Oleh Djoko Setijowarno
JAYAKARTA NEWS – Pengoperasian Bus Trans Koetaradja menunjukkan komitmen kepala daerah yang peduli dengan angkutan umum sebagai layanan dasar kebutuhan masyarakat. Pemprov Aceh merupakan salah satu pemprov yang peduli dan mau menganggarkan dari APBD untuk mengoperasikan angkutan umum aglomerasi sejak 2016. Hingga sekarang penumpang tidak dikenakan tarif alias masih digratiskan
Kehadiran Bus Trans Koetaradja saat ini sangat diperlukan masyarakat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang bermobilitas menggantungkan kehadiran angkutan umum. Pemprov. Aceh merupakan salah satu pemda yang mendapatkan bantuan armada bus tahun 2016 dari Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Tidak banyak daerah yang mendapatkan bantuan bus, dan hingga sekarang masih melanjutkan operasional angkutan umum.
Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Kota Banda Aceh tidak memiliki moda transportasi bus sebagai angkutan massal pekotaan untuk melayani penumpang. Sementara penyelenggaraan angkutan massal haruslah terhubung dengan pusat aktiivtas masyarakat, sehingga dapat memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kota Banda Aceh sebagai ibukota Pemerintah Provinsi Aceh harus mempersiapkan angkutan massal perkotaan untuk mendukung pengembangan kota.
Bus Trans Koetaradja melayani dua wilayah administrasi, yakni Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Menurut Badan Pusat Statisik (2022), luas wilayah Kota Banda Aceh 61,36 km2 dengan penduduk 257.637 jiwa. Sedangkan Kab. Aceh Besar memiliki luas wilayah 2.903,5 km2 dengan jumlah penduduk 414.490 jiwa.
Sejarah Bus Trans Koetaradja
Berdasarkan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh (Mei 2023), tahun 2016 Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan dukungan berupa penyediaan bus kepada Pemerintah Provinsi Aceh sebanyak 25 bus besar. Pada 2 Mei 2016 dilakukan peluncuran operasional perdana Bus Trans Koetaradja.
Tahun 2017, mendapat tambahan 5 bus medium. Tahun 2018 ditambah lagi 10 bus medium, sehingga total 40 armada bus bantuan dari Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Tahun 2018 pembentukan UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2018. Tahun 2019. Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perhubungan Provinsi Aceh menyediakan 12 unit bus medium dari APBD. Kemudian di tahun 2022 ditambah lagi 7 armada bus medium dengan APBD Aceh.
Pelayanan
Bus Trans Koetaradja melayani 6 koridor utama dan 5 koridor pengumpan ( feeder) sejauh 159,87 km. Adapun 6 koridor utama itu adalah (1) Koridor 1 sepanjang 12,10 km menghubungkan Pusat Kota – Darussalam mulai beroperasi 06.30 hingga 20.08 WIB dilayani 10 unit bus, berikutnya (2) Koridor 2A sepanjang 18,98 km menghubungkan pusat kota dengan Blang Bintang (via Lambaro) mulai beroperasi 06.45 hingga 18.28 WIB dilayani 6 unit bus, (3) Koridor 2B (6,35 km) menghubungkan Pusat Kota – Ulee Lheue mulai pukul 06.45 hingga 19.02 WIB dengan 3 unit bus, (4) Koridor 3A (9,17 km) menghubungkan Pusat Kota – Mata le (via Seutui) mulai pukul 06.45 hingga 19.02 WIB dengan 3 unit bus, (5) Koridor 3B (13,98 km) menghubungkan Pusat Kota – Mata le (via Lampeuineurut) mulai pukul 06.45 hingga 18.47 WIB dengan 3 unit bus, dan (6) Koridor 5 (19,59 km) menghubungkan Pusat Kota – Blang Bintang (via Ulee Kareng) mulai pukul 06.45 hingga 18.42 WIB dengan 6 unit bus.
Sedangkan angkutan pengumpang ( feeder), yaitu (1) Koridor 1 sepanjang 5,5 km menghubungkan Seputran Kopelma mulai pukul 06.30 hingga 17.05 WIB dilayani 2 unit bus; (2) Koridor 2 (11,7 km) menghubungkan Lampineung – Pango mulai pukul 07.30 hingga 17.05 WIB dilayani 1 unit bus; (3) Koridor 5 (13,6 km) menghubungkan Sp. Rima – Ulee Lheue mulai pukul 06.40 hingga 18.31 WIB dilayani 1 unit bus; (4) Koridor 6 (27,50 km) menghubungkan Simpang 3 PU – Lampu mulai pukul 06.45 hingga 18.32 WIB dilayani 3 unit bus; dan (5) Koridor 7 (21,4 km) menghubungkan Pusat Kota – Lambaro (via Lhung Bata) mulai pukul 06.30 hingga 17.40 WIB dilayani 2 unit bus.
Pengoperasian Bus Trans Koetaradja dilakukan oleh dua operator, yakni Perum Damri (3 koridor) dan PO Harapan Indah (3 koridor dan 5 feeder). Dikendalikan oleh 47 pengemudi dan 31 pramudi dengan 25 bus besar dan 34 bus medium. Untuk naik turun penumpang, saat ini sudah tersedia 94 halte permanen, 83 halte portable dan 8 halte shelter.
