Tag: Pengendalian Inflasi

Sukses Kendalikan Inflasi, 50 Pemda Dapat Insentif Fiskal Total Nilai Rp300 Miliar

JAYAKARTA NEWS– Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal pada 50 pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya. Total nilai insentif fiskal yang digelontorkan untuk pemda-pemda yang dinilai berkinerja baik ini sekitar Rp300 miliar.

Insentif fiskal ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan, pemberian insentif fiskal merupakan bagian dari upaya membangun iklim kompetitif antardaerah dalam mengendalikan inflasi. Ini mengingat capaian inflasi nasional tak hanya bergantung pada kinerja pemerintah pusat tapi juga Pemda sehingga perlu berkolaborasi.

Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang telah memberikan insentif fiskal kategori pengendalian inflasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan Mendagri kepada seluruh stakeholder, baik di pusat maupun daerah yang terus berupaya mengendalikan inflasi.

“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah mendapat penghargaan,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga memotivasi daerah lain yang belum menerima penghargaan agar lebih meningkatkan kinerja. Terlebih total insentif fiskal yang diberikan tersebut sebanyak Rp300 miliar. Jumlah ini dinilai sangat berarti, apalagi bagi daerah yang kapasitas fiskalnya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Bagi yang daerah-daerah yang PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya besar, mungkin tidak begitu terasa. Tapi bagi daerah-daerah yang pemekaran yang sangat tergantung dari transfer pusat itu (menerima insentif fiskal) Rp5, 6, 7 miliar itu sangat berarti,” ucap Tito.

Daftar Daerah Penerima Insentif

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam laporannya mengatakan, pemberian insentif ini untuk mendorong partisipasi Pemda dalam mengendalikan inflasi.

Insentif ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada Pemda yang berkinerja baik dalam mengendalikan inflasi. “Serta juga untuk memacu daerah-daerah lain yang belum mendapat penghargaan agar semakin meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, 36 dari 50 Pemda penerima, merupakan daerah baru yang belum pernah menerima penghargaan insentif fiskal kategori pengendalian inflasi. Hal itu menunjukkan penghargaan ini telah mendorong iklim kompetitif yang sehat di kalangan Pemda untuk meningkatkan kinerja.

Adapun 50 daerah tersebut untuk tingkat kabupaten di antaranya Nagan Raya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Siak, Tebo, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pringsewu, Bekasi, Bogor, Pangandaran.

Juga, Bangkalan, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kutai Kartanegara, Minahasa, Minahasa Utara, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Banggai Kepulauan, Soppeng, Klungkung, Tangerang, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara.

Sementara di tingkat kota, yakni Sabang, Padang Panjang, Payakumbuh, Bandar Lampung, Cimahi, Blitar, Banjarbaru, Banjarmasin, Bitung, dan Gorontalo. Kemudian di tingkat provinsi di antaranya Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.***

Masih Banyak Kabupaten Kota Inflasi Tinggi, Kemendagri Ingatkan Gubernurnya

JAYAKARTA NEWS— Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir berharap gubernur lebih mengoordinasikan pengendalian inflasi di kabupaten dan kota wilayahnya. Pasalnya, dalam satu provinsi masih terdapat sedikit kabupaten maupun kota yang inflasinya justru masuk dalam kategori tertinggi.

Dirinya mencontohkan Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi. Begitu pula dengan Kabupaten Kampar yang merupakan daerah di Provinsi Riau yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota lainnya dalam satu provinsi tersebut mampu mengendalikan inflasi.

“Dari data-data yang ada bisa kita melihat kalau tetangga kita tidak tinggi atau tidak naik berarti ada apa dengan daerah kita. Kalau dalam satu provinsi itu angkanya tinggi, tolong dicek kabupaten dan kotanya seperti apa,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Tomsi menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2024. Di tingkat provinsi yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukittinggi, Dumai, dan Bengkulu.

Di lain sisi, Tomsi membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada minggu keempat Mei 2024 tak jauh berbeda dibanding minggu ketiga Mei dengan sebaran jumlah daerah nyaris sama. Komoditas tersebut seperti bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras. “Ini menunjukkan minggu lalu dan minggu ini kita belum dapat mengatasi situasinya, belum ada perubahannya, belum ada perbaikannya, bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan ini coba dipelajari sampai detail,” jelas Tomsi.

