JAYAKARTA NEWS— Pengawasan terhadap anggaran harus dimulai dari tahap perencanaan karena itu adalah yang paling rawan.”Saya setuju dengan Bapak Kepala BPKP bahwa saat pengawasan perencanaan adalah yang paling rawan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti praja, Kemendagri, Kamis (3/9/2020).
Mendagri berharap, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik provinsi, kabupaten/kota harus saling bersinergi dengan baik dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional mengingat tantangan pengawasan saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 di 270 daerah.
“Kita harus berterimakasih kepada APIP. Temuan yang ada tentu masih bisa di perbaiki. Kami berharap APIP dapat menjadi mitra yang baik dan diperhatikan perannya. Jangan sampai yang menemukan temuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Tito.
Di bagian lain Tito menyinggung tentang adanya pradigma yang salah yakni pengawas berlomba menemukan temuan agar dikatakan sukses.”Paradigma yang ada saat ini, para pengawas berlomba menemukan temuan agar dikatakan sukses. Ingat itu adalah paradigma yang salah,” tegasnya.
Pengawasan, ucap Tito, bisa dikatakan sukses bila semakin sedikit temuan yang ditemukan. “Jika para pengawas semakin sedikit menemukan temuan, baru itu bisa dikatakan pengawasan sukses,” katanya.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kamis (3/9/2020). Penandatanganan dilakukan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BPKP M. Yusuf Ateh.
“APIP instrumen yang paling penting sehingga APIP ini betul-betul bisa berfungsi. Berfungsi sebagai pendamping dan berfungsi sebagai pengawas. Saya menghargai dengan sangat tinggi apa yang disampaikan oleh Kepala BPKP tadi, utamakan pencegahan dibanding dengan penindakan,” papar Mendagri.***/ebn
