JAYAKARTA NEWS – Sekalipun sempat diguyur hujan, Ibu Negara Iriana Widodo, bersama dengan Ibu Mufidah Yusuf Kalla, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, tetap melaksanakan agenda penanaman pohon bakau di Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan para ibu yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). Demikian pula masyarakat sekitar Labuan Pandeglang, tidak ketinggalan untuk ambil bagian menanam pohon bakau jenis Rhizophora mucronata dan pulai jenis Alstonia scholaris.
Acara bertema “Rehabilitasi Mangrove untuk Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim” itu dilaksanakan serentak di 10 titik wilayah di Indonesia.
“Hujan tidak mengurangi semangat dari kita semua. Kita menanam ada 10 titik mangrove,” kata Ibu Negara dalam sambutan di acara yang dilaksanakan di lokasi penanaman, yaitu Pantai PLTU, Labuan, awal pecan ini.
Penanaman satu juta pohon bakau serentak dilakukan di 10 provinsi di Indonesia, dimana sekitar 53 ribu batang mangrove disiapkan untuk keperluan tersebut.
“Kita menanam di 10 titik, yaitu di Langkat (Sumatera Utara), Kota Cirebon (Jawa Barat), Lampung Timur (Lampung), Brebes (Jawa Tengah), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Pohuwato Gorontalo, Donggala (Sulawesi Tengah), Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Kota Ambon (Maluku) dan Labuan (Banten), dengan total yang ditanam 53 ribu batang pohon,” papar Iriana.
Untuk diketahui, hutan mangrove memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai penyerap polutan, pencegah intrusi air laut, penelitian dan pendidikan, penyimpan karbon. Hutan mangrove juga amat baik untuk wisata alam, tempat pemijahan aneka biota laut, pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami, penyedia HHK dan HHBK, serta tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis fauna ekosistem payau.
Dana mengenai hutan mangrove di Indonesia menggabarkan, bahwa nagara kita memiliki sekitar 19 persen dari total mangrove di dunia. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,48 juta hectare. Rinciannya, kawasan mangrove berstatus baik seluas 1,67 juta hektar, dan yang rusak 1,81 juta hektar.
Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, yang dimaksudkan untuk mendukung program rehabilitasi hutan mangrove yang rusak, Pertahun ditargetkan untuk merehabilitasi 65 ribu mangrove, dan ini diprogramkan hingga tahun 2045, dengan melibatkan seluruh komponen yang ada bauk itu kementerian, lembaga, BUMN, BUMS, BUMD, dan juga masyarakat.***
