Di tengah riuh percakapan publik Bali yang kerap ditarik ke wilayah politik elektoral, viralitas media sosial, dan adu persepsi sesaat, sosok I Putu Eka Mahardhika, S.IP., M.AP., atau yang akrab disapa Jro Eka, menawarkan jalur yang berbeda.
Ia tidak semata hadir sebagai komunikator kebijakan, tidak pula hanya sebagai aktivis lingkungan atau tokoh muda yang gemar berbicara dalam forum-forum publik. Lebih jauh dari itu, Jro Eka tampak sedang mencoba membangun satu bahasa gerakan: merawat Bali dari akar.
Bahasa itu ia sebut dengan istilah yang sederhana, tetapi kuat secara kultural: “Ngempu Bali”.
Dalam bahasa yang hidup di tengah masyarakat Bali, “ngempu” bukan sekadar menjaga. Ia mengandung makna mengasuh, memelihara, menuntun, dan merawat sesuatu yang bernilai agar tetap hidup serta tumbuh.
Maka, ketika gagasan ini dibawa ke ruang publik, “Ngempu Bali” tidak bisa dibaca hanya sebagai slogan manis. Ia adalah kritik terhadap cara pandang yang selama ini terlalu sering memperlakukan Bali sebagai komoditas: dijual karena indah, dipromosikan karena eksotis, tetapi kerap dilupakan sebagai ruang hidup yang rapuh.
Bali hari ini memang sedang berada dalam tekanan besar. Pariwisata terus tumbuh. Kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali sepanjang 2025 mencapai hampir 6,95 juta kunjungan. Angka itu menunjukkan denyut ekonomi yang penting, tetapi pada saat yang sama membawa beban ekologis, sosial, dan kultural yang tidak kecil.
Di sisi lain, timbunan sampah Bali pada 2024 disebut mencapai sekitar 1,2 juta ton. Ini bukan angka kecil untuk sebuah pulau yang ukuran geografisnya terbatas dan daya dukung lingkungannya tidak bisa dipaksa tanpa batas.
Di titik itulah gagasan Jro Eka menjadi relevan. Ia tidak menawarkan cara pandang yang menolak pembangunan. Ia juga tidak memunggungi pariwisata. Yang ia dorong adalah kesadaran bahwa Bali tidak cukup hanya dikelola dengan logika pertumbuhan. Bali harus dirawat dengan etika keberlanjutan.
Sebagai Direktur Mahardhika Institute, Jro Eka terlihat berusaha menempatkan lembaganya bukan semata sebagai pusat kajian, melainkan sebagai ruang pertemuan antara pengetahuan, adat, komunitas, dan gerakan sosial. Dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat pesisir, terutama di Jimbaran dan Tanjung Benoa, gagasan “Ngempu” diterjemahkan ke dalam kerja yang lebih konkret: menjaga mangrove, membersihkan pesisir, mendampingi komunitas nelayan, dan mendorong keterlibatan masyarakat adat sebagai pelaku utama konservasi.
Ini penting. Sebab, selama ini banyak program lingkungan berhenti sebagai seremoni. Ada aksi bersih-bersih, ada dokumentasi, ada spanduk, ada unggahan media sosial, lalu selesai. Setelah itu, sampah kembali datang, pesisir kembali kotor, dan masyarakat lokal kembali menjadi penonton dari kebijakan yang menyangkut hidup mereka sendiri.
Jro Eka tampaknya membaca kelemahan itu. Karena itu, gagasan “Ngempu Bali” perlu dipahami sebagai upaya mengembalikan masyarakat lokal ke pusat perubahan. Dalam konteks pesisir, nelayan bukan hanya objek program lingkungan. Mereka adalah penjaga pertama ekosistem laut.
Dalam konteks desa adat, krama bukan sekadar penerima sosialisasi. Mereka adalah pemilik pengetahuan lokal tentang ruang, sumber air, hutan, pesisir, dan tata hidup yang telah dibentuk selama berabad-abad.
Di sinilah sisi menarik Jro Eka. Ia bergerak di antara dua dunia yang sering kali sulit dipertemukan: dunia kebijakan formal dan dunia masyarakat akar rumput. Sebagai figur yang disebut berada dalam lingkar komunikasi Gubernur Bali periode 2025–2030, ia tentu dekat dengan ruang kekuasaan. Namun sebagai pencetus gerakan “Ngempu Bali” dan Direktur Mahardhika Institute, ia juga membawa bahasa komunitas, bahasa adat, dan bahasa ekologi.
