pendidikan Archives - Jayakarta News

Dekan FDIK Univeritas PTIQ: Dosen Wajib Terapkan Kurikulum OBE dan Edlink Servima

JAYAKARTA NEWS— Untuk meningkatkan kualitas proses sekaligus hasil pembelajaran, dosen tidak lagi cukup hanya menguasai materi perkuliahan. Mereka juga dituntut memahami, menguasai, dan menerapkan Outcome Based Education (OBE) serta memanfaatkan Edlink Sevima dalam setiap mata kuliah yang diampu.

Penerapan keduanya dinilai menjadi bagian penting dari transformasi pembelajaran perguruan tinggi yang semakin terdigitalisasi dan berorientasi pada capaian kompetensi mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Topikurohman, MA, dalam acara Pelatihan Kurikulum OBE dan Edlink Sevima untuk Dosen di lingkungan FDIK, Selasa (11/8), di Kampus Universitas PTIQ Jakarta.

Menurut Topikurohman, penerapan OBE dan Edlink Sevima merupakan konsekuensi dari perkembangan pendidikan tinggi yang semakin menempatkan capaian pembelajaran dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Ia mengakui, pada tahap awal penerapannya, OBE dan Edlink Sevima dapat dirasakan cukup merepotkan oleh dosen karena membutuhkan penyesuaian dalam merancang pembelajaran, menyusun perangkat perkuliahan, hingga mendokumentasikan capaian mahasiswa.

Namun, setelah menjadi kebiasaan, sistem tersebut justru akan memberikan kemudahan, terutama dalam memastikan proses pembelajaran berjalan lebih terarah dan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih sistematis. “Memang pada awalnya terasa merepotkan. Tetapi kalau sudah terbiasa, justru akan memudahkan dosen dan mahasiswa. Karena itu, penguasaan OBE dan Edlink Sevima bagi dosen sudah menjadi suatu keniscayaan,” ujar Topikurohman.

Ia menambahkan, pengembangan OBE di lingkungan FDIK Universitas PTIQ Jakarta tidak semata-mata diarahkan pada perubahan teknis dalam proses pembelajaran. Lebih dari itu, OBE diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat identitas dan keunggulan akademik fakultas. Setidaknya terdapat empat orientasi utama yang dikembangkan.

Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam seluruh mata kuliah di bidang dakwah dan komunikasi, sehingga kompetensi akademik mahasiswa tidak terlepas dari landasan nilai dan etika Islam.

Kedua, memperkuat karakter kebangsaan dan keindonesiaan dalam konteks global, agar lulusan memiliki wawasan keislaman sekaligus mampu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat yang semakin terbuka.

Ketiga, mengembangkan penerapan teknologi dan sains komunikasi modern, sebagai respons terhadap perubahan lanskap komunikasi di era digital. Keempat, memperluas kolaborasi internasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat reputasi akademik FDIK Universitas PTIQ Jakarta.

Sementara itu, Ketua Program Studi (Prodi) Komunikasi Islam, Wahab Nur Kadri, menjelaskan bahwa implementasi kurikulum OBE membawa konsekuensi terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Jika sebelumnya proses perkuliahan lebih banyak bertumpu pada dosen atau pengampu (lecturer-centered learning), kini orientasinya bergeser kepada mahasiswa melalui pendekatan student-centered learning. Dengan demikian, mahasiswa tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek aktif yang dituntut mampu mengeksplorasi, menganalisis, memecahkan masalah, dan menghasilkan solusi.

Perubahan paradigma tersebut juga beriringan dengan pergeseran orientasi kemampuan berpikir mahasiswa, dari Lower Order Thinking Skills (LOTS) menuju Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Artinya, pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan mengingat dan memahami informasi, tetapi diarahkan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mencipta, serta menerapkan pengetahuan dalam menghadapi persoalan nyata. Dengan pendekatan ini, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari seberapa banyak materi yang dapat dikuasai mahasiswa, tetapi juga dari kemampuan mereka menggunakan pengetahuan tersebut secara kritis dan produktif.

Di sisi lain, Ketua Prodi Manajemen Dakwah (MD), Yasser Muda Lubis, menegaskan bahwa penerapan OBE juga menjadi momentum bagi Prodi MD untuk mempertegas arah dan distingsi keilmuannya. Prodi MD diarahkan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu manajemen dakwah melalui pendekatan Islamic Contextual Performance, yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital.

“Orientasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam pengelolaan lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Yasser. Menurutnya, integrasi antara nilai-nilai Al-Qur’an, kompetensi manajerial, dan kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital inilah yang diharapkan menjadi salah satu distingsi utama Prodi Manajemen Dakwah Universitas PTIQ Jakarta.

Dengan demikian, penerapan OBE dan Edlink Sevima di FDIK Universitas PTIQ Jakarta bukan sekadar perubahan administratif dalam penyusunan kurikulum maupun penggunaan platform digital.

Lebih jauh, keduanya menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengubah budaya pembelajaran: dari sekadar menyampaikan materi menjadi memastikan capaian kompetensi, dari dosen sebagai pusat pembelajaran menuju mahasiswa sebagai subjek aktif, serta dari kemampuan berpikir tingkat rendah menuju kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

Pada titik inilah transformasi pembelajaran diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter Qur’ani, berwawasan kebangsaan, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan masyarakat di era global. (abah)

Kemendikdasmen Terbitkan SE Pembatasan Gawai di Sekolah

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya digital yang sehat sekaligus melindungi peserta didik dari berbagai dampak negatif penggunaan teknologi yang tidak bijaksana.

Surat edaran tersebut diumumkan bertepatan dengan dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 di Malang, Jawa Timur, Senin (13/7/2026). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertujuan melarang peserta didik menggunakan gawai, melainkan mengatur pemanfaatannya agar lebih mendukung proses pembelajaran.

“Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana peserta didik menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, secara bijak, arif, dan untuk kepentingan edukatif,” ujar Abdul Mu’ti, dilansir InfoPublik.

Melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026, Kemendikdasmen mendorong satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, memperkuat interaksi sosial antarmurid, mendukung implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta membangun budaya digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital tetap didorong sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan pengaturan yang jelas sesuai kebutuhan pendidikan.

Kemendikdasmen menilai pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar menjadi bagian dari upaya perlindungan anak terhadap berbagai risiko di ruang digital. Risiko tersebut meliputi kecanduan digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu fokus utama agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.

Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan ini semakin relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Kemendikdasmen, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 32 menit per hari untuk mengakses internet.

“Kalau teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, akan muncul banyak persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena itu kami sangat mengharapkan kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital,” katanya.

Melalui surat edaran tersebut, kepala satuan pendidikan didorong menyesuaikan tata tertib sekolah mengenai penggunaan gawai sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing sekolah. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan diharapkan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana selama berada di lingkungan pendidikan.

Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di lingkungan keluarga. Orang tua didorong menerapkan prinsip 3S, yaitu screen time, screen zone, dan screen break, sesuai usia, tingkat perkembangan, serta kebutuhan anak agar penggunaan gawai tetap seimbang.

Melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen berharap kebijakan pembatasan penggunaan gawai dapat membentuk budaya digital yang lebih sehat, memperkuat karakter peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (*/di)

Program ADEM di Jatim Cetak Generasi Papua Berprestasi dan Berkarakter

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kebanggaannya atas capaian Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) asal Papua yang selama ini dijalankan di Jawa Timur.

Program yang membuka akses pendidikan bagi putra-putri Papua tersebut dinilai berhasil mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian 51 murid peserta Program ADEM Papua dan ADEM Repatriasi yang berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Rinciannya, sebanyak 26 murid diterima melalui jalur SNBP dan 25 murid diterima melalui jalur SNBT.

“Alhamdulillah, capaian ini sangat membanggakan. Program ADEM bukan hanya membuka akses pendidikan yang berkualitas, tetapi juga berhasil melahirkan generasi Papua yang berprestasi, tangguh, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (10/6).

Ditrgaskan pula, bahwa pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk membangun masa depan bangsa sekaligus memperkuat persatuan Indonesia.

Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh peserta didik, termasuk murid ADEM yang berasal dari Papua dan wilayah repatriasi.

“Jawa Timur selalu terbuka menjadi rumah belajar bagi anak-anak bangsa dari berbagai daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan berkarakter,” katanya.

Menurut Khofifah, Program ADEM tidak hanya memberikan pengalaman akademik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran keberagaman, toleransi, dan penguatan karakter kebangsaan.

Selama menempuh pendidikan di Jawa Timur, para murid tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pengalaman hidup dalam lingkungan sosial yang beragam sehingga mampu memperkuat semangat persatuan dan kebhinekaan.

“Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan membangun Papua dan Indonesia. Teruslah belajar, jangan pernah menyerah, dan jadilah generasi yang mampu membawa kemajuan bagi daerah asal maupun bangsa Indonesia,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyambut baik peningkatan kuota Program ADEM Papua di Jawa Timur pada Tahun Ajaran 2026/2027 yang mencapai 152 murid, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 145 murid.

Menurutnya, peningkatan kuota tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kualitas penyelenggaraan Program ADEM di Jawa Timur.

“Ini merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Semakin banyak anak-anak Papua yang memperoleh kesempatan belajar di Jawa Timur, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat kita berikan dalam mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan bahwa keberhasilan murid ADEM menembus PTN menjadi bukti bahwa anak-anak Papua memiliki potensi besar yang mampu bersaing dengan murid dari berbagai daerah lainnya di Indonesia.