Fasilitas pendukung berupa command center (media pengawasan terhadap operasional Bus Trans Koetaradja di lapangan), CCTV (media untuk mengawasi operasional Bus Trans Koetaradja yang terhubung langsung di command center yang ada di Gedung UPTD Bus Trans Koetaradja), NVR/ Network Video Recorder ( media penyimpang rekaman segala aktivitas yang ditangkap oleh kemera IP) dan digital sigage (berguna untuk membantu menyebarkan informasi terkait pelayanan Bus Trans Koetaradja dan transportasi lainnya).
Sementara fasilitas amah disabilitas berupa pintu, kursi khusus atau prioritas, lift, gateway/ramp dan voice announcer yang tersedia di dalam bus. Fasilitas park and ride sudah terbangun di 4 lokasi. Dibangun untuk pengguna sepeda yang ingin melakukan perjalanan di dalam kota, kemudian memarkirkan kendaraannya di lokasi park and ride. Selanjutnya menggunakan Bus Trans Koetaradja melanjutkan perjalanan dan kembali lagi ke lokasi parkir semula.
Dari sisi subsidi operasional sejak tahun 2016 sebesar Rp 1,7 miliar. Berturut-turut kemudian di tahun 2017 (Rp 5,4 miliar), tahun 2018 (Rp 7,6 miliar), tahun 2019 (Rp 11,4 miliar), tahun 2020 (Rp 13,2 miliar), tahun 2021 (Rp 12,9 miliar), tahun 2022 (Rp 15,1 miliar), dan tahun 2023 (Rp 9,5 miliar).
Produktivitas penumpang tertinggi tahun 2019 mencapai 5.695.526 penumpang. Selanjutnya mulai tahun 2016 (165.829 penumpang), tahun 2017 (1.021.867 penumpang), tahun 2018 (4.020.913 penumpang), tahun 2020 (1.728.782 penumpang), tahun 2021 (1.361.018 penumpang), tahun 2022 (2.130.951 penumpang) dan tahun 2023 sampai April (367.503 penumpang).
Layanan Khusus
Selain layanan rutin dan terjadwal, juga tersedia layanan khusus Bus Trans Meudiwana. Kehadiran Bus Trans Meudiwana untuk mendukung pengembangan wisata di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, baik untuk wisata pantai, religi dan budaya. Peluncuran dilakukan pada Minggu (11 September 2022) di Gedung Museum Aceh. Layanan Bus Trans Koetaradja merupakan hasil kolaborasi Dinas Perhubungan Prov. Aceh dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh. Beroperasi setiap hari Minggu dari pagi hingga sore. Tersedia dua rute, yakni Rute 1 (Masjid Raya Baiturrahman – Ulee Lheue) beroperasi jam 08.00 – 18.22 WIB, melintas Museum Aceh – Makam Sultan Iskandar Muda – Taman Putroe Phang – Museum Tsunami – Kerkhof – PLTD Kapal Apung – Masjid Raya Baiturrahman – Wisata Air Ulee Lheue – Blang Padang – Taman Bustanus Salatin – Rex Peunayong dilayani 2 unit bus.
Rute 2 (Masjid Raya Baiturrahman – Lampuuk) beroperasi pukul 09.00 – 18.57 WIB, melintas Museum Aceh – Gunongan – Masjid Kupiah – Rumah Cut Nyak Dhien – Pasar Jajanan Lampisang – Gampong Nusa – Kerajinan Keudei Bieng – Pantai Lampuuk, dilayani 2 unit bus.
Ada pula layanan khusus Bus Trans Campus. Peluncuran perdana dilakukan Minggu (18 Januari 2023) di Kopelma Darussalam melayani Kampus Universitas Syah Kuala dan Universitas Negeri Islam Ar Raniry. Panjang rute 5,5 km dengan waktu tempuh 35 menit dilayani 2 unit bus dengan waktu tunggu 20 menit ( on peak) dan 35 menit ( off peak). Waktu pelayanan pukul 07.30 – 17.05 WIB.
Hingga sekarang, warga yang menggunakan Bus Trans Koetaradja belum dikenakan biaya alias masih gratis sejak beroperasi (sudah berlangsung selama 7 tahun). Ada rencana berbayar berdasarkan Qanun/Perda Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh dengan tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp 2 ribu dan masyarakat umum Rp 5 ribu.
Ada sejumlah tantangan mengoperasikan Bus Trans Koetaradja, seperti (1) ketepatan waktu secara konsisten dan terukur, (2) koneksi antar koridor yang membutuhkan halte interchange, (3) penyiapan jalur khusus, (4) mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum dari kendaraan pribadi, (5) penerapan tarif pada pelayanan, (6) peningkatan layanan dari UPTD ke BLUD, (7) pelayanan yang dapat menjangkau seluruh area perkotaan dengan dukungan mikrotrans, (8) pelayanan yang mudah, cepat dan tepat melalui layanan moderen berbasis digital, dan (9) pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beralih ke Bus Listrik.
Penambahan jumlah armada di setiap koridor perlu dilakukan untuk memperpendek headway di halte, sehingga penumpang tidak perlu lama menunggu. Andai sudah berbayar, sistem pembayaran sebaiknya non tunai. Kemudian sejumlah halte dapat dilengkapi informasi jadwal kedatangan bus ( Public Transportation Information System). Halte dapat dimanfaatkan untuk sumber pendapatan. ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat
