JAYAKARTA NEWS— Lika-liku perjalanan sebuah negara dapat tercatat dengan baik dalam arsip sebagai informasi aktual atas peristiwa penting yang telah dilalui. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa arsip negara merupakan memori kolektif yang berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
“Sebagai memori kolektif, arsip merupakan endapan informasi bangsa yang mengandung nilai-nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional “Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New” yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara virtual, Senin (11/10).
Mengutip dari Bung Karno, Tjahjo menyampaikan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut berkeinginan kuat untuk menciptakan peran arsip sebagai sumber pembelajaran sejarah perjalanan bangsa. Tentunya, arsip juga berperan sebagai pertanggungjawaban nasional atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Arsip, sebagai warisan dokumenter perjalanan sebuah bangsa dan negara juga berfungsi sebagai ingatan dunia yang perlu dilestarikan. Sebagai khazanah sejarah bangsa, arsip memainkan peran yang strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang.
Melalui Pekan Memori Dunia: Memory of World, memori kolektif bangsa dapat didiseminasikan dengan baik. Pada tahun ini, ANRI mengusung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok dan pidato Presiden Soekarno di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 dengan judul To Build the World a New sebagai ingatan kolektif dunia atau memory of the world.
Atas prakarsa tersebut, Menteri Tjahjo pun menyampaikan dukungannya. “Kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung upaya ANRI menjadikan tonggak sejarah Indonesia menjadi ingatan kolektif dunia. Terlebih, dua peristiwa penting tersebut merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia,” tutur Tjahjo.
Pada masa tersebut, Indonesia memainkan peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dimulai pada KTT Asia Afrika pada April 1955 di Bandung, Indonesia mulai menonjolkan diri dalam percaturan politik dunia.
Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan pengurangan ketegangan antara dua blok besar dunia yang berkuasa pada saat itu, untuk mencapai perdamaian dunia.
Berkaca dari dua tonggak sejarah Indonesia tersebut, Menteri Tjahjo menyimpulkan bahwa arsip memiliki tiga peran dalam konteks kebangsaan. Pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa.
Kedua, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa.
Tjahjo juga menyampaikan bahwa dunia kearsipan membutuhkan pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi. “Sehingga peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
