Tag: kementerian dalam negeri

Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Instruksikan Tunda Distribusi Bansos

JAYAKARTA NEWS— Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan penundaan penyaluran program bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Kebijakan itu ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) yang baru saja diterbitkan. Penundaan ini berlaku hingga setelah hari pemungutan suara.

“Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menunda sementara pemberian bansos, jadi bansos yang bersumber dari APBD itu di-stop dulu,” kata Bima kepada awak media di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, Kamis, (14/11/2024).

Sehari sebelumnya, Bima telah menjelaskan, penundaan penyaluran bantuan sosial disebabkan adanya kekhawatiran serta kecurigaan mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana yang turut serta dalam Pilkada Serentak di wilayah masing-masing.

Namun demikian, kata dia, khusus untuk bansos yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) tetap dapat disalurkan langsung kepada masyarakat. Utamanya yang berhubungan dengan penanganan stunting dan korban bencana alam. Ia pun meminta agar proses penyalurannya diawasi dengan baik.

“Terkait dengan stunting, ya silakan. Karena sudah diinformasikan dan sudah ada tahapan-tahapan penyalurannya. Silakan, tapi tentunya diawasi dengan baik dan juga dilaporkan pelaksanaannya,” tandasnya.***din

Mendagri Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik lima Penjabat (Pj.) Gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (17/5/2024) pagi.

Adapun kelima nama tersebut yakni Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj. Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Pj. Gubernur Gorontalo, Bahtiar sebagai Pj. Gubenur Sulawesi Barat, dan Zudan Arif Fakrulloh sebagai Pj. Gubenur Sulawesi Selatan.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 60/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, dan Gorontalo.

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan kelima Pj. gubernur merupakan kandidat yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, mereka juga telah melalui seleksi yang melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

Dengan melewati proses panjang tersebut, Mendagri percaya para Pj. gubernur yang dilantik mampu melaksanakan amanah dengan baik.

“Rekan-rekan yang dilantik saya ucapkan selamat diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden, karena ini adalah ditandatangani langsung oleh Bapak Pesiden dengan Keppres, dan kemudian ini kita percaya sekali lagi adalah amanah dari Allah SWT,” kata Mendagri.

Mendagri meminta Pj. gubernur yang baru dilantik untuk lebih fokus memahami dan memajukan wilayah masing-masing. Mereka juga diminta untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat setempat.

Khusus kepada Pj. gubernur yang berasal dari Kemendagri, Mendagri berharap mereka dapat memperkaya pengalaman di daerah, sehingga ke depan dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melekat pada Kemendagri.

“Pejabat-pejabat dari Kemendagri ini [perlu] memiliki pengalaman di daerah. Dengan makin banyak pengalaman di daerah maka akan memahami daerah dan kemudian setelah itu bisa membuat kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga berharap, Pj. gubernur yang baru dilantik mampu meningkatkan perekonomian dan menjalankan program unggulan di daerah masing-masing. Untuk itu, kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dan adat, diminta untuk semakin ditingkatkan.

Berikutnya, mereka juga diminta untuk mengawal dan menyukseskan pelaksanaan agenda nasional yang sangat penting, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November mendatang. Terakhir, Mendagri juga mengingatkan para Pj. gubernur untuk segera menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).***/din

Atasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Diversifikasi Pangan Perlu Didorong

JAYAKARTA NEWS—- Masyarakat diajak untuk melakukan diversifikasi pangan untuk mengatasi kelangkaan komoditas beras akibat fenomena El Nino. Kondisi kemarau berkepanjangan ini diketahui telah menimbulkan berkurangnya produksi beras dalam negeri. Hal ini juga berakibatnya pada naiknya harga beras.

Disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yudia Ramli, diversifikasi pangan tersebut diperlukan untuk menghindari ketergantungan pada beras.

Selain beras, Indonesia memiliki banyak komoditas pangan yang dapat menjadi sumber karbohidrat yang menyehatkan. Upaya ini diharapkan bisa menekan permintaan terhadap beras sehingga harga lebih dapat stabil.

