JAYAKARTA NEWS— Pentingnya mengintensifkan langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah situasi ketidakpastian global dan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).
“Melihat situasi global dan juga Natal (dan) Tahun Baru di seluruh dunia termasuk Indonesia, kita justru perlu makin mengintensifkan monitoring dan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi secara nasional oleh pemerintah pusat dikoordinir, namun di daerah juga perlu untuk mengendalikan (inflasi) di daerah masing-masing,” tuturnya.
Mendagri melanjutkan, ketidakpastian global yang salah satunya dipicu oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina berdampak multidimensi, termasuk ekonomi dan keuangan dunia. Apalagi, di belahan bumi bagian utara saat ini tengah dilanda musim dingin yang mengakibatkan kenaikan permintaan (demand) energi yang memicu kenaikan harga.
“Kenaikan harga di bidang energi itu akan dapat memicu kenaikan-kenaikan harga barang lainnya, energi salah satunya bahan bakar minyak misalnya, dan gas,” jelasnya.
Selain itu, jelang Nataru juga berdampak terhadap potensi adanya inflasi. Hal ini diakibatkan naiknya permintaan terhadap barang dan jasa. “Natal dan Tahun Baru akan menaikkan demand, permintaan terhadap barang dan jasa termasuk pangan,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak, terutama kepala daerah agar tak jenuh dalam melakukan rapat koordinasi dan langkah-langkah pengendalian laju inflasi. Sebab, menurutnya, inflasi bersifat dinamis bergantung pada situasi geopolitik dan keadaan ekonomi global.
“Jangan kita bosan, jangan kita merasa jenuh dengan rapat koordinasi kali ini, karena memang inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa ini sangat dinamis,” kata Mendagri.
Apresiasi Provinsi Kaltara dan Kabupaten Tabalong
Dalam kesempatan itu Menteri Tito juga menyampaikan apresiasinya pada Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Tabalong karena angka inflasinya rendah. Inflasi Provinsi Kaltara pada November 2022 (year on year) sebesar 5,24 persen dan Kabupaten Tabalong pada periode yang sama sebesar 4,98 persen. Nilai ini lebih rendah daripada rata-rata inflasi nasional yang sebesar 5,42 persen.
“Untuk Kaltara, kita tahu intinya TPID-nya jalan. Tim Pengendali Inflasi Daerah-nya rapat, jadi jalan, bergerak. Yang kedua adanya subsidi angkutan transportasi yang diambil dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga),” jelas Tito.
Ia juga mengapresiasi kerja sama antardaerah di Kaltara, seperti kerja sama antarkabupaten/kota termasuk dengan luar provinsi khususnya Gorontalo Utara sebagai daerah penghasil komoditas. Kemudian adanya operasi pasar dan sidak pasar yang juga membuat inflasi Kaltara dapat terkendali.
“Gerakan tanam, khususnya cabai, bawang, padi, dan lain-lain, ikan bandeng yang sudah dimulai Agustus dan dipanen sekarang, sehingga berakibat positif untuk kesediaan bahan pangan. Terakhir adalah koordinasi mengenai masalah pengendalian BBM (Bahan Bakar Minyak), kesediaan BBM terutama langsung dengan Pertamina dan BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Tabalong, Mendagri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan daerah tersebut dalam menyosialisasikan inflasi kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu strategis karena tidak semua masyarakat paham terkait inflasi.
“Ini sangat bagus, sehingga orang paham perlunya menjaga harga barang dan jasa stabil, karena ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Mendagri juga memuji sembilan inovasi kreatif yang dilakukan oleh Kabupaten Tabalong. Program-program tersebut seperti Perumda Kanda Tani (Perusahaan Umum Daerah Meningkatkan Pendapatan Petani), Lentera Kerang Emas (Lawan Rentenir dengan Kredit Gerbang Emas), Gerakan Tabalong Siap Siaga (Stabilkan Harga Pangan, Inflasi Terjaga), Julak Wasi (Ojek Jual Sayur, Ikan, Sembako Keliling Kawal Inflasi), Tikar Jadi (Penerbitan Kartu Kendali Distribusi Gas Elpiji 3 kilogram Bersubsidi), hingga Naik Omzet (Bantu Pelaku Usaha Mikro, Maju dan Sejahterakan Pelaku Ekonomi Tabalong).
“Sangat menarik juga adalah adanya sembilan inovasi kreatif yang luar biasa. Saya baru kali ini Pak, lihat ini Pak. Ada 9 jargon yang Bapak buat, mulai dari Lentera Karang Emas, melawan rentenir ini. Kemudian ada namanya Julak Wasi, memberdayakan ojek-ojek untuk bergerak. Ini betul-betul gerakan yang masif melibatkan rakyat,” ungkap Mendagri menanggapi penjelasan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani yang hadir secara online.***/ebn
