Pajak ‘Si Manis’, Pil Pahit untuk Kesehatan yang Lebih Baik

JAYAKARTA NEWS –  Azlan Sohoni, pria paruh baya warga Singapura ini, masuk dalam deretan orang-orang yang kesulitan untuk mengurangi konsumsi gula dalam keseharian hidup mereka.

Bayangkan, setiap hari Azlan, dia mengawali rutinitas hidupnya dengan secangkir Nastle rasa cokelat malt Nestle, yang dia maniskan  dengan gula satu setengah takaran sendok the. Di tempat kerja, Azlan mendapat ‘fasilitas’ lima kaleng Coca-Cola dan beberapa cangkir Milo. Sebenarnya, kantornya menawarinya untuk mencoba beralih ke Diet Coke dan Coke Zero, tetapi dia mengaku tidak dapat meningalkan gula asli.

“Saya sadar bahwa minum terlalu banyak gula tidak baik untuk kesehatan, tetapi saya sudah terbiasa minum minuman yang manis,” ujar Azlan.

Padahal, pemerintah Singapura menginginkan agar masyarakat  mendukung kampanye untuk meninggalkan kebiasaan konsumsi serba gula. Oleh karena masyarakat sulit diajak berubah kepada kebiasaan hidup yang sehat, muncul gagasan bagaimana kalau  pajak atas produk-produk yang menggunakan “si manis” dinaikkan. Ini adalah langkah realistis sebagai  upaya untuk mengatasi peningkatan angka obesitas dan diabetes.

Kekhawatirannya adalah,  masalah kesehatan ini akan menyebabkan membengkaknya biaya medis. Tetapi kampanye di kalangan negara-negara Asia untuk mengurangi konsumsi minuman ringan dan produk-produk manis, berdampak pada perusahaan dan pasar gula.

Di  Singapura misalnya, total biaya perawatan kesehatan adalah 10% pada tahun fiskal yang mulai April 2019 ini. Pengeluaran di bidang kesehatan ini menyumbang 15% dari anggaran nasional untuk tahun ini. Nilainya tidak sedikit bukan? Itukah sebabnya, Kementrian Kesehatan negara kota ini menggaungkan perang melawan diabetes, yang antara lain dipicu oleh tingginya konsumsi gula

Tahun itu, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 9% warga Singapura berusia 18 tahun ke atas menderita diabetes, sementara 35% dikategorikan kelebihan berat badan. Diabetes kini  merupakan  penyebab Nomor 2 masalah kesehatan di sana, dengan potensi komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal.

Desember lalu, kementerian kesehatan mengatakan,  untuk mengerem itu langkah yang tepat adalah  menaikkan retribusi (pajak) gula, serta langkah-langkah lain seperti peraturan periklanan dan bahkan ban langsung pada produk gula tinggi.

Menurut data WHO,  apa yang terjadi di Malaysia juga serupa: 10% dari populasi menderita diabetes sedangkan 37% kelebihan berat badan. Di Thailand, nilainya mencapai 10% dan 32%.

Pemerintah Malaysia bermaksud untuk meningkatkan pajak gula tahun ini. “Hampir satu dari dua diet kelebihan berat badan atau obesitas,” Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan pada November lalu.  Dia mengusulkan bea cukai 0,4 ringgit (10 sen) per liter untuk minuman manis.

Pemerintah berencana untuk menargetkan dua jenis minuman: minuman yang gula atau makanan lainnya telah melebihi 5 gram per 100 ml; dan jus yang mengandung lebih dari 12 gram gula per 100 ml.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga melihat pajak minuman dan makanan manis, sebagai sumber pendapatan baru karena berupaya menopang keuangannya.

Rencana awal adalah untuk menerapkan pajak pada 1 April, tetapi tanggal mulainya ini telah didorong kembali ke Juli, agar memungkinkan pelaku bisnis lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Namun, tahun ini, Malaysia kemungkinan akan menjadi negara Asia Tenggara keempat yang menetapkan pajak semacam itu.

Brunei dan Thailand telah menetaokan pajak itu  pada tahun 2017, dan Filipina mengikutinya pada Januari 2018. Vietnam juga berpikir untuk mengenakan pajak minuman manis.

WHO melihat pajak gula sebagai obat yang tepat: “Kebijakan yang mengarah pada setidaknya 20% kenaikan harga minuman akan menjadi hasil dari pengurangan proporsional dalam konsumsi produk,” organisasi menyarankan pada 2016.

Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa pendekatan ini benar-benar menekan penjualan minuman ringan.

Negara ini sekarang mengenakan biaya 6 peso (11 sen) per liter untuk minuman yang mengandung pemanis kalori atau noncaloric, dan 12 peso untuk mereka yang menggunakan sirup jagung fruktosa tinggi. Pemerintah mengecualikan minuman berbasis susu dan campuran kopi, yang populer di kalangan orang miskin.

Penjualan minuman pajak untuk konsumsi  ibu dan bayi di negara itu turun rata-rata 8,7% pada Februari 2018, demikian hasil survey  perusahaan riset Nielsen. WHO memuji kebijakan itu tahun lalu, dan mengatakan itu dapat mencegah 24.000 kematian dini terkait diabetes, stroke dan penyakit jantung selama 20 tahun ke depan.

Seperti Mahathir, Presiden Filipina Rodrigo Dutert,  dari  pajak  minuman  pemerintah mendapatkan $ 570 juta.

Tetapi, kebijakan itu akan menyakitkan  bagi negara-negara penghasil gula. Produsen tebu terbesar dunia pada 2017 adalah Brasil, sebesar 758 juta ton. India berada di urutan kedua, 306 juta ton, diikuti oleh Cina (104 juta ton) dan Thailand (102 juta ton). Filipina, Indonesia, Vietnam dan Myanmar juga merupakan produsen utama.

Atas kebijakan perpajakan ini, kalangan industri makanan dan minuman gula Thailand, serta perusahaan-perusahaan berjuang untuk menyesuaikan harga dan harga kompetitif mereka.

Secara alami, pajak juga mengurangi permintaan gula di pasar domestik. Menurut Kantor Dewan Tebu dan Gula Thailand, yang mengawasi industri gula, pembuat minuman menggunakan 440.000 ton pada 2017, turun dari 540.000 ton pada tahun sebelumnya. Gula yang digunakan dalam makanan ringan turun menjadi 29.000 ton dari 36.000 ton.

Menghadapi kelebihan gula sendiri, pemerintah India telah berupaya untuk mendorong ekspor pada musim 2018-2019, menawarkan subsidi ekspor dengan tujuan pengiriman 5 juta ton. Namun demikian, penguatan rupee dan penurunan harga gula global bertentangan dengan rencana tersebut, dan ekspor diproyeksikan hanya mencapai 2,5 juta hingga 3,5 juta ton musim ini.

Peningkatan stok dapat memaksa pemerintah India pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada petani dan industri yang sakit menjelang pemilihan umum yang akan diadakan pada bulan Mei.

Harga gula global belum pulih dari penurunan yang dimulai pada akhir 2016. Futures patokan internasional diperdagangkan pada sekitar 12 sen per pon di New York pada awal Maret, sekitar setengah puncak baru-baru ini lebih dari 23 sen pada Oktober 2016.

Ada beberapa alasan untuk ini, termasuk cuaca yang menguntungkan dan deregulasi industri di negara-negara tertentu – yang keduanya memicu kekhawatiran kelebihan pasokan. Harga minyak mentah juga diperhitungkan, karena gula merupakan bahan baku penting untuk etanol bahan bakar alternatif.

Tekanan pajak tidak membantu. “Prospek kenaikan pajak dan meningkatnya persaingan di antara negara-negara produsen utama mungkin telah tercermin dalam penurunan harga gula mentah selama tiga tahun terakhir,” kata Margaret Yang, analis CMC Markets yang berbasis di Singapura.

Kalangan usaha  menanggapi ancaman pengurangan konsumsi gula dengan serius. Pedagang komoditas pertanian Singapura Olam International pada Januari mengumumkan akan melepaskan bisnis gula, yang dianggapnya tidak berkelanjutan.

“Saya pikir dengan pajak, akan ada beberapa pengurangan dalam konsumsi yang bervariasi dari satu negara ke negara, tetapi akan ada pengurangan yang pasti,” kata pendiri dan CEO Olam Sunny Verghese.

“Perkiraan kami  adalah bahwa … pengurangan 8% hingga 10% dimungkinkan tergantung pada tingkat pajak.”

Wilmar International, pedagang komoditas lain yang berbasis di Singapura, tahun lalu mencatat kerugian dalam penurunan nilai sebesar $ 138 juta pada aset gula Australia.

Ke depan, beberapa petani cenderung beralih dari gula ke produk lain, atau berusaha menjual gula untuk keperluan selain makanan. Teerachai Saenkaew, anggota kelompok petani gula di timur laut Thailand, menyarankan bahwa strategi bernilai tambah lebih tinggi dapat mengambil harga tebu yang lebih tinggi.

Jeffrey Halley, analis pasar senior di Oanda di Singapura, mengatakan bahwa produsen Asia dapat belajar dari pemain No. 1 Brasil.

“Pengilangan gula Brasil semuanya mampu menghasilkan gula rafinasi dan etanol,” kata Halley, menambahkan bahwa mereka memiliki “kemampuan untuk beralih di antara keduanya seperti yang ditentukan pasar.”

Halley berpendapat pemerintah Asia mungkin perlu melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengkompensasi penurunan konsumsi gula.

“Saat ini India memiliki target 2020 untuk menambahkan 20% etanol ke minyak sulingan, yang sangat jauh dari pencapaian,” kata Halley.

India dan Thailand sama-sama mengizinkan etanol hanya dimurnikan dari molase, bukan tebu. Jika India dan Thailand dapat mengubah undang-undang ini dan membantu kilang gula dalam transisi ke produksi ganda, India misalnya dapat hampir memenuhi target.”

Kembali di Singapura, konsumen seperti Azlan  bersiap untuk langkah pemerintah selanjutnya dalam perang melawan diabetes. Sebuah mesin penjual otomatis di kantor Sohoni menjual 320 ml kaleng Coke seharga 1,2 dolar Singapura (88 sen), dan ia mengakui kemungkinan akan mengurangi asupan lima kaleng sehari jika harganya naik menjadi SG $ 2. Namun, dia bersumpah, “Aku tidak akan pernah berhenti minum Coke.”

Nah…..begitu kan? ***