“Beberapa minggu terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri juga mengonsumsi jagung dan ubi jalar. Jadi memang diversifikasi pangan ini penting agar kita tidak bergantung dengan pangan tertentu saja,” ujar Yudia Ramli dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Dia menjelaskan, potensi pangan di Indonesia sangat lah besar. Terdapat beragam bahan pangan lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti halnya sagu, keladi, kentang, dan sukun. Selain beragam, komoditas tersebut diketahui juga menyehatkan.

“Kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, salah satunya aneka pangan yang bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat yang menyehatkan,” terangnya.

Di lain sisi, jelas Yudia Ramli, pemerintah terus berupaya mendorong terkendalinya pasokan beras dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti getol menggelar gerakan pangan murah atau operasi pasar murah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan stok beras terpenuhi dengan melakukan impor maupun menyerap hasil panen dalam negeri.

Selain mendorong adanya keragaman pangan, Kemendagri juga secara rutin setiap minggunya menggelar Rakor Pengendalian Inflasi bersama kementerian/lembaga terkait termasuk pemerintah daerah sejak tanggal 23 Agustus 2022 sebagai tindaklanjut Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Forum tersebut untuk membahas kondisi inflasi terkini sekaligus komoditas yang menjadi penyebab inflasi. Melalui forum tersebut berbagai permasalahan dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Termasuk persoalan harga beras juga tidak luput dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan memperkuat sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.***din

Pacu Pemda Kendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pesan Presiden untuk Turun ke Lapangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai pengendalian inflasi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) belum lama ini. Mendagri menyampaikan pesan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1/2023).

Presiden, kata Mendagri, meminta Pemda betul-betul turun ke lapangan untuk mengecek harga pangan. Dengan demikian, kepala daerah tidak sekadar menerima laporan mengenai harga pangan maupun hanya menggerakkan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya ini diyakini bakal membuat kepala daerah memahami dengan pasti kondisi harga, terutama komoditas penyumbang inflasi.

“Beliau (Presiden) sudah mencontohkan sendiri. Beliau turun ke mana-mana, beliau turun ke pasar-pasar mengecek harga. Nah, kita seharusnya demikian,” tegas Mendagri.

Upaya pengendalian itu sejalan dengan target penurunan inflasi yang dicanangkan Bank Indonesia pada 2023 sekitar tiga persen. Target ini mengharuskan semua pihak bekerja lebih keras dalam mengendalikan laju inflasi. “Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin (disampaikan), sehingga perlu kerja keras, dan kerja keras ini tidak hanya pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah melalui intervensi-intervensi,” terangnya.

Di lain sisi, lanjut Mendagri, Presiden juga mengapresiasi Pemda yang telah banyak bekerja dalam mengendalikan inflasi. Melalui langkah yang dilakukan, tingkat inflasi pada akhir Desember 2022 relatif terkendali pada angka sekitar 5,51 persen. Mendagri menegaskan, dengan hadirnya Presiden secara langsung pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda mestinya dapat membuat upaya pengendalian inflasi lebih gencar dilakukan.

“Sehingga kita harapkan tolong mari kita bekerja lebih keras lagi untuk turunkan (angka inflasi) sampai ke angka tiga persenan,” ujarnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, inflasi yang rendah akan banyak membantu masyarakat karena harga komoditas relatif terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi. Di tingkat pusat, Presiden bahkan memimpin langsung rapat pengendalian inflasi bersama kabinetnya.

“Tapi untuk daerah beliau memerintahkan kepada saya selaku Mendagri pembina dan pengawas pemerintah daerah bersama rekan-rekan menteri dan kepala badan yang lain untuk mengerjakan mengendalikan inflasi daerah,” tegasnya.***/ebn

Rakor Pengendalian Inflasi Awal Tahun: Menteri Tito Soroti Inflasi Tinggi di Provinsi Riau dan Kabupaten Kotabaru

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti dua daerah yang mengalami peningkatan inflasi yakni  Provinsi Riau dengan inflasi sebesar 6,81 persen dan Kabupaten Kotabaru dengan lonjakan inflasi sebesar 8,65 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (9/1/2023). Rakor yang dilaksanakan pada awal tahun ini dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat (untuk) melakukan intervensi, dan juga pemerintah daerah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, (dan) langsung menyerah, tapi bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif,” tegas Menteri Tito.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar secara virtual menjelaskan beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan sehingga menyebabkan inflasi, di antaranya kenaikan transportasi udara dan cukai rokok. Mendagri menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar harga terkontrol dan memantau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

“Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan ‘sudah-sudah’, tapi kenyataan (belum),” terang Mendagri.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Kotabaru Sayed Jafar secara virtual memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Upaya itu di antaranya menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kotabaru.

Mendagri menambahkan juga agar Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pemaksimalan Satgas Pangan.

“Nah sembilan item yang dikerjakan tadi masalahnya bukan hanya sekadar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang lain,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Januari 2023, pada bulan Desember 2022 inflasi (year-on-year), sepuluh kabupaten dengan inflasi tinggi yaitu Kabupaten Kotabaru sebesar 8,65 persen, Bulungan (7,98), Jember (7,39), Serang (7,22), Cilacap (6,81), Banggai (6,62), Aceh Barat (6,56), Sintang (6,50), Banyumas (6,49), dan Kudus (6,40).

Sementara untuk sepuluh kota tertinggi, yaitu Kota Bau-Bau (8,35), Bukittinggi (7,76), Bandung (7,45), Padang (7,38), Kendari (7,11), Kupang (7,07), Pekanbaru (7,04), Surakarta (7,03), Banjarmasin (6,98), dan Parepare (6,66).

Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi dua daerah dengan inflasi rendah, yaitu Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng 4,63 persen. Panjabat Gubernur Banten Al Muktabar secara virtual dalam rakor tersebut menyampaikan enam upaya konkret pihaknya dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam.

Kemudian secara virtual Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta melakukan pemantauan harga dan stok barang.***/ebn

PPKM Diperpanjang, Daerah dengan Status Level 2 Kembali Naik

JAYAKARTA NEWS— Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama sebulan terakhir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang kebijakan tersebut. Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali, dan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022 untuk wilayah di luar Jawa-Bali. Kedua Inmendagri tersebut berlaku efektif mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrial ZA menjelaskan, pelaksanaan PPKM kali ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, khususnya di wilayah Jawa-Bali yang kini terdapat daerah dengan status PPKM Level 2.

“Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus Covid-19 dikarenakan adanya penyebaran (sub) varian (omicron) BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong,” terang Safrizal yang juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7/2022).

Melalui penilaian dengan menggunakan indikator transmisi komunitas terhadap daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini terdapat 144 daerah di wilayah Jawa-Bali yang masuk dalam kategori PPKM Level I. Jumlah ini menurun dibanding pelaksanaan PPKM sebelumnya yang menempatkan 128 daerah berada di Level I. Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satu pun daerah yang berada di level tersebut.

Sementara dalam pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali, kondisinya masih sama, yaitu 385 daerah berstatus PPKM Level 1 dan hanya 1 daerah yang masuk dalam kategori Level 2. Hanya saja, daerah yang berada di Level 2 berubah, dari sebelumnya Kabupaten Teluk Bintuni beralih menjadi Kabupaten Sorong.

Safrizal mengimbau masyarakat agar tidak panik dengan adanya kenaikan kasus Covid-19. Pasalnya, kata dia, kasus omicron sub-varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih rendah dibanding varian sebelumnya.

“Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 Varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30 persen-50 persen lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor),” tegas Safrizal.

Safrizal juga kembali menekankan bahwa pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat tetap optimistis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19. Ini dilakukan dengan tidak meninggalkan faktor pentingnya upaya pemulihan ekonomi nasional.

Paralel dengan hal tersebut, tambah Safrizal, pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga. Saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen, dengan capaian daerah tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.

“Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media,” pungkas Safrizal.

Di lain sisi, Safrizal juga menuturkan sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Inmendagri tersebut. Ini salah satunya ketentuan dalam Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022 yang menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang serta barang dan jasa, sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.***/din

Luar Biasa! Layanan Adminduk Disdukcapil DKI Jakarta hanya 15 Menit

JAYAKARTA NEWS— Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh sangat senang, sekaligus bangga dengan kinerja Dinas Dukcapil Provinsi DKI. Yakni, 12 jenis layanan dokumen kependudukan bisa selesai masing-masing dalam 15 menit.

Zudan yang sudah berkeliling di lebih 400 kabupaten kota, sangat antusias lantaran Disdukcapil DKI Jakarta satu-satunya di Indonesia yang mendeclare layanan administrasi kependudukan (Adminduk) selesai dalam waktu 15 menit.

