NKRI pernah diramalkan bakal pecah, seperti halnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Apa yang terjadi? Saat krisis moneter, yang berimbas pada krisis politik pada tahun 1998 – 1999, tidak satu pun provinsi atau daerah yang berpikiran atau tercetus untuk memisahkan diri. Itu adalah jasa terbesar BP-7 yang berhasil memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila selama puluhan tahun.Read More
Wawancara dengan Norman Djafar, Ketua Papedu (Paguyuban Pejabon Dua), sebuah komunitas eks karyawan BP-7 yang bermarkas di Jl Pejambon 2, Gambir, Jakarta Pusat.Read More
Martin Hutabarat prihatin atas implementasi nilai-nilai Pancasila yang semakin luntur. Ia berharap, Pancasila kembali dihidupkan agar semua anak bangsa merasa memiliki Pancasila dan lebih penting dari itu, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.Read More
Para karyawan BP-7 Pusat, baru-baru ini mengadakan acara halal bihalal dan reuni akbar di Sentul, Bogor. Tidak sekadar reuni, mereka juga menaruh concern yang tinggi terhadap praktik-praktik pedoman penghayatan Pancasila yang dinilai semakin luntur.Read More
Sejak hadir kembali tahun 2017, setiap tahun manajemen Jayakarta News selalu mengadakan acara buka puasa bareng (bukber). Dua kali buka puasa terakhir (2021 dan 2022) dibarengi kegiatan diskusi sebelumnya. Bukber 2022 dilakukan di Kafe Renzo, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan dengan pembicara tunggal Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, sebagai patron Dojo Renzo sekaligus Direktur CONCERN Consultancy […]Read More
Oleh: Martin Hutabarat JAYAKARTA NEWS— Indonesia berpeluang dua tahun menjadi Tuan Rumah KTT G20, kalau KTT G20 tidak jadi diadakan tahun ini. Diperkirakan kalau tidak ada kemajuan dalam perundingan Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung sekarang, dimana Rusia tetap tidak mau mundur dan Ukraina, diduga Negara Amerika, Eropa Barat dan sekutunya yang lebih 70% dari Anggota G20 […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Adalah Martin Hutabarat, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI yang mengajak rakyat Indonesia untuk melawan lupa. “Bangsa ini harus mengingat, bahwa semangat amandemen UUD 1945 adalah pembatasan masa jabatan presiden!” tegasnya di Jakarta, Rabu (9/3/2022). Politisi senior itu menambahkan, amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Topik utama […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Martin Hutabarat, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI mendukung posisi Indonesia dalam Sidang Umum PBB, yang bersama 140 negara lain menyetujui Resolusi PBB meminta Rusia menyetop invasi ke Ukraina. Martin menyampaikan hal itu di Jakarta, hari ini (4/3/2022). Keikutsertaan Indonesia mendukung resolusi tersebut adalah cara yang tepat dalam mengekspresikan politik Luar Negeri […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Topik masa jabatan presiden menghangat. Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Martin Hutabarat mengingatkan segenap elemen bangsa agar tidak keluar dari fatsun politik ketatanegaraan Indonesia. Martin mengingatkan, konstitusi UUD 1945 menganut sistem siklus 5 tahunan. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, DPD ditentukan masa jabatannya selama lima tahun. “Dimulai dari Pasal […]Read More
Oleh: Martin Hutabarat, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR JAYAKARTA NEWS— Pendapat Perguruan Tinggi dan Ahli-ahli Hukum Tatanegara tidak satu dalam menanggapi dihidupkannya kembali GBHN. Ide untuk menghidupkan kembali GBHN atau PPHN dalam sistim ketatanegaraan kita mulai bergulir sejak Ibu Megawati melontarkannya di acara MPR tahun 2015 yang lalu. Sejak itu BP MPR telah melakukan […]Read More
