Program Pemulihan Ekonomi harus Hati-hati, Transparan dan Akuntabel

 Program Pemulihan Ekonomi harus Hati-hati, Transparan dan Akuntabel

Presiden RI Joko Widodo– foto BPMI Setpres

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

”Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (3/6), sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Terkait perubahan postur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2020, Presiden mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Untuk itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

”Dan saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya, dan tetap kredibel,” kata Presiden.

DUNIA USAHA DAN PEKERJA
Menurut Presiden, program pemulihan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha serta ada konsep berbagi beban bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan pelaku usaha.


”Program pemulihan ekonomi nasional memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, utamanya sektor industri padat karya agar mereka tetap mampu beroperasi, ini penting,” ucapnya.

Selain itu, Presiden minta program tersebut dapat mencegah terjadinya PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya atau karyawannya.

”Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian. Hati-hati sekali lagi untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Sehingga guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” imbuh Presiden.***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *