Lagi, artis terlibat penipuan. Kali ini, terduga pelakunya adalah Maya, alias Maya Angkasa Jaya. Selama ini, Maya adalah Duta Kemenpora RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Artis dan Designer (APAD). Maya diduga menggelapkan uang peserta Arisan Hoky Maya Meydi sebesar Rp 9,2 miliar.
Kasus itu, Rabu (16/1/2019) diadukan ke Polda Metro Jaya oleh para peserta arisan. Dalam hal itu, para korban arisan itu diwakili kuasa hukum Medianto Hadi Purnomo, SH, MH dari biro hukum Azlia & Partner Counsellors and Attorneys at Law.
Tindakan pencucian uang, penipuan dan penggelapan yang dilakukan Maya Angkasa diduga melibatkan orang lain, yakni partner Maya yang bernama Sri Meidiana Sulistiowati alias Meydi. Keduanya dibantu calon menantu Maya bernama Rizki Pratama Syahrial. Modusnya, rekening bank Mandiri atas nama Rizki Pratama Syahrial yang digunakan oleh Maya Angkasa untuk menerima dan menampung transferan.
Bersama mereka juga diduga terlibat anak Maya bernama Rizki Arian Amalia. Bersama putrinya pula Maya mengelola dana arisan hoky tersebut. Rizki Amalia selama ini dikenal juga sebagai artis sinetron dan desainer muda berbakat. Ia bahkan baru saja bertunangan pada 17 September 2018 dengan CEO U & Me Srinivavs Oddati.
Maya dan kaki-tangannya, diduga menggelapkan dana sebesar Rp 9,2 miliar dan diduga digunakan untuk mencukupi tuntutan gaya hidupnya yang terkenal glamour. Program yang diberi nama Arisan Hoky Maya Meydi tersebut dimulai sejak bulan Juli 2018 dan berhasil memikat lebih dari 30 orang korban.
Terhitung bulan November 2018, pihak Maya Angkasa mulai menunjukkan gelagat tidak baik. Antara lain, ia tidak menyelesaikan masalah pembayaran arisan. Karena itulah para korban melaporkannya ke Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, para korban sudah mengupayakan jalan damai dan meminta itikad baik Maya Angkasa, namun tidak digubris. Bahkan kuasa hukum para korban pun sudah mengundang Maya secara baik-baik untuk klarifikasi. Berhubung tidak ada respons positif maka dilayangkanlah somasi. Alih-alih bekerjasama, Maya Angkasa justru menantang kuasa hukum dengan mengatakan punya backing pejabat tinggi negara serta perwira Polri. (*/hkm)