Selain itu, dirinya juga menyoroti masih adanya 47 pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi kepada Kemendagri sepanjang minggu keempat Mei 2024. Meskipun dari seluruh daerah sekitar 70 hingga 80 persen kepala daerah telah memberikan perhatian yang cukup besar.

“Bagaimana mau berbuat, bagaimana kita tahu sudah melakukan usaha, kalau laporan saja tidak ada, laporan saja tidak ada, terus bagaimana kita mau menilai bahwa sudah melakukan satu kegiatan di kota atau kabupaten tersebut,” tegasnya.***/din

Berkaca pada Kenaikan Biaya Hidup di Inggris, Pentingnya Jaga Fluktuasi Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Pentingnya terus menjaga fluktuasi inflasi yang disebabkan situasi global. Menurut survei Eurobarometer, sebesar 93 persen warga Eropa sangat khawatir terkait dengan kenaikan harga. Ditambah baru-baru ini di Inggris telah terjadi demo besar yang disebabkan kenaikan biaya hidup.

“Hari Sabtu lalu demo besar di London, ini tentang kenaikan the cost of living crisis. Krisis kenaikan biaya hidup yang bisa mengarah kepada kemiskinan. Nah ini ratusan ribu orang, harga cost of living, biaya hidup naik tiga kali lipat di Inggris. Ini juga diikuti di beberapa negara lainnya,” papar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Mendagri menjelaskan, kenaikan harga tersebut berkaitan erat dengan inflasi. Terlebih untuk beberapa komoditas yang harganya mengalami kenaikan tinggi. Sebagaimana data terbaru yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang inflasi terbesar di Indonesia saat ini yaitu angkutan udara sebesar 1,81 persen. Kemudian penyumbang inflasi berikutnya yaitu bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari gas, listrik, dan minyak sebesar 0,85 persen serta bensin sebesar 0,81 persen.

“Kita memang tidak boleh untuk lelah dan berhenti untuk menjaga harga-harga ini,” ujarnya.

Menghadapi kenaikan-kenaikan tersebut, lanjut Mendagri, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur strategi dan melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi. Jika terpaksa menaikkan harga, diharapkan kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dan perlahan sehingga masyarakat bisa beradaptasi. Dia mencontohkan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bisa secara bertahap.

“Tolong pemerintah daerah tolong betul, sudah ditanyakan kepada beberapa daerah kenapa menaikkan tinggi, karena alasannya temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP melihat terjadi kerugian PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga harus dinaikkan. Tapi naikkan itu kalau terjadinya sangat tinggi itu akan memicu inflasi, maka harus dinaikkan secara bertahap,” terangnya.***/ebn

Penghentian PPKM Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (30/1/2023).

“Dengan diberhentikannya PPKM ini diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi yang stagnan selama ini berjalan, ini dapat tumbuh,” katanya.

Dia memaparkan, terkendalinya Covid-19 tak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data terbaru yang dikantongi Kemendagri menunjukkan, kasus konfirmasi positif Covid-19 jauh di bawah standar 5 persen, hospitality rate jauh di bawah 50 persen, dan angka kematian akibat Covid-19 pun jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO.

“Angka kematian yang standar internasional WHO (sebesar) 3 persen jauh di bawah itu dan angka reproduction rate yaitu angka penularan di bawah 1 itu juga menunjukkan bahwa tingkat penularan rendah. Ditambah satu lagi indikator yaitu survei antibodi serologi, Kemenkes merilis terakhir 99,2 persen dari responden, artinya 99,2 persen dari penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi baik,” terangnya.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, Mendagri melanjutkan, Indonesia masih berada pada kategori baik dengan angka 5,71 persen pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2022, sementara angka inflasi relatif terjaga di angka 5,51 persen (y-o-y). Mendagri menegaskan, prestasi tersebut cukup bagus karena masyarakat tidak banyak terdampak kenaikan harga barang dan jasa.

“Banyak negara sudah terdampak inflasi dan ini kita harus betul-betul menjadi isu penting karena ini menyangkut harga barang dan jasa. Dan ini langsung bersentuhan dengan perut rakyat, mudah dipicu. Di samping itu juga tugas kita memang untuk melindungi rakyat kita agar keterjangkauan harga dan juga ketersediaan harga barang dan jasa,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, di tengah situasi gejolak politik dan ekonomi global yang tak menentu pada 2023, kekompakan dalam pengendalian inflasi harus dijaga betul. Ia meminta spirit yang sama saat menangani Covid-19 agar dipertahankan. Mendagri pun berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara rutin hadir pada Rakor pengendalian inflasi.