“Saya sangat bangga dengan capaian murid-murid ADEM Papua. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras para murid, dukungan orang tua angkat, serta dedikasi para guru dan tenaga pendidik yang selama ini mendampingi mereka,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur, saat ini terdapat 440 siswa ADEM Papua yang menempuh pendidikan di berbagai SMA dan SMK di Jawa Timur. Mereka terdiri dari 145 siswa kelas X, 160 siswa kelas XI, dan 135 siswa kelas XII yang telah dinyatakan lulus pada 5 Mei 2026.

Sebanyak 127 murid lulusan ADEM juga telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing yang tersebar di berbagai wilayah Papua, antara lain Jayapura, Biak, Nabire, Timika, Merauke, Wamena, Manokwari, dan Sorong. Delapan siswa lainnya lebih dahulu kembali untuk mengikuti seleksi TNI/Polri maupun pendidikan tinggi kedinasan.

Aries berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh peserta Program ADEM untuk terus meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik.

Salah satu siswa ADEM, Yazinta Kaipman dari SMAN 1 Kejayan Pasuruan, mengaku bersyukur dapat mengikuti program tersebut selama tiga tahun di Jawa Timur. Ia merasakan suasana kekeluargaan dan penerimaan yang hangat selama tinggal di Pasuruan.

“Kami sebagai anak Papua tidak merasa sendirian di sini. Kami disambut dengan sangat baik, baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal,” ungkapnya.

Ia berharap program ADEM dapat terus berlanjut karena dinilai sangat membantu anak-anak Papua mendapatkan pendidikan dan pengalaman hidup yang lebih baik.***poedji

Rehabilitasi Sekolah Sebagai Bagian Dari Strategi Pemerataan Mutu Pendidikan

BANYUWANGI, JAYAKARTA NEWS— Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan, bahwa pembangunan sarana prasarana SMAN 2 Taruna Bhayangkara serta rehabilitasi sekolah dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerataan mutu pendidikan.

“Selain itu sekaligus peningkatan keselamatan bangunan sekolah,” katanya saat menghadiri acara peresmian sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, Sabtu (28/2) oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Aries, SMAN 2 Taruna Bhayangkara merupakan sekolah boarding yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan nilai kebhayangkaraan melalui kerja sama dengan institusi kepolisian.

“Penguatan fasilitas pendidikan ini bertujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan satuan pendidikan sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Jawa Timur,” jelasnya.

Ia menambahkan, hari ini juga dilaksanakan penandatanganan prasasti revitalisasi sekolah di Banyuwangi dan Situbondo juga diarahkan untuk memenuhi standar sarana prasarana sesuai regulasi pendidikan nasional, sekaligus menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Aries mengungkapkan bahwa peresmian rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK dan SLB Negeri di Banyuwangi terdapat total 28 Lembaga, terbagi dalam SMA 11 Lembaga, SMK 9 Lembaga dan SLB 8 Lembaga dengan total anggaran Rp. 30 Milliar.

Sedangkan peresmian rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK dan SLB Negeri di Situbondo terdapat 9 Lembaga yang terdiri dari SMA 5 Lembaga, SMK 3 Lembaga dam SLB 1 Lembaga dengan total anggaran Rp. 6 Milliar.

Diakhir laporannya, Aries juga menjelaskan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) di Kab. Banyuwangi sejumlah 104 Sekolah yang terbagi dalam SMAN 17 Sekolah, SMAS 19 Sekolah, SMKN 9 Sekolah, SMKS 34 Sekolah, SLBN 2 Sekolah dan SLBS 23 Sekolah.***poedji

Partai Gelora akan Kawal Implementasi Putusan MK Soal Sekolah Gratis

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi yang menetapkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin sekolah gratis pada pendidikan dasar (SD dan SMP), tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

“Saya kira ini sebuah keputusan yang bagus memastikan agar pendidikan dasar itu memang tidak ada biaya lagi baik negeri maupun swasta,” kata Rohmani Wahid, Ketua Bidang (Kabid) Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Menurut Rohmani, putusan MK soal pendidikan gratis untuk tingkat dasar tersebut, merupakan sebuah hal yang positif dan bagus.

Sebab, konstitusi mewajibkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, terutama untuk jenjang SD dan SMP.

Sehingga negara wajib membiayai pendidikan dasar itu, namun dalam kenyataannya tidak semua sekolah mendapatkan perlakuan yang sama, terutama sekolah swasta.

Kemudian mereka menggugat dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ini sebuah hal positif yang sangat bagus. Tentunya kita kawal agar nanti implementasinya betul-betul seperti itu, di sekolah negeri maupun swasta,” katanya.

Partai Gelora berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar, akibat tidak mempunyai biaya.

“Intinya secara normatif, tidak ada lagi masyarakat, warga negara untuk menempuh pendidikan dasarnya di negeri maupun swasta, dia tidak bersekolah gara-gara tidak ada biaya. Itu tidak boleh,” tegas Rohmani.

