Indonesia harus Waspada, 60 Negara Terancam Bangkrut

JAYAKARTA NEWS— Setidaknya terdapat empat fenomena global yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi global, di mana tahun ini diproyeksikan hanya sebesar 3,2 persen, dan tahun depan akan menurun kembali menjadi 2,7 persen. Kedua, tingginya angka inflasi, beberapa negara bahkan telah mengalami hiperinflasi.

Ketiga, ancaman resesi ekonomi, di mana lebih dari 60 negara di dunia terancam mengalami kebangkrutan. Serta Keempat, krisis pangan, di mana saat ini tidak kurang dari 345 juta penduduk dunia menghadapi kelaparan akut.

“Berbagai fenomena global di atas ‘membunyikan lonceng’ kewaspadaan komunitas gobal, tidak terkecuali Indonesia. Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan pentingnya kita bersikap waspada menyikapi gambaran suram proyeksi perekonomian global pada tahun 2023. Kondisi perekonomian dan situasi global saat ini tidak sedang baik-baik saja,” papar Ketua MPR Bambang Soesatyo saat melantik Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu, di Komplek MPR RI, Jakarta, Senin (9/11/12).

Anggota MPR RI yang dilantik antara lain, Djenri Alting Keintjem dari F-PDI Perjuangan, Khairul Mukhtar dari F-PAN, dan Ongku P. Hasibuan dari F-PD. Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani,

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, imbauan untuk mengambil sikap waspada, tidaklah hadir dari ruang hampa. Karena sekuat apapun pondasi perekonomian nasional, sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak akan terbebas dari pengaruh kondisi ekonomi dunia dan geopolitik global. Tidak salah jika tema yang diusung oleh Indonesia dalam Presidensi G20 adalah Recover Together, Recover Stronger. Mengisyaratkan urgensi kerjasama dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan, untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan global.

“Memburuknya kondisi perekonomian negara-negara maju pastinya juga akan berdampak pada kinerja ekspor kita. Kemampuan kita dalam menekan laju inflasi yang menurut rilis BPS tercatat pada level 5,71 persen pada Oktober 2022, juga bukan ditopang oleh faktor alamiah perekonomian nasional, namun lebih disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah. Antara lain melalui kebijakan subsidi BBM, yang diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga penghujung tahun 2022. Jika krisis energi global tidak kunjung usai, maka beban subsidi dipastikan akan terus menjadi beban APBN,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, masa Presidensi Indonesia dalam forum G20 akan segera paripurna, dan akan diteruskan oleh India. Tentunya semua memiliki pengharapan besar, bahwa pengalaman menjabat Presidensi G20 dapat dioptimalkan agar berdampak nyata, mengingat G20 merepresentasikan 80 persen kekuatan ekonomi dunia dan 75 persen perdagangan internasional.

“Lebih dari itu, kita juga berharap bahwa tiga isu prioritas yang dikemukakan Indonesia sebagai Presidensi G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi digital, serta satu isu tambahan terkait ketahanan pangan, dapat direspon dengan berbagai langkah inovatif, strategis, dan integratif,” pungkas Bamsoet.***/ebn