Tags : Kemendagri

Forkopimda harus Kompak Antisipasi Potensi Kerawanan Penularan Covid-19 pada Libur

JAYAKARTA NEWS—  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia harus kompak mengantisipasi segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Terlebih, sebentar lagi akan ada libur panjang cuti bersama dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum lagi potensi bencana  hidrometeorologi dan potensi kerawanan lainnya. Mendagri mengatakan itu dalam Rapat […]Read More

Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Kemendagri Dorong Pemda Buka Keran Pengaduan

JAYAKARTA NEWS— Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto mengingatkan, Presiden Joko Widodo belum lama ini menyampaikan arahan tentang Keseimbangan dan Optimisme, Strategi Penanganan Covid-19. Dalam arahan tersebut Presiden secara spesifik meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membuka keran-keran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke […]Read More

Sekjen Kemendagri Minta Daerah Jangan Jalan Sendiri Dalam Penanganan Pandemi

JAYAKARTA NEWS— Penanganan Covid 19 di tingkat pemerintah daerah (Pemda) agar paralel dengan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat. Pemda diminta bersungguh-sungguh dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani pandemi ini. “Makanya Pemda dan Pemerintah Pusat itu harus strategis betul terhadap strategi gas dan rem, harus seimbang antara gas dan rem,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam […]Read More

Mendagri Tito: Pilkada Ini Tanggung Jawab Kita Bersama

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap para pengurus Parpol dan para kader Parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan penularan Covid 19. Hal ini disampaikan Tito terkait dengan akan digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang. Apabila hal itu bisa dilaksanakan, kata Tito, pihaknya yakin Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti […]Read More

Berkaca dari Negara Lain, Pilkada 2020 harus Dilaksanakan

JAYAKARTA NEWS—  Ada Pilkada ataupun tidak, Protokol Kesehatan harus tetap ditegakkan. Sejumlah aturan tentang hal tersebut sudah diterbitkan, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri Dalam Negeri, juga sudah diterbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Demikian disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar pada Rapat Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 […]Read More

Mendagri Pantau Pelaksanaan Sosialisasi PKPU Protokol Kesehatan di 270 Daerah

JAYAKARTA NEWS—  Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberi penugasan khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, beserta jajarannya untuk memantau pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait dengan protokol kesehatan Covid-19 dalam semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berikutnya. Monitoring itu dilakukan terhadap […]Read More

Ini yang Dilarang Dilakukan Kepala Daerah Jelang Pikada 2020

JAYAKARTA NEWS— Ada sejumlah peraturan yang harus ditaati para kepala daerah menjelang Pilkada 2020. Terkait masalah kepegawaian misalnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon (Paslon), kepala daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Adapun penetapan […]Read More

Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pilkada 2020

JAYAKARTA NEWS— Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Hal itu disampaikan Mendagri  Tito Karnavian pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Kamis, (10/09/2020). Tito juga berterimakasih atas […]Read More

Ada 2 Provinsi dan 95 Kabupaten Kota belum Susun Aturan

JAYAKARTA NEWS—  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis masih terdapat 2 provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Mengutip rilis Puspen Kemendagri, Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian […]Read More

Langgar PKS, Dukcapil Cabut Hak Akses Verifikasi Data Kependudukan 8

JAYAKARTA NEWS— Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencabut hak akses verifikasi data kependudukan delapan Lembaga jasa keuangan lantaran melakukan pelanggaran tidak memenuhi berbagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS). Delapan lembaga jasa keuangan yang hak aksesnya dicabut oleh Ditjen Dukcapil adalah; PT Asuransi Jiwa Nasional, PT Nissan […]Read More