Tags : kementerian dalam negeri
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sejumlah catatan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-25. Mendagri menyebut, pelaksanaan sistem demokrasi yang diwarnai dengan desentralisasi, mengamanatkan sebagian kewenangan diberikan kepada daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah. “Itulah yang kita lakukan sekarang. Pada saat ini amat baik kalau kita melakukan evaluasi. Dimana saja kelebihan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera melaksanakan simulasi pemilihan umum sekaligus pengecekan penerapan protokol kesehatan (prokes) menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang semakin dekat. “Pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 untuk melakukan rapat koordinasi (rakor), baik secara reguler maupun secara insidentil. Hal itu untuk menguji seberapa efektif kendali sosial yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19, terutama pada masa kampanye saat ini. “Kita ingin menguji […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pengawasan terhadap anggaran harus dimulai dari tahap perencanaan karena itu adalah yang paling rawan.”Saya setuju dengan Bapak Kepala BPKP bahwa saat pengawasan perencanaan adalah yang paling rawan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 nanti harus dijadikan ruang pertarungan gagasan antar para calon kepala daerah untuk menghadapi musuh bersama yakni Covid-19. Mereka juga ditantang untuk dapat menemukan strategi agar mempercepat pergerakan ekonomi yang terkena imbas pandemi. Hal tersebut disampaikan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Politik & PUM) Kementerian […]Read More
JAYAKARTA NEWS–Jumlah Dana Desa untuk tahun anggaran 2020 meningkat secara signifikan menjadi Rp72 triliun dari yang sebelumnya di tahun 2019 hanya Rp70 triliun. Untuk tahun 2020 skema transfer dilakukan langsung dari Kas Umum Negara ke rekening pemerintah desa, tanpa melewati jenjang kabupaten ataupun kota seperti tahun-tahun sebelumnya. “Kita sepakat dengan Menkeu dan Mendes agar tahun […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri rapat gabungan bersama Komisi I, II, III dan X DPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, terkait Persiapan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, Selasa (04/02/2020). Pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2019, Menteri Dalam Negeri telah melakukan kunjungan ke sejumlah Kabupaten […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2020. Data Penduduk Berbasis NIK siap digunakan dalam mendukung Pendataan Keluarga (PK) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Menteri Dalam Negeri Prof.H.M. Tito Karnavian, Ph.D menerima Gelar Kehormatan Tuha Gari Sifaoma Bawa dari Tokoh Adat Nias yang berarti Pemimpin yang Besar dan Tegas. Bagi Mendagri, gelar tersebut menjadi ikatan tersendiri dirinya dan warga Nias. “Saya sudah menjadi warga Nias dengan pakaian ini, kemudian diberikan gelar ‘Tuha Gari Sifaoma Bawa’ kepada saya yang […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019). “Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi, semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, […]Read More
