JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan tantangan pendidikan anak sekolah di era digital. Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Pusat Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS) di Kantor Pusat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Sabtu (4/2/2023).
Dalam acara yang dihadiri oleh para guru Bimbingan Konseling (BK) dari berbagai wilayah di Indonesia itu, Suhajar menjelaskan, tantangan pertama yang dihadapi adalah masih banyak kepala sekolah dan guru BK yang berada di generasi X yang lahir di antara tahun 1965-1980. Generasi X atau sebelumnya baby boomers harus rela menyerahkan kepemimpinannya ke generasi setelahnya untuk berkembang.
“Generasi baby boomers ini tidak memahami kondisi generasi di bawah kita dan kita memimpin mereka. Pesan pertama untuk guru BK adalah untuk menemukan kebenaran dunia ini milik siapa, kalau sudah yakin ini bukan milik kita, maka kita harus bersukarela untuk menyerahkan dunia ini kepada generasi di bawah kita dan memberi ruang kepada mereka untuk berkembang,” katanya.
Tantangan berikutnya yang disampaikan oleh Suhajar pada para guru BK yaitu saat ini anak-anak Indonesia menggunakan gadget mencapai 5 jam per hari dan hampir 24 jam anak-anak hidup dengan gadget. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa 89 persen anak 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial, dan hanya 33 persen anak usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah.
“Artinya dari 100 anak yang menggunakan HP untuk mengerjakan tugasnya itu 33 persen. Berarti masih ada yang mungkin nonton berita, dan sebagainya. Ini harus kita pahami kondisi ini, sehingga kita bisa merasakan kemajuan,” jelasnya.
Dia menambahkan, gadget dan internet telah meningkatkan individualisme sehingga menyebabkan terjadinya loneliness (kesepian). Gadget telah meningkatkan individualisme yang mengurangi interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko depresi dan penyakit akut lainnya.
“Hari ini kita ada persoalan baru, di mana anak-anak kecanduan internet. Ini yang wajib kita cermati, jangan sampai mereka terlalu asyik dengan gadgetnya,” tandas Suhajar.
Kewenangan Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Pemda
Sebelumnya Sekjen Suhajar Diantoro membeberkan kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Dia memaparkan, saat ini tanggung jawab pendidikan dibagi berdasarkan struktur pemerintahan.
Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mengola pengelolaan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan non-formal. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan pengelolaan pendidikan tinggi adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
“SD, PAUD, TK, dan SMP, SLB, itu tanggung jawab bupati/wali kota, sedang untuk SLTA sederajat itu tanggung jawab gubernur. Pendidikan tinggi mulai dari D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, itu tanggung jawab pemerintah pusat,” paparnya.
Pemda, lanjutnya, memiliki kewenangan menjalankan pengelolaan berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). “Dalam konteks NKRI mengelola harus berdasarkan pedoman yang diatur oleh pemerintah pusat. Itu yang disebut dengan NSPK. Artinya kepala daerah dan kepala dinasnya tidak boleh sesuka hati mengelola sekolah, aturannya ada,” ujarnya.
Apalagi, tegas Suhajar, pendidikan masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung oleh penerapan politik desentralisasi yang memberi ruang kepada Pemda untuk mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahannya.
“Daerah itu wajib pertama kali mengurus enam urusan dasar, salah satunya adalah pendidikan,” tandasnya.***/ebn
