Ketua DPR Dorong Perusahaan-perusahaan Nasional Go Public

JAYAKARTA  NEWS – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar ke depan semakin banyak perusahaan nasional yang go public yang diawali dengan penawaran saham melalui  Initial Public Offering (IPO) di  Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya,  apabila  banyak perusahaan yang bisa go public di BEI,  hal itu  akan memberikan benefit  bagi perekonomian nasional Indonesia.

Bagi perusahaan sendiri,  dengan IPO mereka bisa memperoleh  keuntungan dengan bertambahnya  modal dari masyarakat untuk mengembangkan kegiatan unit usahanya. Selain itu, dengan go public maka  nilai ekuitas perusahaan itu akan meningkat pula.

“Saya menyambut baik rencana go public PT Golden Flower Tbk di Bursa Efek Jakarta pada 26 Juni 2019. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas bisnis melalui pembelian saham, pencatatan perdana saham PT Golden Flower,Tbk yang memproduksi pakaian wanita dengan merek seperti Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY dan American Eagle ini juga menunjukan bahwa geliat investasi maupun bisnis di Indonesia terus tumbuh,”  ujar Bamsoet saat menerima jajaran PT Golden Flower,Tbk di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (24/06/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menuturkan, dengan melantai di bursa efek perusahaan bisa menikmati berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pasal 2 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

“PP tersebut menjadi bukti nyata betapa Presiden Joko Widodo terus berupaya memajukan pengusaha nasional agar mencatatkan sahamnya di bursa efek. Kesempatan ini jangan disia-siakan, selain mendapat keringanan pajak, perusahaan juga bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. Citra dan image perusahaan juga menjadi lebih bergengsi dibanding yang belum melantai di bursa efek,” terang Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga berharap berbagai perusahaan yang telah mencatatkan dirinya di bursa efek bisa berkontribusi dalam peningkatan ekspor Indonesia. Semakin membengkaknya defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,6 persen dari produk domestik bruto, menuntut perlu adanya diversifikasi ekspor yang tidak hanya mengandalkan minyak kelapa sawit dan batubara sebagai sektor unggulan. 

“Sebagai sebuah bangsa, kita harus saling bahu membahu. Antara pemerintah sebagai eksekutif, DPR RI sebagai legislatif, maupun kalangan swasta sebagai bagian dari civil society, semua harus memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Insentif pajak, kelonggaran berinvestasi, kemudahan berusaha, sampai dengan keberadaan bahan baku usaha, semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita meramu dan menjalankannya sehingga bisa memberikan efek tambah bagi perekonomian nasional,” pungkas Bamsoet. [pr/sm]