Tags : keuangan negara

Banggar Tetapkan Sementara Asumsi Dasar RAPBN 2021

JAYAKARTA NEWS— Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar. Berikutnya, tinggal meminta pandangan Pemerintah. Semua asumsi masih ada kemungkinan mengalami perubahan, seiring pendalaman yang sedang dilakukan Banggar dan Pemerintah. Ketua Banggar Said […]Read More

Dorong Terobosan pada Penerimaan dan Belanja Negara

JAYAKARTA NEWS— RAPBN 2021 dihadapkan tantangan untuk pada akhirnya dapat mengembalikan disiplin fiskal menjadi 3 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) secara bertahap. Oleh karenanya, diperlukan sejumlah reformasi dan terobosan, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun cakupan penganggaran yang terdiri atas penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta […]Read More

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5%, F-PAN: Pemerintah Terlalu Optimis

JAYAKARTA NEWS— Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 harus menjadi perhatian Pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dijadikan acuan RAPBN 2021. Dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen di tahun 2021 ini harus juga memperhatikan skenario berat dan harus melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di semester II […]Read More

Mendagri Ajak Pemda dan Pengawas Intern Pemerintah Kawal Anggaran

JAYAKARTA NEWS-— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Pengawas Intern Pemerintah mengawal anggaran. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Conference, Senin (15/06/2020). “Penekanan utama kita adalah memberikan dukungan, asistensi dalam rangka terjadinya moral hazard atau penyimpangan-penyimpangan, namun tidak […]Read More

Program Pemulihan Ekonomi harus Hati-hati, Transparan dan Akuntabel

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. ”Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika […]Read More

Wamenkeu: Realisasi Belanja hingga April 2020 Capai Rp623,98 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah terus menjaga keberlangsungan fiskal di tahun 2020 di tengah tekanan wabah pandemi Covid-19. Dikutip dari laman kemenkeu.go.id, secara keseluruhan, realisasi APBN sampai dengan April 2020 dipengaruhi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penerimaan dan peningkatan kebutuhan belanja untuk penanganan wabah. Realisasi belanja negara sampai akhir April 2020 mencapai Rp623,98 triliun dari pagu APBN-Perpres […]Read More

PNBP Masih Tumbuh 21,7% karena BLU, Dividen, dan Surplus BI

JAYAKARTA NEWS—Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir April 2020 tercatat sebesar Rp114,5 triliun atau masih tumbuh 21,7% dibanding tahun lalu. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id. Penerimaan PNBP yang positif disumbang dari Badan Layanan Umum (BLU) terutama yang terkait dengan kelapa sawit, pendapatan jasa rumah sakit […]Read More

Defisit Melebar, Pemerintah Perlu Jaga Kredibilitas APBN

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 mencapai Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase tersebut naik 1,20 persen dari perkiraan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, yaitu 5,07 persen terhadap PDB. Terkait hal ini, Anggota Komisi XI DPR […]Read More

BPK Temukan Masalah Ketidakpatuhan Sebesar Rp6,25 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2019. Di antaranya, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp6,25 triliun. Hal ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang disampaikan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPR pada Selasa (5/5) […]Read More

BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Rp4,79 Triliun

JAYAKARTA NEWS—Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap terjadinya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun. Selain itu juga terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Laporan IHPS II Tahun 2018 yang disampaikan BPK ke DPR, Selasa (28/5). Pada hari yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPP tahun 2018 dan […]Read More