ASIA memiliki potensi untuk terus menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan global. Tetapi, ini tidak berarti bahwa jalan di depan akan mudah.
Risiko keuangan yang berasal dari aliran modal yang mudah berubah menjadi tantangan saat ini. Dan populasi yang menua di seluruh benua, tampaknya akan menyebabkan sakit kepala yang bisa berlangsung selama beberapa generasi.
Dalam jangka pendek, negara-negara Asia termasuk Indonesia, India dan Filipina, berada dalam risiko ketidakstabilan keuangan yang timbul dari volatilitas aliran modal. Karena investasi portofolio memainkan peran penting dalam membiayai defisit neraca berjalan negara-negara ini, mereka rentan terhadap pelarian modal ketika investasi di negara lain menjadi lebih menarik. Dan normalisasi kebijakan moneter oleh Federal Reserve AS (The Fed) – yang melibatkan peningkatan jangkauan target untuk dana federal dan mengurangi kepemilikan sekuritas – telah memberikan kejutan.
Meskipun berbagai reformasi, seperti menyingkirkan subsidi bahan bakar, telah diberlakukan, Indonesia tetap rentan terhadap jenis kejutan eksternal ini. Di Indonesia, kepanikan biasanya dipicu oleh pasar obligasi, karena peran yang relatif besar dari pemegang asing dalam pendanaan defisit pemerintah. Secara historis ketika kejutan terjadi di Amerika Serikat – seperti yang terjadi selama Taper Tantrum atau dalam normalisasi kebijakan moneter saat ini – investor pasar obligasi menarik investasi portofolio mereka, memicu gejolak di pasar keuangan.
Defisit neraca berjalan yang besar, tidak selalu merupakan hal yang buruk, asalkan dibiayai oleh investasi langsung jangka panjang dan produktif (FDI), seperti yang terjadi di sektor ekonomi yang berorientasi ekspor. Tetapi jika dibiayai oleh investasi portofolio, ini dapat meningkatkan kerentanan negara karena dana ini dapat ditarik dalam waktu singkat. Ini adalah bagian dari apa yang membuat negara ‘Fragile Five’ – India, Indonesia, Afrika Selatan, Turki, dan Brasil – sangat tidak stabil.
Kerentanan ekonomi membuat investor portofolio gelisah, dan itu mendorong mereka untuk menarik portofolio mereka dari negara berkembang. Di masa depan, jika Indonesia tidak menyelesaikan masalah ini, ia akan terus terhambat oleh volatilitas aliran modal.
Untuk saat ini, Indonesia harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan pajak pada transaksi keuangan internasional spekulatif atau kebijakan makroprudensial lainnya untuk meminimalkan dampak dari aliran modal jangka pendek yang bergejolak. Tetapi kedalaman masalah ini mengharuskan pergeseran struktural.
Di Indonesia, ada korelasi kuat antara investasi dan impor barang modal dan bahan baku. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dari peningkatan investasi, semakin tinggi defisit transaksi berjalan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek selalu terkendala oleh defisit transaksi berjalan. Ketika goncangan eksternal terjadi, seperti yang terjadi sekarang, arus modal keluar dari lonjakan investasi portofolio dan rupiah melemah secara signifikan. Tetapi jika defisit akun berjalan dibiayai oleh FDI, risiko volatilitas modal akan lebih kecil, karena modal tidak akan bisa pergi dengan cepat.
Dengan demikian, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sementara juga menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas – oleh karena itu investasi yang sama akan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan kurang rentan terhadap guncangan dari perubahan kebijakan negara lain.
Indonesia harus fokus pada deregulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan tata kelola untuk meningkatkan produktivitas. Pilihan lain adalah mengarahkan FDI menuju sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.
Memperbaiki volatilitas modal jangka pendek hanya akan berjalan sejauh ini jika masalah struktural jangka panjang – seperti pergeseran demografi – tidak dikelola. Dalam jangka panjang, beban fiskal penduduk yang menua juga harus dianggap sebagai risiko finansial.
Banyak negara Asia memiliki populasi yang menua. Ini sering mempengaruhi kesehatan fiskal. Peningkatan rasio ketergantungan, yang dihasilkan dari peningkatan proporsi penduduk yang lebih tua, berdampak negatif terhadap tabungan pemerintah karena pengeluaran untuk pensiun dan layanan kesehatan meningkat sementara pendapatan menurun. Sebagai contoh, karena populasi semakin tua, alokasi fiskal untuk pembelanjaan sosial di Singapura dan Hong Kong meningkat secara dramatis. Jepang dan Korea Selatan menghadapi tekanan keuangan yang jelas karena populasi mereka yang menua.
Memang benar bahwa India dan Indonesia akan mendapat manfaat dari bonus demografi pada tahun 2025 dan diperkirakan akan berada di antara 10 negara teratas dalam hal ukuran ekonomi. Tetapi dalam kasus Indonesia, bonus demografi ini akan habis pada tahun 2050, dan pada tahun 2060, sementara situasinya tidak akan separah seperti di Jepang atau Korea Selatan, Indonesia juga akan memiliki populasi yang menua.
Tantangannya adalah, agar Indonesia dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Mengapa? Karena meskipun Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 ekonomi global terbesar dalam hal ukuran ekonomi, pada tahun 2050, pendapatan per kapitanya akan tetap relatif rendah jika pertumbuhan ekonomi tetap datar pada 5 persen.
Jika Indonesia tidak dapat tumbuh lebih cepat, itu berisiko menjadi tua sebelum tumbuh kaya. Ini bisa sangat sulit untuk dikelola karena beban fiskal Indonesia akan sangat berat. Isu yang sama kemungkinan akan dihadapi oleh banyak negara Asia lainnya, terutama Cina.
Meskipun Asia adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi global, risiko keuangan ini dapat merusak potensi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara seperti Indonesia harus fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, membangun infrastruktur, meningkatkan tata kelola dan memobilisasi pendapatan pajak untuk belanja publik. Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, kontribusi Asia dan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi global tidak dapat dijamin.***
M. Chatib Basri adalah Dosen Senior di Departemen Ekonomi, Universitas Indonesia dan sebelumnya menteri keuangan Indonesia.
Dipublikasikan pertama di eastasiaforum.org