Terkait hal ini, Partai Gelora telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Senin (16/6/2025), yakni menanggapi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pelayanan pendikan dasar (SD dan SMP) gratis bagi setiap warga negara baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

FGD ini diselenggarakan oleh Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik DPP Partai Gelora di Jakarta. Diskusi menghadirkan kuasa hukum pemohon uji materi dari Indonesian Human Right Commitee for Social Justice (IHCS), Gunawan.

Lalu, hadir Kabid Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Indonesia, Rohmani Wahid dan Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Salah satu poin penting dari diskusi ini adalah seruan untuk semua mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Diketahui, dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya—baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)—khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.***

Menggugat Sarjana Calon Pengangguran

Oleh Achmad Fachrudin, Akademisi dari Universitas PTIQ

Studi di perguruan tinggi masih menjadi impian setiap anak Indonesia yang lulus SMA/SMK atau SLTA. Sehingga terjadi glorifikasi dan mistifikasi terhadap status mahasiswa atau sarjana. Alasannya, dengan mengenyam pendidikan tinggi, mereka berasumsi masa depan seseorang dianggap bakal cerah. Itulah sebabnya, animo untuk studi di universitas tetap tinggi. Peluang ini dimanfaatkan oleh pengelola perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mempromosikan kepada lulusan SLTA agar studi pada perguruan tinggi yang dikelola.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), terdapat 4.523 perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah ini terdiri dari berbagai jenis, seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat ada 4.523 perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2023.

Sementara jumlah kampus Islam, terdapat 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), terdiri dari 29 UIN, 24 IAIN, dan 5 STAIN. Selain itu, ada ribuan Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) yang dikelola oleh masyarakat. Setiap tahunnya, diperkirakan universitas di Indonesia mencetak sekitar 1,4 hingga 1,8 juta lulusan sarjana atau diploma dengan usia 25-34 tahun

Angka tingkat produksi sarjana tersebut bervariasi. Sedikit tergantung pada sumber dan tahun data. Kumparan misalnya melaporkan, 1,4 juta lulusan sarjana dan D3 per tahun. Sementara Medcom.id menyebutkan 1,5 juta lulusan sarjana dan diploma. Republika.co melaporkan 1,85 juta lulusan sepanjang tahun 2022. Data diatas belum termasuk PTKIN, baik negeri maupun swasta, yang juga meluluskan para sarjana.

Jika diakumulasi, setiap tahun Indonesia bisa mencetak sarjana baru sekitar 2 juta. Meski demikian, berdasarkan data OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), dari 48 negara-mitra OECD, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia terendah kedua di dunia, dengan Afrika Selatan di urutan paling buncit. Sedangkan negara dengan jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah Korea Selatan. Saat ini di dunia, 69 persen penduduk dengan kelompok usia 25-35 tahun memiliki gelar sarjana.

Ranking buncit

Masalahnya tingginya jumlah perguruan tinggi dan animo mahasiswa berkuliah tidak sepenuhnya simetris dengan kualitas lulusannya. Secara umum, kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih di bawah standar internasional. Terutama jika dibandingkan dengan maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain karena kurikulum belum compatible dengan kebutuhan industri, kurangnya kualitas dosen, kurangnya riset inovatif serta empirik, dan lain-lain.

Dampaknya perguruan tinggi di Indonesia tidak masuk dalam daftar 200 terbaik di dunia. Mengacu data University Rankings 2024, hanya sedikit perguruan tinggi Indonesia yang masuk peringkat 500 besar dunia. Sementara universitas tetangga seperti Malaysia dan Singapura, banyak memiliki peringkat lebih baik dalam peringkat global.

Kalah jauhnya kualitas universitas di negeri ini dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi di luar negeri diakui Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, Kamis (4/6/2015). Hal senada diafirmasi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid. Edy mencontohkan sistem pendidikan di Korea Selatan, dimana 60% materi pendidikan di negara tersebut adalah praktik lapangan. Sementara sistem pendidikan di Indonesia praktik lapangan hanya sekitar 20%.

Rendahnya kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia berdampak pada daya saing. Riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menyebutkan, Indonesia di urutan 47 dunia dari 67 negara dunia yang disurvei. Peringkat 47 tersebut merupakan data 2024, atau naik satu tingkat dari tahun 2023. WTR 2024 adalah pemeringkatan berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara. Khususnya kemampuan dalam hal mengisi lowongan pekerjaan baru dan kemampuan bisnis mengembangkan keterampilan karyawan yang ada.

Beragam Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Berbagai faktor tersebut berjalin berkelindan sehingga spektrumnya menjadi sangat kompleks dan tidak mudah untuk menawarkan solusi yang efektif. Dari sisi pengelola universitas, diantara problemnya pertama, orientasi perguruan tinggi lebih banyak pada memperbanyak jumlah mahasiswa namun mengabaikan kualitas proses pembelajaran. Kedua, tidak terjadi link and match (mismacht) antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja atau kebutuhan dunia kerja.

