Menko PMK: Pengentasan Miskin Ekstrem, Tak Cukup dengan Bansos

JAYAKARTA NEWS – Kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. Demikian Rilis Kemenko PMK, Jumat (3/9/2021).  

Dia menerangkan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni. 

Hal itu disampaikan Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kamis (2/9). 

“Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih akan diperhatikan,” ujarnya. 

Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. 

“Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain,” imbuhnya. 

Selain itu, Menko PMK juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional. (*/mel)