Pemda Diingatkan untuk Jaga Harga dan Ketersediaan Barang

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah daerah (Pemda) diminta mampu menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang identik dengan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang relatif lama.

Hal itu disampaikan dalam forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). “Kalau yang relatif pendek seperti mau lebaran, mau Natal, itu bukan inflasi permanen, itu hanya musiman, nah ini tidak,” terang Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan alasan harga maupun ketersediaan barang dan jasa perlu menjadi perhatian. Menurutnya, ketersediaan maupun harga barang dan jasa terutama bahan pokok memiliki dampak besar bagi masyarakat khususnya kalangan bawah.

“Terutama bahan pokok itu yang bisa membuat terjadinya gangguan politik sosial keamanan, makanya perlu kita jaga betul keterjangkauan harga barang oleh masyarakat kita,” terangnya.

Salah satu strategi untuk menjaga keduanya adalah dengan memahami barang dan jasa apa saja yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengetahui cara mengatasinya. Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan suplainya tetap memadai. Upaya lainnya dengan memahami jenis barang yang harganya diatur oleh pemerintah pusat dan Pemda serta yang bergantung pada mekanisme pasar. Kedua jenis barang tersebut harus diatur betul harganya agar tetap terjangkau.

“Nah jadi tolong untuk rekan-rekan pemerintah daerah untuk mengatur harga yang diatur oleh pemerintah daerah administered price seperti tarif air minum, kemudian tarif angkutan itu betul-betul dihitung dengan matang supaya tidak menimbulkan gejolak terjadi kenaikan yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti persoalan beras di salah satu daerah yang harganya mengalami kenaikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada persoalan pada manajemen seperti kerja sama antardaerah dan sebagainya. “Nah di sini daerah Sulsel jangan sampai terjadi ada peristiwa kenaikan harga beras yang signifikan, yang memberatkan rakyat, ini karena di sinilah gudang produsen beras Indonesia,” ujarnya.

Mendagri menuturkan, saat ini banyak negara tengah mengalami inflasi hingga ke angka yang mengkhawatirkan. Meski begitu, saat ini inflasi di Indonesia pada akhir Desember 2022 masih tergolong ringan yakni sebesar 5,51 persen. Presiden menargetkan akhir tahun ini inflasi berada di angka sekitar 3 persen. Target tersebut, kata dia, dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan Pemda saling bekerja sama.

“Itulah pentingnya perananan dari Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian termasuk di Sulsel, karena angka inflasi itu adalah agregat penjumlahan kerja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.***/ebn