“Terima kasih atas kesabaran Bapak/Ibu sekalian untuk hadir pada acara ini, dan memang Bapak Presiden menugaskan sejumlah K/L untuk bisa mengendalikan Covid di daerah. Mulai dari Kemendagri dan kemudian Polri-TNI, Kejaksaan, dan Badan Pangan, BPS, Kementan, Kemendag, Bulog dan semua stakeholder lain,” tandasnya.***/ebn

Pemda Diingatkan untuk Jaga Harga dan Ketersediaan Barang

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah daerah (Pemda) diminta mampu menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang identik dengan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang relatif lama.

Hal itu disampaikan dalam forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). “Kalau yang relatif pendek seperti mau lebaran, mau Natal, itu bukan inflasi permanen, itu hanya musiman, nah ini tidak,” terang Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan alasan harga maupun ketersediaan barang dan jasa perlu menjadi perhatian. Menurutnya, ketersediaan maupun harga barang dan jasa terutama bahan pokok memiliki dampak besar bagi masyarakat khususnya kalangan bawah.

“Terutama bahan pokok itu yang bisa membuat terjadinya gangguan politik sosial keamanan, makanya perlu kita jaga betul keterjangkauan harga barang oleh masyarakat kita,” terangnya.

Salah satu strategi untuk menjaga keduanya adalah dengan memahami barang dan jasa apa saja yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengetahui cara mengatasinya. Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan suplainya tetap memadai. Upaya lainnya dengan memahami jenis barang yang harganya diatur oleh pemerintah pusat dan Pemda serta yang bergantung pada mekanisme pasar. Kedua jenis barang tersebut harus diatur betul harganya agar tetap terjangkau.

“Nah jadi tolong untuk rekan-rekan pemerintah daerah untuk mengatur harga yang diatur oleh pemerintah daerah administered price seperti tarif air minum, kemudian tarif angkutan itu betul-betul dihitung dengan matang supaya tidak menimbulkan gejolak terjadi kenaikan yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti persoalan beras di salah satu daerah yang harganya mengalami kenaikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada persoalan pada manajemen seperti kerja sama antardaerah dan sebagainya. “Nah di sini daerah Sulsel jangan sampai terjadi ada peristiwa kenaikan harga beras yang signifikan, yang memberatkan rakyat, ini karena di sinilah gudang produsen beras Indonesia,” ujarnya.

Mendagri menuturkan, saat ini banyak negara tengah mengalami inflasi hingga ke angka yang mengkhawatirkan. Meski begitu, saat ini inflasi di Indonesia pada akhir Desember 2022 masih tergolong ringan yakni sebesar 5,51 persen. Presiden menargetkan akhir tahun ini inflasi berada di angka sekitar 3 persen. Target tersebut, kata dia, dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan Pemda saling bekerja sama.

“Itulah pentingnya perananan dari Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian termasuk di Sulsel, karena angka inflasi itu adalah agregat penjumlahan kerja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.***/ebn

Pacu Pemda Kendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pesan Presiden untuk Turun ke Lapangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai pengendalian inflasi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) belum lama ini. Mendagri menyampaikan pesan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1/2023).

Presiden, kata Mendagri, meminta Pemda betul-betul turun ke lapangan untuk mengecek harga pangan. Dengan demikian, kepala daerah tidak sekadar menerima laporan mengenai harga pangan maupun hanya menggerakkan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya ini diyakini bakal membuat kepala daerah memahami dengan pasti kondisi harga, terutama komoditas penyumbang inflasi.

“Beliau (Presiden) sudah mencontohkan sendiri. Beliau turun ke mana-mana, beliau turun ke pasar-pasar mengecek harga. Nah, kita seharusnya demikian,” tegas Mendagri.

Upaya pengendalian itu sejalan dengan target penurunan inflasi yang dicanangkan Bank Indonesia pada 2023 sekitar tiga persen. Target ini mengharuskan semua pihak bekerja lebih keras dalam mengendalikan laju inflasi. “Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin (disampaikan), sehingga perlu kerja keras, dan kerja keras ini tidak hanya pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah melalui intervensi-intervensi,” terangnya.