Ketiga, banyak program studi di sejumlah perguruan tinggi sudah masuk kategori jenuh karena kurang peminat atau karena prospek lapangan kerjanya makin sempit. Keempat, tidak banyak universitas mempunyai laboratorium praktikum bagi mahasiswa yang memadai. Kelima, masih jarang kampus yang memiliki lembaga atau klinik khusus yang memberi konsultasi, bimbingan serta memberi solusi bagi mahasiswa yang memiliki problem disorientasi atas masa depannya, khususnya terkait dengan dunia kerja.

Dari sisi sisi lulusannya, diantara problemnya pertama, seringkali tidak bersedia bekerja pada pekerjaan setara dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/SLTA. Padahal lowongan pekerjaan tersedia, banyak se-tingkat lulusan SLTA. Kedua, para sarjana baru terlalu orientasi pada sektor formal (pegawai negeri maupun swasta) padahal kapasitas lowongan di sektor tersebut sangat terbatas. Ketiga, rendahnya pengetahuan, wasasan dan terutama standar kompetensi kewirasahaan. Karena saat kuliah sekadar gengsi, memenuhi absensi (kehadiran), dan berburu ingin cepat mendapat gelar sarjana.

Kondisi memperihatinkan tersebut dikontribusi dari faktor orang tua yang merasa jika sudah menguliahkan anaknya dianggap tugasnya sudah selesai. Sebagian orang tua juga terlalu percaya diri bahwa semua kampus akan mampu mencetak lulusan berkualitas dan siap kerja. Dua kondisi tersebut mengakibatkan sangat jarang orang tua memantau, mengawasi dan melakukan cek dan ricek mengenai proses dan kualitas belajar anak-anaknya. Biasanya orang tua baru ngeh (sadar) setelah anak-anaknya mendapat gelar sarjana namun defisit kualitas dan tidak bisa bekerja dengan baik.

Faktor lainnya sebagai dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini terseok-seok hingga hanya sekitar 4 persen pertahun; terjadinya gejala deindustrialisasi dan bahkan perusahaan yang sudah lama beroperasi gulung tikar; teknologisasi dan digitalisasi yang mengakibatkan terjadinya pergantian aktivasi manusia kepada robot atau mesin; keterbatasan lapangan pekerjaan bergaji tetap dan tingkat upahnya memadai; sarat nepotisme dan kolusi dalam rekrutmen tenaga kerja, dan sebagainya.

Barisan Pengangguran Baru

Potret buram dunia pendidikan tinggi di Indonesia mengakibatkan dua dampak serius. Yakni: pertama, para sarjana baru atau sarjana masih fresh gradute (dua hingga tiga tahun setelah lulus), terancam masuk pada barisan yang mendapat lebel dengan plesetan ‘Drs’ (di rumah saja) karena tidak mampu mengabdi dan terutama bekerja. Manakala lebeling ‘Drs’ terlalu lama, berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun, akan beroleh stigma lebih parah, yakni: ‘Spd’ (sarjana penuh derita). Bahkan bisa diberi lebeling atau gelar ‘SH’ (susah hidup).

Dampak kedua, para sarjana baru itu akan masuk pada barisan pengangguran yang sebelumnya sudah menganggur penuh atau setengah penganggur. Dari tahun ke tahun potensi kaum terdidik menganggur sangat besar atau sekitar 65% lebih dari total pengangguran yang berpendidikan SMA ke atas. Ini berarti lebih dari setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pengangguran lulusan perguruan tinggi telah meningkat, terutama pasca pandemi Covid-19, dengan jumlah 832.975 orang atau 9,9% dari total pengangguran.

Sementara jumlah pengangguran saat ini, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Indonesia meningkat menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Pada periode yang sama, total angkatan kerja bertambah 3,67 juta orang menjadi 153,05 juta jiwa. Manakala para sarjana baru akan menjadi pasukan pengangguran baru, maka pengangguran di Indonesia akan tambah membludak.

Menjadi sarjana pengagguran selain mengakibatkan apa yang diimpikan tidak sesuai dengan realitasnya, juga berdampak negatif lainnya. Yakni: berpotensi menjadi kelompok white color crime atau penjahat berkerah putih. White collar crime adalah tindak pidana non-kekerasan yang dilakukan orang-orang berpendidikan atau status sosial ekonomi tinggi. Kalangan berpendidikan tinggi dan sekaligus pengangguran, berpotensi melakukan tindak pidana kriminalitas dengan perhitungan matang dan memanfaatkan perangkat teknologi digital.

