Tags : keuangan daerah

APIP Sukses jika Temuan hanya Sedikit

JAYAKARTA NEWS— Pengawasan terhadap anggaran harus dimulai dari tahap perencanaan  karena itu adalah yang paling rawan.”Saya setuju dengan Bapak Kepala BPKP bahwa saat pengawasan perencanaan adalah yang paling rawan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti […]Read More

Presiden Minta Percepat Realisasi Belanja Daerah

JAYAKARTA NEWS— Percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020. Presiden […]Read More

Mendagri Langsung Cek Daerah yang Belum Cairan NPHD 100 Persen

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengecek langsung daerah yang belum mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen bagi penyelenggara Pilkada. Hal itulah yang ia lakukan saat melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara baru baru ini. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara akan diselenggarakan di 23 daerah, namun belum […]Read More

Pemda harus segera Cairkan Dana Pilkada 2020 Paling Lambat 15

JAYAKARTA NEWS—Batas waktu pencairan sisa anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 semakin dekat.  Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 15 Juli mendatang. Tercatat Pilkada Serentak 2020 ini akan digelar di 270 daerah. “Mendagri sudah mengimbau agar sebelum 15 Juli, semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus sudah 100 persen mencairkan dana pilkada ke penyelenggara,” ujar […]Read More

Mendagri Ajak Pemda dan Pengawas Intern Pemerintah Kawal Anggaran

JAYAKARTA NEWS-— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Pengawas Intern Pemerintah mengawal anggaran. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui Video Conference, Senin (15/06/2020). “Penekanan utama kita adalah memberikan dukungan, asistensi dalam rangka terjadinya moral hazard atau penyimpangan-penyimpangan, namun tidak […]Read More

BPK Temukan Masalah Ketidakpatuhan Sebesar Rp6,25 Triliun

JAYAKARTA NEWS— Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2019. Di antaranya, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp6,25 triliun. Hal ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang disampaikan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPR pada Selasa (5/5) […]Read More

93% Daerah Merealokasi APBD untuk Tangani Covid-19

JAYAKARTA NEWS— Upaya penanganan penyebaran Covid19 di Indonesia semakin merata. Lebih dari 90% provinsi sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid19 di lingkungan pemerintah daerah. “Total sudah sekitar Rp55 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang […]Read More

Jabar, Alokasikan Anggaran Covid-19 Paling Besar

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang  Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, instruksi itu ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah agar melakukan refocusing, realokasi anggaran untuk mendukung seluruh program-program kegiatan […]Read More

Ini Sanksi Pemda yang Membandel

JAYAKARTA NEWS— Refocusing dan Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 harus segera dilakukan.  Apabila tidak, kemungkinan, Kemenkeu akan melakukan rasionalisasi dana transfer APBD yang berdampak pada pengurangan APBD. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan. “Jika refocusing dan realokasi tidak segera dilakukan oleh pemerintah daerah maka besar kemungkinan, Kemenkeu akan […]Read More

Tetapkan Status Bencana Sebelum Cairkan Anggaran tak Terduga

JAYAKARTA NEWS— Untuk menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang ada dalam APBD, kepala daerah harus terlebih dahulu menetapkan status ‘Darurat  Bencana’.  Setelah itu barulah bisa menggunakan BTT untuk penanggulangan dan penanganan wabah Covid 19. Sebagaimana UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,  penetapan status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. “Jangan […]Read More