BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat menginisiasi pertemuan politik perempuan Jawa Barat dalam acara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif melalui fasilitas webinar.
Kegiatan strategis bagi politisi perempuan ini dilaksanakan selama dua hari sejak Rabu (30/8/2023) hingga Kamis (31/8.2023) yang diikuti oleh perwakilan perempuan politik dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2024 se Propinsi Jawa Barat.
Sebagai salah satu pembicara kunci yang favorit pada seminar dua hari ini adalah Ketua Koalisi Perempuan Politik Propinsi Jawa Barat Dr. Hj Ineu Purwadewi Sundari Ssos, MM. Wanita politik yang tangguh ini, juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat. Bahkan pada periode sebelumnya Tahun 2014-2019 dia sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Barat.
Politisi perempuan asal fraksi PDIP ini secara meyakinkan menyatakan bahwa peran partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilu 2024 sangat strategis. Karena jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih pria. Karena itu, peran insan politik perempuan di Jawa Barat harus mampu berkiprah maksimal dan meraih perolehan minimal kursi diparlemen baik di DPR RI, DPRD Propinsi maupun di Kabupaten/Kota hingga 30 persen. Lebih tinggi lagi perolehan kursinya pada masing-masing tingkatan, tentu saja lebih baik.
Doktor Ineu pun memberi solusi soal keterbatasan logistik dan finansial para calon legislator pada Pemilu 2024 mendatang. Dia mengajak para Caleg selain menyapa langsung masyarakat juga memanfaatkan sarana media sosial dengan baik dan bijak. Apalagi jumlah pemilih saat ini didominasi oleh pemilih milenial. Kelompok ini justru lebih dari 60,4 persen menguasai pengguna media sosial di tanah air.
Khusus bagi Caleg perempuan, wanita yang sudah duduk selama tiga periode di legislatif ini menekankan pentingnya memahami problematika perempuan khususnya di wilayah Jawa Barat.
Isu kesetaraan gender perlu terus diperjuangkan. Karena dia menyimpulkan bahwa pelakuan kekerasan dalam rumah tangga, Human Trafficking, pernikahan dini hingga kasus perceraian lebih didominasi karena posisi lemah wanita dalam kedudukan keluarga. Hal itu yang membuat perempuan harus terus berkomitmen dan berjuang untuk kesetaraan gender.
Berbagai isu-isu lain perempuan juga harus dicermati oleh politisi perempuan Jawa Barat. Seperti masalah stunting (gizi buruk), kegiatan UMKM melalui ekonomi kreatif keluarga atau komunitas, masih signifikan kematian ibu dan bayi saat melahirkan hingga ekonomi keluarga yang belakangan ini merebak dengan berbagai kasus seperti pinjaman online akibat masih rumitnya sistim kredit perbankan umum.
Politisi perempuan asal Kota Bogor Dewi Indriyanti SE menyambut baik webinar yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat selama dua hari ini. Caleg DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor Barat dari Partai Kebangkitan Nusantara terkesan dengan kualitas nara sumber yang sudah punya banyak pengalaman politik.
Apa yang disampaikan soal kesetaraan gender dengan memperjuangkan tingkat partisipasi dan hak politik perempuan di Jawa Barat menurut Dewi sangat sinkron dengan konsep politik PKN. Konsep politik Meritokrasi PKN memberi ruang politik bagi siapapun termasuk kaum perempuan yang memiliki kecakapan dalam memahami problematika masyarakat, dapat berpartisipasi aktif. “Kami harus siap menjadi pejuang suara rakyat, menjadi pelayan rakyat bahkan menjadi pembantu rakyat untuk kemaslahatan,” tutup pengusaha muda itu sedikit filosofis. (nat)