Secercah Solusi

Guna keluar dari krisis atau lingkaran setan pengangguran sarjana, diperlukan langkah komprehensif, holistik dan integrated dengan melibatkan pemerintah khususnya kementerian terkait, legislatif, pimpinan dan pengelola universitas, dunia usaha dan sebagainya. Semua kalangan harus berkolaborasi dan duduk bersama bukan sekadar berdiskusi prihal masalahnya melainkan yang terpenting mampu mencari solusi secara epistemologis maupun secara empirik dan konkrit.

Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah menyesuaikan kurikulum Pendidikan. Tujuannya agar lebih berorientasi pada keterampilan (skill-based learning), seperti penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, manajemen proyek, pemecahan masalah, serta kewirausahaan. Kurikulum juga harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja melalui kerja sama antara institusi pendidikan, dunia industri, dan pelaku usaha (link and match).

Selain itu, penguatan soft skills seperti critical thinking (berpikir kritis), creative solution (solusi kreatif), communication skill (keterampilan komunikasi), collaboration skill (keterampilan berkolaborasi) dan lain-lain, juga sangat penting. Di sisi lain, hard skills seperti keterampilan dalam pemrograman (coding), analisis data, desain grafis, penguasaan bahasa asing, dan keahlian digital lainnya harus turut dikembangkan.

Pemerintah dan perguruan tinggi perlu menyediakan pelatihan, program inkubasi bisnis, akses pendanaan, serta pendampingan (mentoring) untuk mendorong lulusan menjadi wirausahawan. Lulusan sarjana juga perlu diarahkan untuk memanfaatkan peluang usaha melalui e-commerce, dropshipping, layanan kreatif, dan bisnis berbasis teknologi.

Lebih jauh, universitas didorong untuk menyediakan program magang, baik di dalam maupun luar negeri, serta kerja lapangan atau studi independen. Mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata yang langsung berkaitan dengan kebutuhan industri atau dunia kerja.

Berbagai program lainnya yang bisa dilakukan agar sarjana baru tidak masuk dalam rombongan pengangguran baru adalah dengan pemanfaatan teknologi dan freelance, pemetaan dan pendataan tenaga kerja terampil, pelatihan dan reskilling oleh pemerintah, peningkatan mobilitas dan akses informasi kerja. Hal ini penting dilakukan karena banyak sarjana belum mendapat pekerjaan bukan karena kurang kompeten, tapi karena kurang akses informasi lowongan kerja.

Selain itu, perlu ada penyebaran informasi yang lebih luas dan platform rekrutmen yang menjangkau pelosok. Serta memperbanyak job fair dengan lokasi yang strategis dan transportasinya mudah dijangkau. Sementara kesadaran intrinsik dan inner dynamic mahasiswa semasa masih kuliah agar berkuliah secara aktif, responsif, kritis-konstruktif, sungguh-sungguh, konkrit dan bertaggungjawab, diatas segalanya yang harus dilakukan. Serta diperlukan pemantauan dan pengawasan ketat oleh orang tua mengenai aktivitas mahasiswa saat masih kuliah.***

Perjuangan Cantika: Diterima di UI, Terancam Gagal Kuliah, Kini Dibantu PAS 68 dan Yayasan Sjaiful Suarti Wilis

JAYAKARTA NEWS— Harapan Cantika Ambar Wulandari, siswi SMAN 68 Jakarta, untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia nyaris kandas karena kesulitan biaya. Meski berhasil lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), keterbatasan ekonomi membuatnya hampir tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Cantika, atau Wulan bagi teman-temannya, adalah anak yatim. Ayahnya meninggal dunia pada 2020 akibat TBC, dan sejak itu, ibunya yang sudah lanjut usia dan mengidap penyakit kronis tak mampu lagi bekerja. Kehidupan sehari-hari mereka hanya bergantung pada kiriman tak menentu dari kakak sulungnya, sebesar kurang lebih Rp500 ribu per bulan. Situasi ini membuat Cantika sempat terancam gagal menyelesaikan proses administrasi kuliah di UI.

“Saya sudah mendaftar KIP-K, tapi tidak diterima. Jika tidak segera menyelesaikan administrasi, saya bisa dianggap mengundurkan diri. Ini akan mempengaruhi bukan hanya masa depan saya, tapi juga nama baik sekolah dan peluang siswa lain di kemudian hari,” kata Cantika dengan nada cemas.

Namun perjuangan Cantika tidak sia-sia. Melihat kondisi dan semangat juangnya, bantuan mulai mengalir. Paguyuban Alumni Sekolah (PAS) 68 yang diketuai oleh Iqbal Wilis segera turun tangan. Melalui PAS 68, dukungan dari alumni lintas angkatan mulai dikumpulkan untuk membantu kebutuhan biaya kuliah dan hidup sehari-hari Cantika.

Tak hanya itu, bantuan pendidikan juga datang dari Yayasan Sjaiful Suarti Wilis, yang diwakili oleh Vindi Hanipati. Yayasan ini memberikan beasiswa uang kuliah untuk memastikan Cantika dapat tetap melanjutkan pendidikan di UI tanpa terhenti karena kendala ekonomi.

