DEMOCRATIC POLICING atau pemolisian demokratis, sebagai paradigma pemolisian mulai tampak dalam aplikasinya di kepolisian.
Yang menggembirakan, Polres Jayawijaya –yang lokasinya memerlukan sekian jam pernerbangan dari Ibukota Jakarta– sudah mulai greget mampraktekkan paradigma yang disosialisasikan oleh Kapolri Jenderal M Tito Karnavian melalui bukunya Democratic Policing yang ditulis bersama peneliti LIPI, Prof Hermawan Sulistyo. Semenjak diluncurkan bukunya pada 21 November 2017 lalu, jajaran Polri juga cukup gencar mensosialisasikannya.
Democratic polising menyadarkan kepada seluruh stake holder keamanan, tidak terkecuali anggota Polri itu sendiri, bahwa bahwa tugas polisi bukan semata-mata pencegahan dan penindakan kriminal (kejahatan), tetapi juga mengamankan hak-hak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).
Informasi yang dihimpun dari Satgas Binmas Noken Polres Jayawijaya disebutkan, bahwa satgas tersebut telah turun tangan membantu masyarakat Kampung Walelagama, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, untuk membangun kandang ternak babi.
Melalui program yang dicetuskan Kapolri itu, polisi diharapkan dapat mendampingi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Papua, khususnya peternakan. Dengan demikian, akan tercipta kesejahteraan di masyarakat, yang berimplikasi pada terciptanya keamanan.
Bripka Baharudin Nahumaruri yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Binmas Noken Polres Jayawijaya sekarang ini tengah membina tiga desa untuk mengembangkan peternakan babi, yakni di Kampung Walelagama, Honelama dan Yagara.
“Diharapkan, nantinya masyarakat bisa mandiri dan juga bisa membagi ilmu kepada kelompok-kelompok tani lainnya,” ucap Baharudin.
