (+149 persen), Afrika sebesar 114 ribu ton (+45 persen), Bangladesh sebesar 98 ribu ton (+133 persen), USA sebesar 85 ribu ton (+64 persen).

Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan Russia sebesar 25 ribu ton (-20 persen) dan EU 27 sebesar 4 ribu ton (-2 persen).

“Namun apabila dihitung secara kumulatif selama periode Januari-Juni, ekspor ke China 31 persen lebih tinggi dari tahun 2025, ke Malaysia 13 persen lebih tinggi, Russia 7 persen lebih tinggi, Afrika 4 persen lebih tinggi dan Bangladesh 4 persen lebih tinggi,” papar Mukti.

Sebaliknya USA 8 persen lebih rendah dari tahun 2025, India 7 persen lebih rendah Pakistan 7 persen lebih rendah dan EU 27 1 persen lebih rendah.

Dengan stok awal tahun sebesar 2.068 ribu ton, total produksi Januari-Juni 2026 sebesar 30.284 ribu ton, total konsumsi dalam negeri sebesar 12.994 ribu ton, total ekspor sebesar 16.595 ribu ton, serta impor sebesar 32 ribu ton, maka stok akhir Juni 2026 tercatat sebesar 2.844 ribu ton. (yog)