JAYAKARTA NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, sekaligus mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemda.
Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kementerian yang dipimpinnya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Dalam posisi seperti itulah Kemendagri punya peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri.
“Sebagai pembina politik Pemerintah Daerah, kita akan berusaha untuk memberi sumbangsih untuk menjaga stabilitas politik, jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,” kata Tito saat memberikan amanat pada apel seluruh pegawai lingkup Kemendagri dan BNPP di Halaman Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.
“Kita harus menjaga agar stabilitas politik dan keamanan dalam negeri di Daerah. Tanpa situasi yang aman, maka pembangunan tidak akan berjalan, ini dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan terjadi pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan, ini salah satu tugas pokok Kemendagri untuk menjaga stabilitas politik,” ujarnya.
Sebagai poros pemerintahan dalam negeri, ia juga meminta jajarannya di lingkungan Kemendagri dan BNPP untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota harus terintegrasi sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas nasional.
“Saya kira kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina ujung tombak dan tulang punggung Pemerintahan untuk mengharmonisasikan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di Kementerian dan Lembaga yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan,” jelasnya.
Tito menambahkan, Pemerintahan dengan komposisi yang mayoritas baru, dinamika politik dan gejolak pro dan kontra tak dapat dipungkiri akan terjadi. Oleh karenanya, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra, kita lihat media pagi ini juga ada positif dan negatif, prinsip kita menjaga, karena dua bulan ini kabinet baru biasanya belum stabil, kita berusaha menjaga stabilitas itu,” ujarnya.
Tak hanya terkait stabilitas politik dalam negeri, di akhir arahannya ia juga berpesan agar jajarannya di Kemendagri, BNPP, maupun Pemda untuk merubah pola pikir terkait jabatan dan amanah yang diberikan. Menurutnya, mindset ‘penguasa’ harus diubah menjadi ‘pelayan masyarakat’. Hal itu sebagai konsekuensi negara demokrasi yang mengamanatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dari negara ini.
“Bagaimana mengubah mindset jangan lagi menjadi penguasa jadilah pelayan. Ini (soal) merubah mindset itu tidak gampang. Saya di Kepolisian membuat buku Demokratik Polisi. Apa itu demokrasi? Bahwa pemilik negara ini adalah rakyat, maka kita harus ikuti apa yang diinginkan pemilik negara, rakyat, kita melayani, mengubah budaya dari penguasa pejabat, menjadi pelayan itu tidak gampang, tapi harus kita lakukan,” tandasnya.(sm)
