JAYAKARTA NEWS— Keberadaan dan aktivitas orang asing serta lembaga asing perlu terus dipantau dan diawasi. Hal ini untuk memastikan tujuan orang tersebut berada di wilayah Indonesia dapat memberi manfaat. Walau begitu, ia mengatakan aktivitas orang asing di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi dan ketentuan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dinilai berjalan baik. Hal itu berdasarkan indikator pengendalian pandemi Covid-19 di yang menunjukkan tren perbaikan. Di Kabupaten Brebes saat ini terjadi penurunan tren kasus penularan atau positivity rate, penurunan angka kematian atau fatality rate, penurunan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) ditingkatkan. Pasalnya, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah yang diolah pada 24 Juli 2021, jumlah realisasi itu masih terbilang rendah yakni berada pada angka 16,73 persen. Hal tersebut disampaikan Tito saat kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. “Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro. Hal itu dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-9. Kebijakan perpanjangan itu ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong peningkatan inovasi, Pemda perlu memfokuskan pada 6 area inovasi. Yakni; inovasi administrasi pemerintahan, inovasi manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosia. Demikian disampaikan Agus Fatoni saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021, Kamis, 15 […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7/2021). Saat memberikan sambutan perwakilan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, otonomi khusus di Provinsi Papua telah berjalan selama […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat perlu dilakukan secara persuasif hingga koersif. Secara persuasif, upaya itu dapat diterapkan melalui komunikasi dengan publik dan stakeholder terdampak. Sedangkan secara koersif, upaya itu dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar kebijakan PPKM Darurat. “Kita melihat pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali, pelaksanaannya memang memerlukan upaya sosialisasi […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Pengaturan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tersebut menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri yang terbit pada 5 Juli 2021 dan mulai berlaku tanggal 6 […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Agar Pemda mengeluarkan Bansosnya,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Implementasi PPKM Darurat […]Read More
