Payoneer Go Public Pasca Merger dengan FTAC Olympus

JAYAKARTA NEWS – Platform pembayaran digital, Payoneer,  remi  go public di Bursa Nasdaq pada  Senin, setelah sukses  merger dengan  FTAC Olympus.

Sukses melantai di bursa dan merger tersebut tidak lepas dari peran  Betsy Cohen, seorang pengusaha fintech. Raksasa platform pembayaran tersebut kini sahamnya diperdagangkan dengan  simbol  ‘PAYO.O’. Pada awal perdagangan harga sahamnya  naik sedikit.

Kesepakatan merger  Payoneer, yang didirikan pada 2005 itu, mencapai  nilai sekitar $3,3 miliar. Reuters  melaporkan, bahwa  perusahaan pembayaran itu diperkirakan akan mengumpulkan uang tunai hingga $563 juta, yang mencakup $300 juta dalam bentuk Private Investment in Public Entity (PIPE) dari Wellington Management, Dragoneer Investment Group dan Fidelity Management & Research Company.

“Sekarang dengan dana  publik, kami dapat melakukan investasi yang lebih berani, melakukan lebih banyak akuisisi, dan bergerak lebih cepat untuk melakukan hal-hal yang lebih besar bagi lebih banyak pelanggan dan lebih banyak tempat di seluruh dunia,” Scott Galit, Chief Executive Payoneer. Dalam sebuah wawancara, Galit  mengharapkan mereka akan meraup pendapatan $ 432 juta dibandingkan capaian  $ 94,7 juta yang dikantongi pada tahun 2020 selama wabah Coronavirus.

Di sisi lain, FTAC Olympus Acquisition, sebuah SPAC yang diluncurkan oleh Cohen dan juga pendiri The Bancorp, mengumpulkan $750 juta dalam Initial Public Offering (IPO) tahun lalu. Selain itu,  pada bulan Maret, eToro telah mengumumkan penggabungannya dengan FinTech Acquisition Corp. V untuk membuat debut publiknya di Nasdaq. Sekali lagi, Cohen berpartisipasi dalam membawa pialang ke publik.

Perusahaan merger  itu akan beroperasi sebagai eToro Group Ltd, dan perkiraan nilai ekuitas tersirat akan menjadi sekitar $10,4 miliar pada penutupan, yang merupakan nilai yang diharapkan dari laporan sebelumnya. (sm)

Ketua DPR Dorong Perusahaan-perusahaan Nasional Go Public

JAYAKARTA  NEWS – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar ke depan semakin banyak perusahaan nasional yang go public yang diawali dengan penawaran saham melalui  Initial Public Offering (IPO) di  Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya,  apabila  banyak perusahaan yang bisa go public di BEI,  hal itu  akan memberikan benefit  bagi perekonomian nasional Indonesia.

Bagi perusahaan sendiri,  dengan IPO mereka bisa memperoleh  keuntungan dengan bertambahnya  modal dari masyarakat untuk mengembangkan kegiatan unit usahanya. Selain itu, dengan go public maka  nilai ekuitas perusahaan itu akan meningkat pula.

“Saya menyambut baik rencana go public PT Golden Flower Tbk di Bursa Efek Jakarta pada 26 Juni 2019. Selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas bisnis melalui pembelian saham, pencatatan perdana saham PT Golden Flower,Tbk yang memproduksi pakaian wanita dengan merek seperti Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY dan American Eagle ini juga menunjukan bahwa geliat investasi maupun bisnis di Indonesia terus tumbuh,”  ujar Bamsoet saat menerima jajaran PT Golden Flower,Tbk di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (24/06/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menuturkan, dengan melantai di bursa efek perusahaan bisa menikmati berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pasal 2 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

“PP tersebut menjadi bukti nyata betapa Presiden Joko Widodo terus berupaya memajukan pengusaha nasional agar mencatatkan sahamnya di bursa efek. Kesempatan ini jangan disia-siakan, selain mendapat keringanan pajak, perusahaan juga bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. Citra dan image perusahaan juga menjadi lebih bergengsi dibanding yang belum melantai di bursa efek,” terang Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga berharap berbagai perusahaan yang telah mencatatkan dirinya di bursa efek bisa berkontribusi dalam peningkatan ekspor Indonesia. Semakin membengkaknya defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,6 persen dari produk domestik bruto, menuntut perlu adanya diversifikasi ekspor yang tidak hanya mengandalkan minyak kelapa sawit dan batubara sebagai sektor unggulan. 

“Sebagai sebuah bangsa, kita harus saling bahu membahu. Antara pemerintah sebagai eksekutif, DPR RI sebagai legislatif, maupun kalangan swasta sebagai bagian dari civil society, semua harus memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Insentif pajak, kelonggaran berinvestasi, kemudahan berusaha, sampai dengan keberadaan bahan baku usaha, semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita meramu dan menjalankannya sehingga bisa memberikan efek tambah bagi perekonomian nasional,” pungkas Bamsoet. [pr/sm]