JAYAKARTA NEWS— Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog),...
JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Hal...
JAYAKARTA NEWS— Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengungkapkan, sebanyak 17 gubernur bakal berakhir masa jabatannya mulai bulan September 2023. Jumlah itu...
JAYAKARTA NEWS— Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di negara-negara ASEAN meningkat. Peningkatan kasus tersebut diketahui karena adanya korban...
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung agar mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer...
JAYAKARTA NEWS— Proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diketahui telah memasuki tahapan lebih lanjut. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan persiapan, kesiapan, serta dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya...
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berjalan usai ditetapkannya status tersangka kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad...
JAYAKARTA NEWS— Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerjaan pengabdian kepada bangsa dan negara. Bukan pekerjaan untuk menjadi orang kaya. Kalau mau kaya, carilah pekerjaan...
JAYAKARTA NEWS— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur delapan provinsi menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna yang digelar...
JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) 8 provinsi dilanjutkan ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Delapan provinsi tersebut meliputi Sumatera...