“Cantika adalah sosok luar biasa yang patut kita dukung. Kami di Yayasan Sjaiful Suarti Wilis percaya bahwa pendidikan adalah jalan perubahan, dan anak-anak berprestasi seperti Cantika harus diberi ruang untuk maju,” ujar Vindi Hanipati.

Cantika sendiri adalah sosok yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mandiri. Ia adalah finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024 bidang Sosial dan Humaniora, juara 2 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat kota, serta peraih dua medali emas pada Indonesian Science Competition (ISC) bidang PKN dan Sosiologi tingkat nasional.

Meski memiliki riwayat kesehatan paru-paru akibat TBC saat SMP, ia tetap bersemangat dan sempat berjualan makanan ringan di sekolah, serta menulis cerita berbayar di platform Wattpad sejak SMP untuk menambah uang saku.

Ketua PAS 68 Iqbal Wilis menegaskan bahwa Cantika bukan satu-satunya yang akan dibantu. “Total ada 27 siswa berprestasi dari angkatan 2025 yang akan didukung melalui program bantuan PAS 68. Cantika adalah contoh nyata mengapa dukungan dari alumni sangat penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi sekolah ini,” ujar Iqbal, Sabtu (10/5).

Kini, berkat dukungan para alumni dan lembaga sosial, Cantika bisa melanjutkan langkahnya menuju cita-cita menjadi ahli hukum. Semangat gotong royong para alumni menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi harapan nyata ketika komunitas ikut bergerak bersama.***mel

Gubernur Khofifah Ungkap Pemprov Jatim Gelontorkan Beasiswa pada 6.846 Orang dari S1 hingga S3

MALANG, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ungkap Pemprov Jatim telah menggelontorkan beasiswa untuk 6.846 orang dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sidang Terbuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI), di Universitas Islam Malang (Unisma), Senin (28/4/2025).

Sidang disertasi ini cukup istimewa, sebab Promovendus oleh Ali Wafa S.Pd.I M.Pd adalah penerima beasiswa S3 dari Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim.

Setelah menempuh pendidikan program doktoralnya, hari ini ia memaparkan disertasi berjudul ‘Survival Pesantren di Tengah Masyarakat Plural’ (Kajian Etnografi Tentang Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Miftahul Qulub Polangan Galis Pamekasan).

Dengan penuh percaya diri, Ali Wafa tampak begitu detail dan lancar memaparkan disertasi di hadapan ketiga pengujinya. Yaitu Prof Abdul Halim Soebahar, Prof Djunaidi Ghony, Prof Mas’ud Said, Prof Junaidi Mitsar, Prof Muhibin Zuhri, Prof Imam Suprayogo dan Prof Maskuri dan dinyatakan lulus serta mendapatkan Nilai A.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengapresiasi tema yang diangkat dalam disertasi Ali Wafa. Dikatakannya, Ali Wafa adalah generasi muda yang siap untuk memberikan solusi bagi tantangan masa depan.

“Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk hadir dalam sidang doktoral saudara Ali Wafa. Yang mana Ali Wafa adalah penerima beasiswa dari LPPD Pemprov Jatim, ia mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi S3,” tegas Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim sejak tahun 2019-2024 telah memberikan beasiswa kepada 5.653 mahasiswa pada jenjang S1, S2 dan S3.

Tahun 2025 ini, Pemprov Jatim juga memberikan beasiswa kepada 1.190 mahasiswa yang terdiri dari, S1 sebanyak 518 penerima, S2 sebanyak 225 penerima, S3 sebanyak 40 penerima, M1 sebanyak 380 penerima dan S2 Al Azhar Kairo sebanyak 30 penerima.

Khusus para penerima program S3, bedasarkan data dari LPPD Prov. Jatim, sampai saat 2024 penerima program beasiswa S3 sebanyak 130 penerima beasiswa yang dimulai sejak tahun 2022.

“Allhamdulillah kami memberikan beasiswa kepada 130 penerima beasiswa program S3 yang dimulai pada tahun 2022 sebanyak 40 penerima, tahun 2023 sebanyak 40 penerima dan tahun 2024 sebanyak 50 beasiswa,” urainya.

Di sisi lain, dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kajian dan pemikiran Islam multikultural yang sangat relevan dengan dinamika sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia yang beranekaragam.

Secara luas, Gubernur Khofifah mengajak para civitas akademika untuk ikut ambil bagian melalui konsep pemikiran islam dalam menyeimbangkan sekaligus menyejukkan perdamaian dunia.

Gubernur Khofifah mengatakan, hari-hari ini pendekatan PAI multikultural memiliki dinamika yang terus bergerak seiring perubahan dinamika global yang terjadi, sehingga semua pihak diminta untuk membangun keseimbangan baru atau Equilibrium Dynamic.

