Sang Pembela Bicara Pilkada Berkualitas

Sugeng Teguh Santoso, SH, MH

HARI Minggu 29 Oktober 2017, suratkabar Radar Bogor, Perludem dan Kopel menandatangani  MoU untuk kerjasama memantau pilkada dan pileg sekaligus me-launching Piklada 2018 dan pileg 2019; dalam ikim demokrasi yang berkualitas.

Ketua Bawaslu RI, Perludem dan Kopel secara umum bicara tentang regulasi pilkada dan pileg, dan memberi info-info terkini tentang isu money politics dalam kaitan kepala daerah terpilih yang berpotensi korup,diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan money politics secara terstruktur , masif, dan sistematis;  calon tunggal dan kewenangan Bawaslu yang lebih besar termasuk  bertindak memutus perkara dalam sengketa proses dan pelanggaran administrasi yang sifatnya final. Pointnya  Bawaslu memiliki kewenangan kuasi judicial.

Isu pilkada berkualitas justru dinyatakan secara padat penuh esensi oleh CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu. Baha pilkada berkualitas adalah memilih calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan integritas.

Jadi yang menjadi ukuran pilkada dinilai berkualitas bila output pilkada adalah terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Pemimpin yang membuat keputusan tidak berpikir untuk dirinya sendiri, yang bisa diperluas  dengan tafsir ekstensifikasi; termasuk untuk partainya, untuk keluarga , dan kelompok; termasuk  untuk agamanya saja, atau kelompok.

Kualitas kepemimpinan terakumulasi dari beberapa syarat; (1) kapasitas pribadi yamg kuat, yang terbentuk karena pendidikan  dan karakter positif yang kuat; (2)  rekam jejak yang jelas dan nyata yang ditorehkan secara konsisten dalam proses panjang; ( 3 ) teruji dalam membuat keputusan-keputusan sulit yang membutuhkan independensi dan nyali.

Sementara integritas secara mudah dirumuskan sebagai satunya kata dan perbuatan. Seorang teman melukiskan integritas adalah kata-kata yang dimaterai sehingga tidak akan berubah ketika waktunya harus diwujudkan. Ketika berkata akan melayani rakyat, diwujudkan dengan kerja keras , ketika menyatakan antikorupsi bukan sekadar membuat seremoni penanda tanganan kerjasama dengan penegak hukuk (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) sementara di sekitarnya kronisme mengakar kuat dan terseret arus kasus korupsi.

Masalahnya pemimpin berkualitas dan berintegritas adalah barang langka dalam era politik yang mengusung pragmatisme seperti saat ini. Kualitas dan integritas kepemimpinan adalah dua kosa kata penting yang bisa menjadi kosa kata keramat. Dikatakan keramat karena semua orang tidak  bisa membantahnya, tetapi kosa kata itu hanya menjadi angan-angan karena mayoritas pemimpin partai mengakui itu penting tapi bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan zaman ini adalah pragmatisme politik, seperti ditunjukkan dalam penunjukan partai Golkar dalam pilkada Jawa Barat.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedy Mulyadi yang berjuang dan berkeringat membesarkan Partai Golkar di Jabar diabaikan begitu saja oleh partainya dan sebaliknya partai menunjuk Ridwan Kamil yang  bukan kader partai sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Latar belakang apa yang menjadi keputusan Partai Golkar tidaklah kita terlalu paham, tetapi dipilihnya seorang yang bukan kader berjuang  buat organisasi hanya penegasan pragmatisme partai politik untuk meraih kekuasaan belaka. Persoalan nilai-nilai perjuangan partai , soliditas, solidaritas yang menjadi deretan kata-kata baik hanya akan menjadi uraian yang cukup ada dalam anggaran dasar partai.

Pilkada berkualitas yang melahirkan pemimpin berkualitas hanya dapat terwujud dengan; 1). Kuat dan independennya penyelenggara pilkada/ pemilu;  dalam konteks ini dibutuhkan KPU dan Bawaslu yang independen, Staf Ahli yang mampu dan mau mengungkap pelanggaran-pelangagaran yang terjadi; pelanggaran administratif dalam proses maupun pelanggaran pidana. Isu dalam wilayah ini adalah pada level wilayah sudah menjadi rahasia umum bahwa seluruh kekuatan politik akan berusaha menempatkan personilnya dalam struktur penyelenggara pemilu pusat maupun daerah.

Calon perseorangan yang kuat akan sangat berat menghadapi masalah ini. Problem besar terjadi  justru pada level-level paling bawah; Panwaslu dan PPK, KPPS yang bermain suara; 2). Pemilih yang melek politik. Warga dalam Daftar Pemilih Tetap sebagian besar adalah warga non partai yang biasa disebut sebagai swing voters, massa mengambang. Swing voters ini umumnya adalah massa yang apolitis, masa bodoh dengan kontestasi politik yang terjadi.

Swing voters pada level ekonomi bawah rentan atas praktek money politics bahkan murah sekali. Suara mereka bisa digadaikan dengan cukup 100 ribu atau 200 ribu rupiah pada saat-saat kritis hari pencoblosan. Sedangkan warga pemilih pada level kelas menengah yang tinggal pada komplek-komplek pemukiman elite cenderung apolitis dan tidak akan memilih pada hari pencoblosan. Fenomena golput yang mayoritas tidak memilih terjadi pada pilkada Kota Bogor 2013.

Pendidikan politik warga yang penting dalam era demokrasi tidak berjalan, pendidikan politik dan gerakan ideologis partai tedak jalan; 3). Partai politik yang kuat dalam kaderisasi dan ideologis; partai politik wajib melakukan kaderisasi secara berjenjang dan konsisten serta; pragmatisme partai yang semata hanya ingin memenangkan kursi kekuasaan adalah lawan dari kondisi partai kader dan ideologis, sebagaimama fenomena Partai Golkar yang tidak memilih kadernya di kontestasi gubernur Jabar.

Pilwalkot Kota Bogor juga menampilkan fenomena partai sebagai wahana transformasi kepemimpinan daerah, gagal menampilkan kader-kader yang siap bersaing dengan incumbent. Nyaris semua ketua partai tidak percaya diri menjadi rival incumbent Bima Arya, rata-rata ingin menjadi pasangan Bima Arya sebagai wakil pendamping.

Minimnya kader partai yang mumpuni menjadi hambatan munculnya pilkada berkualitas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Padahal pada sisi lain warga berhak mendapatkan alternatif-alternatif tokoh pemimpin yang bisa mereka pilih secara kompetitif. Dana alokasi partai yang disediakan sebagai dukungan partai berkegiatan termasuk di dalamnya menelorkan calon-calon pemimpin baru tidak mencapai tujuaannya. Bahkan terdapat sinyalemen akan muncul calon tunggal di Pilwalkot Bogor. Kalau ini yang terjadi sungguh merana warga kota Bogor.

Parakan Salak, 5 November 2017

STS/Sang Pembela