Jayakarta News – Keinginan para Purnawirawan TNI-Polri bertemu Presiden Joko Widodo, terpenuhi. Jumat (19/6), mereka berkumpul di kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Masih tampak gagah di usianya yang sudah matang, para jenderal purnawirawan TNI-Polri itu dengan sumringah menaiki bus menuju Istana Bogor untuk bertemu presiden. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. ”Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo menyambangi Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dalam rangka meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di sarana ibadah, Selasa (2/6/2020). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memeriksa perkembangan proyek renovasi masjid tersebut setelah sebelumnya dikunjungi Presiden pada awal Februari 2020 lalu. “Sampai hari ini telah selesai kurang lebih 90 persen dan renovasi […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Penerapan prosedur standar yang akan segera dilaksanakan bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat berada di sarana publik. Anggota TNI dan Polri akan disebar ke sejumlah titik keramaian untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan protokol tersebut. “Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengucapkan selamat hari raya Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriah yang jatuh bertepatan pada Minggu, 24 Mei 2020. Hal tersebut disampaikan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 23 Mei 2020. “Selamat hari raya Idulfitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” kata Presiden […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020. “Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya. “Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan selama penanganan pandemi Covid-19 meningkat pesat. Di saat bersamaan, Indonesia dan hampir seluruh negara dihadapkan pada keterbatasan terhadap pasokan alat-alat tersebut. Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melihat potensi dari dalam negeri dan menggerakkan industri-industri yang berkaitan dengan hal tersebut sesegera mungkin. Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Presiden Joko Widodo meminta aparat untuk tegas melakukan penegakan hukum di tengah pandemi ini. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 14 April 2020. Menurut Presiden, saat ini, dibutuhkan dukungan masyarakat yang salah satunya berupa kedisiplinan untuk dapat menjalankan kebijakan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi virus korona atau Covid-19, negara memiliki tugas untuk menjamin kesehatan seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan landasan hukum baru yang menjamin kepastian pelayanan tersebut. “Kita memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan […]Read More