“Kita harus mampu menciptakan keseimbanggan baru atas kontraksi dunia baik ekonomi, politik, sosial ataupun peradaban,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan multikultural memberikan pembelajaran dimana clash of civilization atau sebuah benturan peradaban yang bisa terjadi dan perubahan kapan dan dimana saja.

Gubernur Khofifah memandang, saat ini banyak muncul ormas-ormas baru yang juga harus mengikuti tata kehidupan yang keberadaban. Artinya kehidupan multikultur dan peradaban harus saling memberikan toleransi penghormatan satu dengan yang lain dan inilah yang menjadi PR dunia hari ini.

Ketegangan antara Rusia dengan AS yang sempat memanas sekarang mulai menunjukkan situasi yang reda. Begitupula China dan Jepang hingga negara negara lainnya.

Contoh lain, seperti Palestina yang mempunyai faksi dua politik seperti hamas dan fatah ternyata tidak mudah disatukan karena perbedaan afiliasi pemikiran.

Untuk itu, Khofifah memandang bahwa program studi multikultural ini diharapkan dapar memberikan referensi kepada masyarakat dan dunia tentang indahnya keberagaman dan ke bhinekaan di Indonesia.

“Ide pikiran dan gagasan akademik yang nantinya di unggah dalam jurnal internasional harus menampilkan dan memberikan harmonius patnership kepada dunia sehingga bisa memberikan kebaikan bagi dunia,” tegasnya.

Di akhir, Khofifah menyimpulkan bahwa pendekatan multikultural tidak hanya fokus melakukan pendekatan agama namun sosial, budaya hingga peradaban kemanusiaan.

“Mudah mudahan temuan temuan baru dari Disertasi ini bisa dijadikan referensi akademik. Nantinya, kalau sudah diterima di Jurnal internasional LPPD bisa mengkompilasi dari program sehingga bisa menjadi referensi bagi murid murid di SMA/SMK/SLB,” imbuhnya

Sementara itu, Ali Wafa dalam disertasi menjabarkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi tentang konsep kepemimpinan kiai beroriantasi membangun sikap tasamuh dalam perspektif pendidikan Islam multikultural, tipe kepemimpinan, cara kepemimpinan, dan implikasi.

Pihaknya menyampaikan rasa syukur atas gelar Doktor yang berhasil di terimanya dari Unisma. Terlebih kepada Pemprov Jatim melalui LPPD Prov. Jatim yang memberikan beasiswa pendidikan secara penuh hingga proses Sidang Terbuka hari ini.

“Allhamdulillah perasaan saya lega, saya S1 mendapatkan beasiswa namun bukan dari Pemprov Jatim, S2 saya membiayai kuliah sendiri di Unisma dan S3 saya mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jatim secara penuh. Terima kasih ibu Gubernur semoga banyak kesempatan beasiswa diberikan kepada santri maupun guru guru di Ponpes di Jatim,” tutupnya.

Diketahui, sidang terbuka program doktor Pendidikan Agama Islam ini dihadiri oleh berbagai tokoh akademik, pejabat pemerintah, serta mahasiswa dan masyarakat umum yang sangat antusias untuk mendalami kajian mengenai multikulturalisme dan peran pendidikan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang plural. ***poedji

Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Adalah Prioritas Utama Pemerintah

JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya, dengan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung program-program inovatif.

“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025.

“Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat ikut memperoleh pelajaran berkualitas tinggi.

“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” tutur Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden juga mengajak semua pihak, termasuk guru, untuk percaya pada komitmen pemerintah.

“Saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” ucap Presiden.***/mel

Tak Semua Sekolah di DKI Digratiskan

JAYAKARTA NEWS – Tidak semua sekolah di DKI Jakarta masuk dalam program sekolah gratis. Sekolah kategori swasta elit tidak masuk alias tetap bayar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, program sekolah swasta gratis tak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran, namun juga kebutuhan peralatan peserta didik.

“Pembiayaan oleh pemerintah bagi anak-anak yang bersekolah di swasta terdiri dari SPP, uang pangkal atau uang pada saat awal masuk ke jenjang tertentu,” kata Purwosusilo di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sedangkan biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian. Selanjutnya pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas dan alat tulis yang diperlukan.

Purwosusilo menjelaskan sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya. Tingkatan atau klaster dari sekolah-sekolah swasta tersebut dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5.

Sekolah swasta yang akan menjadi target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3. Sementara klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elit tidak termasuk dalam program ini.

Dari sekolah swasta yang menjadi target, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk dalam program sekolah gratis.

Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerjasama dengan pemerintah dalam program sekolah gratis. Lalu menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat selama 3 tahun terakhir tanpa terputus.

Selain itu, kata Purwosusilo, peserta didik ber-NIK DKI Jakarta, jumlah peserta didik minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS. Selain itu telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.

“Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12,” jelas Purwosusilo. (YR)