Meutya Hafid Tekankan Keadilan Informasi

Jayakarta News – Minggu kemarin PWI Pusat mengadakan webinar dengan menghadirkan Aziz Syamsudin Ketua DPR RI, Meutya Viada Hafid Ketua Komisi 1 DPR RI, Henri Subiakto Staf Ahli Mekominfo, serta Ketua PWI Pusat Atal Depari.

Webinar juga disiarkan  live streaming melalui youtube. Tema yang diangkat pun cukup menarik, Diseminasi  Informasi di Era Pandemi Covid 19. Ini bisa dikatakan webinar nasional karena melibatkan insan pers dari PWI Lampung, Sumatera Utara, PWI Pusat dan DKI Jakarta.

Meski demikian di tengah diskusi, ada beberapa wartawan yang terkendala masalah sinyal dan gangguan teknis lain untuk menyampaikan pertanyaan. Komunikasi yang bersangkutan pun putus. Mereka dari daerah terpencilkah atau dari kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang umumnya berbatasan dengan negara lain? Ternyata bukan.

Henri Subiakto mengatakan, memang masih banyak daerah yang belum terlayani internet dengan baik. Jumlahnya 12.448 desa dari 83 ribu lebih desa di seluruh di Indoesia. Sebanyak 3.455 desa berdapat di kawasan 3T. Mereka hanya bisa telepon dan SMS saja. Dan 9013  desa di daerah yang secara ekonomi kondisinya lebih baik.

Kawasan 3T ini sepenuhnya tanggung jawab negara. Selebihnya 9013 desa merupakan tanggung jawab operator seluller. Tidak hanya bisa telepon dan SMS, di desa-desa tersebut sudah terjangkau internet namun teknologinya belum memadai, sehingga sering terkendala. “Itu bukan desa terpencil tapi keluar kota sedikit saja sudah terganggu sinyalnya. Jadi Kemampuan towernya harus ditingkatkan,“ kata Henri.

Penggunaan internet di desa-desa seperti di Lampung Timur dan Lampung Barat juga belum maksimal. Karena itu Henri menyatakan, guna meningkatkan kemampuan atau keterjangkauan internet secara luas perlu dukungan kebijakan DPR. Ini terkait anggaran tentunya.

Meutya Hafid sangat merespon masalah keterjangkauan internet ini. Mantan wartawan TV ini mengatakan, masyarakat memerlukan kadilan pemakaian internet untuk tercapainya keadilan informasi. “Bukan hanya itu, kita memerlukan peningkatan koneksi internet yang lebih merata dan terjangkau. Lebih-lebih dalam situasi pandemi dimana banyak kegiatan, belajar dan bekerja dari rumah,“ ujar politisi dari Partai Golkar ini.

 Terkait peran pers, Ketua DPP Partai Golkar bidang  media ini mengakui betapa  pers memiliki peran yang penting dalam menginformasikan perkembangan pandemi global covid 19 ini, baik dalam menyiarkan, mengedukasi masyarakat maupun upaya pers dalam menangkal berita-berita bohong.

Menyinggung dampak covid 19 terhadap pers, pihaknya terus mengupayakan, hal-hal apa saja yang bisa membantu masyarakat pers di tengah pandemi ini demi menyelamatkan industri pers. Ia mencontohkan, apakah dengan memberikan kuota internet pada perusahaan pers. Tidak hanya industri pers yang terdampak, semua industri terdampak. Dan semua perlu diselamatkan karena semua industri itu ada manfaatnya. “Namun industri pers harus lebih dikuatkan karena pers merupakan salah satu pilar demokrasi,“ Meutya menandaskan.

Sementara itu Ketua PWI Pusat Atal Depari mengatakan perlunya kehati-hatian wartawan dalam peliputan dan penulisan berita. Ia juga menekankan kedisiplinan wartawan untuk selalu ferifikasi informasi guna menghindari berita-berita bohong.

Terkait pandemi covid 19, ia mengatakan kita tidak perlu berharap banyak. Mengelola media harus memperhatikan aspirasi masyarakat, dan media memang harus dekat dengan masyarakat. Dan apapun yang kita lakukan demi tanggung jawab kita kepada masyarakat. Namun dalam bertugas kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kita akan terus mengawal liputan covid 19 ini dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, “ kata Atal Depari. (isw)