Di lain sisi, lanjut Mendagri, Presiden juga mengapresiasi Pemda yang telah banyak bekerja dalam mengendalikan inflasi. Melalui langkah yang dilakukan, tingkat inflasi pada akhir Desember 2022 relatif terkendali pada angka sekitar 5,51 persen. Mendagri menegaskan, dengan hadirnya Presiden secara langsung pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda mestinya dapat membuat upaya pengendalian inflasi lebih gencar dilakukan.

“Sehingga kita harapkan tolong mari kita bekerja lebih keras lagi untuk turunkan (angka inflasi) sampai ke angka tiga persenan,” ujarnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, inflasi yang rendah akan banyak membantu masyarakat karena harga komoditas relatif terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi. Di tingkat pusat, Presiden bahkan memimpin langsung rapat pengendalian inflasi bersama kabinetnya.

“Tapi untuk daerah beliau memerintahkan kepada saya selaku Mendagri pembina dan pengawas pemerintah daerah bersama rekan-rekan menteri dan kepala badan yang lain untuk mengerjakan mengendalikan inflasi daerah,” tegasnya.***/ebn

Teguran Keras Mendagri: Pejabat Kepala Daerah Pasti Saya Out-kan jika 3 Kali Berturut-turut Inflasinya di Atas Nasional

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegasnya.

Mendagri menyampaikan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah. Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.

“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj. Ini sudah ada 101 Pj. Tahun ini ada 170. Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).

“(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Mendagri menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.

Dia mengungkapkan, telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini. Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).

Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.

Untuk itu, Mendagri meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi. “Itu harapan kita,” tandasnya.***ebn

Mendagri: Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tunjukkan Angka Positif

JAYAKARTA NEWS— Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.

“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.

Dalam Rakornas kali ini, lanjut Tito, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ucapnya.

Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.

Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.***/ebn

Presiden Minta Kepala Daerah Berhati-hati Dalam Menentukan Tarif Bisa Picu Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). Demikian dikutip dari setkab.go.id

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” ujarnya.***/ebn

Mendagri: Kendalikan Inflasi, Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Utama

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, stabilitas harga menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi. Mendagri menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/1/2023).

“Masalah stabilitas harga pangan bahan pangan itu menjadi concern yang paling utama, di masyarakat bawah kita terutama. Isu-isu lain mungkin masyarakat bawah, working class, bukan menjadi isu utama bagi mereka, tapi kalau masalah pangan, barang jasa, harga, kenaikan, naik turunnya, itu menjadi concern sebagian besar mayoritas masyarakat kita,” katanya.

Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak bosan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, karena tantangan ekonomi dan inflasi merupakan permasalahan global yang tengah dihadapi seluruh negara. Dari kunjungannya ke negara Eropa, Mendagri menemukan ada negara yang mengalami kenaikan harga hingga tiga kali. Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan ikut memberi andil terhadap terjadinya inflasi. Sebab, hal itu mengganggu ketersediaan suplai energi, sehingga berdampak ke seluruh negara di dunia.

“Beberapa menteri yang menyampaikan kepada saya, (saat mereka) kunjungan ke Brussel, Amsterdam, dan lain-lain, di jalan-jalan lampunya banyak mati, lampu jalan. Karena memang untuk menghemat energi, sekarang ini masa winter musim dingin, perlu pemanas, air panas, dan lain-lain, heater, sehingga kebutuhan energi sangat tinggi,” terangnya.

Mendagri menyampaikan, angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Mendagri merangkum nilai inflasi tahun lalu bulan September mencapai 5,9 persen, bulan Oktober turun menjadi 5,78 persen, bulan November turun sampai ke angka 5,42 persen, dan pada akhir tahun bulan Desember mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,51 persen.

Mendagri menyebut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas pemahaman yang baik tentang pentingnya pengendalian inflasi. Presiden berencana akan mengumpulkan kepala daerah untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu depan kalau tidak ada halangan seluruh kepala daerah dan seluruh Forkopimda akan dikumpulkan oleh beliau. Kita sedang mencarikan tempatnya, tanggalnya sedang dikoordinasikan dengan staf Bapak Presiden, dan sejumlah menteri dan empat Menko akan hadir termasuk Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung yang akan berbicara,” ungkapnya.***/ebn