Jayakarta News – Bupati Tambrauw Papua Barat Gabriel Assem membantah isu yang menyebut ada desa fiktif di wilayah pemerintahannya. “Itu tudingan dangkal paham,” kata Gabriel yang dihubungi via telepon selular, Kamis (20/11).
Isu itu digulirkan oleh Ketua DPD Partai Perindo Papua Barat Marinus Bonepay, dan dilansir beberapa media lokal Papua Barat, Senin (12/11) pekan lalu. Marinus mengatakan, ada indikasi terdapat desa siluman (fiktif) di Provinsi Papua Barat. “Ada kampung (desa) dengan kepala kampungnya, namun tidak ada warganya.”
Secara spesifik dia mengatakan indikasi itu ada di beberapa kampung atau desa di Kabupaten Tambrauw Papua Barat. Desa siluman di Tambrauw itu, kata Marinus, telah menerima dana desa dari pemerintah pusat, kemudian oleh kepala desanya digunakan membeli mobil Hilux (Pickup Trucks) menjadi kendaraan pribadi.
Perlakuan itu, kata dia, “sudah masuk kategori pencurian dan merugikan keuangan negara.” Dia pun meminta agar pemerintah pusat membentuk tim, terdiri dari kementerian terkait, Polri, dan kejaksaan melakukan penyelidikan ke lapangan (Kabupaten Tambrauw).
Bupati Tambrauw Gabriel Assem merespon pernyataan Marinus sebagai tudingan yang dangkal pemahaman ihwal sebuah pemerintahan daerah. “Hanya orang yang tidak pahami mekanisme peraturan perundangan tentang pembentukan sebuah pemerintahan daerah, yang ujug-ujug melempar isu seperti itu,” kata Gabriel.
“Tidak ada itu yang namanya desa fiktif di Kabupaten Tambrauw,” tandas master manajemen alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Gabriel menjelaskan, luasan wilayah sebuah pemerintahan daerah di Pulau Papua tidak seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera atau pulau lainnya.
Semua pemerintahan kabupaten se-Tanah Papua, terang Gabriel, memiliki bentangan wilayah sangat luas dengan populasi demografis sangat minim. Jarak tebaran populasi pada sebuah desa, pun merentang jauh satu dengan yang lain, lantaran begitu luasnya platform wilayah.
Wilayah Kabupaten Tambrauw, kata Gabriel, adalah yang paling luas di Papua Barat, yaitu 11.529,18 km2. Populasinya hanya 28.978 jiwa, dan tinggal atau hidup di 216 desa, dibawahi oleh 29 distrik (kecamatan).
Jumlah 216 desa itu, merupakan hasil program pemekaran berdasarkan PP No.43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.6 Thn 2014 Tentang Desa. Program ini ditempuh secara prosudural-regulatif, mulai dari usulan masyarakat, survei wilayah, hingga pembahasan dan keputusan di DPRD Papua Barat.
Hasilnya, kata Gabriel, 216 desa di bawah 29 distrik itu ditetapkan dan terdaftar dalam Permendagri No.137 Thn 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah untuk Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Barat. “Lalu, dari sudut pandang mana tiba-tiba diisukan bahwa ada desa fiktif di Kabupaten Tambrauw?” tanya Gabriel keheranan sembari berujar, “benar-benar itu isu insinuatif dan framing yang tak cerdas.”
Karatedo nasional ini tak menampik bahwa jumlah penduduk di desa pemekaran, pun desa lawas, tergolong tidak seberapa, bila dibanding wilayah pemerintahan kabupaten di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan Pulau Kalimantan.
Selain tidak seberapa penduduknya, tebaran rumah tinggalnya pada sebuah desa, pun berjauhan satu dengan yang lainnya. “Memang seperti itulah perwajahan desa di sebuah wilayah kabupaten di seantero Tanah Papua,“ kata Gabriel.
Bahkan, kata Gabriel, ada tujuh distrik berikut desa-desanya di Kabupaten Tambrauw ditempuh dengan menggunakan helikopter, karena selain jauh ke pelosok, juga infrastruktur jalannya belum laik tempuh dengan kendaraan roda empat.
“Itulah Kabupaten Tambrauw yang begitu luas, sarat dengan hutan lebat, populasi flora, fauna, dan tumbuhan herbalium sebagai kekayaan alam,” kata Gabriel.
Keluasan dan kekayaan hutan itulah, oleh Gabriel, ditetapkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dengan visi menjadikan Tambrauw sebagai paru-paru dunia. Sebuah visi yang oleh banyak kalangan peneliti dan aktivis lingkungan mengatakan, semestinya mendapatkan perhatian eksta dari pemerintah pusat dalam pemeliharaan.
“Masyarakat saya yang menebar dari pantai hingga ke gunung-gunung sangat amat mendukung visi konservasi untuk kabupaten ini. Ya, karena mereka terlahir secara turun-temurun sebagai manusia penjaga dan pemelihara hutan dan lingkungan,” kata Gabriel.
Disinggung soal isu kucuran dana pemerintah pusat ke desa fiktif, bupati dua periode ini menyahut singkat: “Itu hoax berat”.
“Mana ada pemerintah pusat mau menggelontorkan dana desa kepada desa yang tidak ditetapkan dan terdaftar di Kemendagri? Itu premise yang keliru, bahkan salah dari narasumber pembuat isu,” ujar Gabriel.
“Tetapi kalau pembuat isu itu dalam keterangannya meminta agar pemerintah pusat melakukan penyelidikan langsung ke wilayah kami, maka dengan terbuka kami sambut dengan sukacita,” kata Gabriel. (*/les)
