Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Takut Ambil Kebijakan Terkait Investasi

 Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Takut Ambil Kebijakan Terkait Investasi

Mendagri Tito Karnavian–foto detik com

JAYAKARTA NEWS— Kepala Daerah diharapkan tidak takut mengambil kebijakan terkait dengan investasi.  “Arahan Presiden jelas bahwa kepala daerah harus membuka seluas – luasnya lapangan kerja melalui kerjasama investasi,” ucap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberi laporan penutupan acara Rakornas di SICC Bogor, pada Rabu (13/11/19)

“Lima visi Presiden yang dijabarkan hari ini mulai dari Pengembangan SDM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi memiliki tujuan utama yaitu pembukaan lapangan kerja ,” jelasnya.

Mendagri Tito juga menyatakan, Rakornas kali ini berjalan dengan lancar dan memiliki makna yang mendalam. Tito menjelaskan bahwa Presiden berfokus pada pembukaan lapangan kerja. Ia berharap Kepala Daerah jangan takut mengambil kebijakan terkait dengan investasi.

DPRD, TNI, Polri dan Kejaksaan menurut Tito harus menjadi kawan yang baik dalam merumuskan berbagai kebijakan dan mengatasi berbagai permasalahan.

Tito mengingatkan jangan sampai pengelola pemerintahan menjadi bagian dari masalah. “Bekerjalah dengan baik, jangan sampai menjadi bagian dari masalah. Pengawas internal di daerah harus mengutamakan pencegahan bukan penindakan,” katanya.

Pusat dan Daerah Harus Berjalan Beriringan

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menutup Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019)—foto puspen kemendagri

Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, menyatakan, saat ini banyak Kepala Daerah yang takut dalam mengeksekusi sebuah kebijakan khususnya dalam urusan investasi.

“Ketakutan Kepala Daerah harus ditenangkan oleh unsur pemerintah yang lain, yaitu DPRD, TNI, Polri dan Kejaksaan”, kata Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan, sudah seharusnya Pemerintah Pusat, Daerah dan unsur Forkopimda berjalan beriringan. “Sinergi yang baik, harus berjalan beriringan dan saling mengingatkan”, jelas Ma’ruf

Menurutnya, tujuan 5 prioritas pembangunan yang tidak lain adalah pembukaan lapangan kerja harus didukung oleh semua unsur.

“Tidak mungkin Gubernur Bupati Walikota, atau DPRD TNI Polri Kejaksaan berjalan sendiri sendiri. Menghilangkan ego dan bekerja bersama adalah hal wajib demi mewujudkan Indonesia Maju”, tutup Ma’ruf.***/ebn

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *