JAYAKARTA NEWS— Kebijakan ganjil-genap oleh Provinsi DKI Jakarta, pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur DKI yang lalu, telah disepakati untuk tidak diberlakukan. Sebab, berdasarkan data, sumber penularan sebagian besarnya (62%) berasal dari transportasi umum. Selain itu, Pemerintah pusat juga mendukung agar tempat hiburan dan bioskop untuk sementara belum dibuka terlebih dahulu.
Kantor layanan publik tetap beroperasi secara normal sesuai Surat Edaran Men PAN RB Nomor 58 dan Nomor 67 Tahun 2020, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap kementerian/lembaga akan menegakan aturan persentase pegawai yang dapat WFH dan WFO.
“Untuk pegawai swasta dilakukan flexible working hours di mana pengawasan akan dilakukan oleh Polri/TNI dan Satpol PP akan ditegakan sesuai Inpres 6/Tahun 2020,” kata Menko Airlangga, sebagaimana dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian.
Dalam kesempatan ini Airlangga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut tetap berjalan dan industri tetap bisa berproduksi normal dengan protokol Covid-19. Hal ini tercermin dari meningkatnya PMI Manufaktur ke level ekspansi di 50,8.
Dari sisi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp236,76 triliun atau 34,1% dari pagu Rp695,2 triliun. Dari angka tersebut sebesar Rp15,81 triliun terealisasi untuk sektor Kesehatan.
Airlangga juga mengemukakan beberapa usulan program sedang disiapkan opersionalisasinya. Usulan-usulan program tersebut antara lain beli produk UMKM, tambahan LPDB, voucher pariwisata, hibah pariwisata, dan termasuk perluasan Banpres Produktif.
“Dengan total anggaran sebanyak Rp203,90 triliun di tahun 2020 dan Rp110,2 triliun di 2021, program Perlindungan Sosial meliputi PKH, Sembako, Bansos, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan BLT akan terus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatan sisi permintaan,” kata Airlangga.***/ebn