“Saya jadi mengenal sumpah yang ketiga, setelah Sumpah Palapa, dan Sumpah Pemuda. Hari ini ‘Sumpah deh DKI Jakarta luar biasa’. Bagaimana tidak luar biasa? Jumlah penduduk DKI 11 juta lebih, tapi berani berkomitmen layanan adminduk 15 menit selesai,” puji Dirjen Zudan saat Launching Layanan Kependudukan Jakarta 15 Menit Selesai di Ruang Pola Kantor Pemda DKI JAkarta, Selasa (19/4/2022).

Zudan sangat mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta seluruh jajaran Dukcapil hingga di satuan pelaksana. “Komitmen ini kita dukung bersama-sama,” katanya.

Pada kesempatan itu Dirjen Zudan juga mengucap selamat untuk Sudin Dukcapil Jakarta Barat yang menjadi Disdukcapil dengan kinerja terbaik se Indonesia.

Sebagai apresiasi atas raihan penghargaan tertinggi di Ditjen Dukcapil, yaitu Dukcapil BISA, maka atas nama Menteri Dalam Negeri, Dirjen Zudan menyerahkan hadiah 1 unit mesin ADM kepada Sudin Dukcapil Jakbar. Hadiah tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Dalam sambutannya Gubernur Anies Baswedan menyatakan sangat bersyukur atau merasa beruntung karena pelayanan di Dinas Dukcapil berjalan dengan baik.

“Lebih bersyukur lagi, dirjen-nya sangat inovatif, dan semua kita merasakan manfaatnya hari ini,” cetus Gubernus Anies Baswedan.

Anies menyatakan Jakarta sangat berkepentingan bisa memberikan layanan kependudukan yang terbaik. Sebab, Jakarta bukan hanya sebagai ibukota, tapi juga ‘kota global’.

“Kompetisinya bukan dengan sesama kota besar, tetapi benchmarking pelayanan harus punya kualitas global. Maka pemanfaatan teknologi menjadikan penting, dan sangat penting lagi berkomitmen melakukan inovasi,” kata Anies.***/ebn

Alissa Wahid Ajak Kepala Daerah Miliki Paradigma Nasional

JAYAKARTA NEWS— Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menekankan pentingnya Kepala Daerah memiliki pola pikir atau cara pandang nasional, bukan hanya lokal.

Hal itu ia sampaikan dalam Podcast Ngobrol Politik Indonesia (Ngopi) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) bertemakan “Karakter Bangsa Sebagai Identitas Diri”, Senin (9/8/2021) siang.

Alissa Wahid juga mengajak warga Indonesia harus menjadi warga global, dalam artian harus bersama masyarakat global untuk bekerja keras bersama, menyelesaikan masalah, misalnya kemiskinan yang terjadi pada dunia ini.

“Saya sebagai Duta SDGs harus menyelesaikan masalah, misalnya masalah kemiskinan yang terjadi di beberapa negara di dunia,” ujarnya.

Sejalan dengan proses pendewasaan diri, sambung Alissa, sebagai warga negara, harus punya harapan kepada negara ini. Pemerintah selaku pemegang kendali harus terus mengakomodir kepentingan warganya.

“Pemerintah juga harus terus berupaya melawan berita hoax dengan mengeluarkan klarifikasi melalui Kemenkominfo, agar masyarakat tidak termakan dengan berita hoax yang sering menyebar di negara ini,” tambahnya.

Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan akselerasi kinerja dan juga menghilangkan praktik korupsi di Pemerintahan.

“Komunikasi publik harus lebih banyak dibangun, sehingga masyarakat mendapat langsung info resmi dari Pemerintah, serta merespon berita fitnah atau berita hoax yang beredar di masyarakat dengan bekerja sama melalui Kemenkominfo,” tandasnya.

Ditjen Polpum Kemendagri secara berkala menggelar Podcast bertemakan isu-isu Kebangsaan dan Nasionalisme. Podcast Ngobrol Politik Indonesia (Ngopi) Ditjen Polpum Kemendagri bisa disaksikan secara langsung maupun rekamannya di channel Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. (ont)

Di Tengah Pandemi, Kerukunan Umat Beragama harus Terus Dirawat

JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menekankan, kerukunan umat beragama harus terus di rawat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, memelihara kerukunan umat beragama di tengah pandemi tidak hanya menjadi kebutuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun negara. Namun, kerukunan ini merupakan kebutuhan seluruh dunia karena pandemi menjalar begitu luas.

“Kerukunan ini harus kita rawat di tengah pandemi ini, karena pandemi ini melanda seluruh dunia termasuk kita, negara Indonesia,” ujar Bahtiar saat memberi pengantar pada diskusi virtual dengan tema “Peran Forum Kerumunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Masa Pandemi Covid-19”, yang digelar Ditjen Pol & PUM, Kamis (5/8/2021).

Dia menjelaskan, Indonesia dapat menjadi kiblat bagi negara lain dalam memelihara kerukunan sosial, termasuk keagamaan. Ia menyebutkan, beberapa gerakan sosial yang sebelumnya tak pernah terjadi, tetapi kini dialami oleh sejumlah negara. “Beberapa kejadian terjadi gerakan sosial justru terjadi di saat pandemi, yang dulunya tidak pernah terjadi, bahkan ada gerakan-gerakan rasial di negara-negara yang kita anggap campaign- campaign demokrasi,” tutur Bahtiar.

Mewakili Kemendagri, Bahtiar menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesungguhan pemerintah daerah termasuk jajaran Kementerian Agama (Kemenag) di pusat maupun daerah, termasuk FKUB yang telah banyak membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan. Bahtiar mengatakan, kehadiran organisasi seperti FKUB merupakan keberkahan bagi Indonesia. Ia menduga organisasi seperti FKUB tidak dimiliki negara lain.

“Kalau saya lihat tidak bermaksud melebihkan, tapi inilah cara bangsa ini untuk merawat kerukunan di negeri ini, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi negara lain,” kata Bahtiar. Menurutnya, FKUB merupakan lembaga yang dibutuhkan masyarakat dan telah memberikan langkah nyata membantu dan merawat kehidupan berbangsa dan keumatan.

Kendati demikian, menurut data yang dikantongi, Bahtiar menyebutkan terdapat beberapa daerah yang belum memiliki organisasi FKUB. Dirinya meminta dukungan kepada pihak terkait untuk segera membentuk organisasi tersebut. Dia mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan regulasi terkait pembentukan FKUB termasuk penganggarannya. Secara prinsip, lanjut Bahtiar, Kemendagri bakal selalu terbuka untuk mendukung penguatan FKUB di Indonesia.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada FKUB seluruh indonesia, dan kami mohon terus (memberikan) dukungannya untuk bersama merawat kebersamaan kita di dalam mengelola dan memelihara umat beragama,” pungkas Bahtiar.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam diskusi tersebut, di antaranya Staf Khusus Wakil Presiden Ikhsan Abdullah dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Nifasri.***ebn

Daerah Diminta segera Salurkan Jaring Pengaman Sosial dan Stimulan Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah daerah perlu membantu masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bantuan itu berkaitan dengan pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos), dan stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah, dan ultra mikro yang terdampak. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera mendata masyarakat terdampak.

Demikian disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam “Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat”, Sabtu (17/7/2021).

“Ada dua hal yang perlu dibantu, yang pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial, yang kedua adalah stimulan ekonomi terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati,” ujar Mendagri saat “Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat,” ujarnya.

Terkait dengan bansos, lanjut Mendagri, pemerintah daerah telah memiliki anggaran reguler yang dialokasikan dalam Dinas Sosial masing-masing daerah. Mendagri berharap pemerintah daerah dapat segera menyalurkannya.

Bila perlu, kata Mendagri, daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, juga terdapat dana desa, yang mana 8 persen di antaranya dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Diharapkan dengan dana desa itu masyarakat desa yang terdampak kebijakan PPKM juga dapat dibantu.

Mendagri menekankan agar pemerintah daerah tidak menunggu dari pemerintah pusat. “Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak dilakukan mark up. Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, dirinya bakal mendukung dan bertanggung jawab. Mendagri meminta agar kepala daerah tak perlu ragu untuk menyalurkan dana tersebut.

“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” ujar Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi. Dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut. “Sehingga ini bisa menjadi dasar betul bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan bansos maupun stimulan ekonomi,” ujarnya. (ont)