Posisi semacam ini tidak mudah. Ia bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa dicurigai sebagai corong kekuasaan. Ia bisa menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, tetapi juga berisiko dianggap terlalu dekat dengan narasi resmi. Karena itu, tantangan terbesar bagi Jro Eka bukan hanya melahirkan gagasan, melainkan menjaga kredibilitas gagasan tersebut.
Kredibilitas itu hanya bisa dijaga dengan dua hal: keberanian untuk tetap kritis dan kemampuan menunjukkan dampak nyata.
Dalam isu penataan Kawasan Pura Agung Besakih, misalnya, Jro Eka menunjukkan pola komunikasi yang menarik. Ia tidak menolak penataan infrastruktur. Ia bahkan mengakui pentingnya pembenahan kawasan suci tersebut. Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi manajemen layanan, alur pemedek, fasilitas kesehatan, toilet, papan informasi, hingga pengelolaan sampah. Sikap seperti ini memperlihatkan bentuk kritik yang tidak destruktif, tetapi korektif. Kritik yang tidak sekadar mencari salah, tetapi mendorong perbaikan.
Model kritik semacam ini jarang terlihat di ruang publik digital hari ini. Terlalu banyak orang memilih dua kutub ekstrem: memuja tanpa catatan atau menyerang tanpa solusi. Jro Eka, setidaknya dari jejak publiknya, mencoba mengambil posisi yang lebih produktif: mendukung hal yang benar, mengingatkan hal yang kurang, dan menawarkan jalan perbaikan.
Latar akademiknya dalam ilmu sosial-politik dan administrasi publik turut memberi warna pada cara pandangnya. Ia bukan hanya berbicara dengan bahasa aktivisme, tetapi juga memahami pentingnya tata kelola. Tulisan akademiknya tentang Mal Pelayanan Publik Badung, misalnya, menunjukkan perhatiannya pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Artinya, sejak awal ia punya minat pada hubungan antara negara dan warga: bagaimana negara hadir, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari sistem yang lebih tertata.
Namun kekuatan Jro Eka tidak hanya berada pada ranah akademik. Ia juga punya jejak dalam gerakan kepemudaan dan literasi. Melalui keterlibatannya dalam Peradah Bali dan buku “Bali Nanem Tuwuh”, ia mendorong generasi muda Bali agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut menyumbangkan gagasan.
Ini penting, sebab masa depan Bali tidak cukup hanya dibicarakan oleh pejabat, investor, dan pelaku industri pariwisata. Masa depan Bali juga harus dirumuskan oleh anak mudanya sendiri.
Generasi muda Bali hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka hidup di antara tekanan ekonomi pariwisata, krisis ruang, perubahan nilai budaya, kerusakan lingkungan, dan banjir informasi media sosial. Mereka dituntut modern, tetapi juga diminta menjaga tradisi. Mereka didorong masuk pasar global, tetapi juga dibebani tanggung jawab merawat tanah leluhur. Dalam situasi seperti ini, gagasan “Ngempu Bali” bisa menjadi panggilan moral agar anak muda Bali tidak tercerabut dari akarnya.
Tetapi gagasan ini harus terus diuji. “Ngempu Bali” tidak boleh berhenti sebagai frasa yang indah. Ia harus turun menjadi metode kerja. Misalnya, jika bicara soal pesisir, harus ada data tentang titik kerusakan, volume sampah, kualitas air, kondisi mangrove, dan keterlibatan masyarakat. Jika bicara soal literasi, harus ada ruang belajar yang rutin, dokumentasi gagasan, dan kaderisasi anak muda. Jika bicara soal adat, harus ada penghormatan nyata terhadap masyarakat adat sebagai subjek, bukan hanya ornamen dalam narasi pembangunan.
Inilah pekerjaan besar Jro Eka dan Mahardhika Institute ke depan. Mereka perlu membuktikan bahwa gerakan berbasis nilai lokal bisa bekerja dengan standar modern: terukur, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Bali tidak kekurangan slogan. Bali tidak kekurangan seremoni. Bali tidak kekurangan tokoh yang pandai berbicara tentang budaya. Yang lebih dibutuhkan Bali hari ini adalah orang-orang yang bersedia bekerja di wilayah yang tidak selalu riuh: mendampingi warga, membangun literasi, menghubungkan komunitas, mengawal kebijakan, dan menjaga agar pembangunan tidak kehilangan nurani.
Dalam konteks itu, Jro Eka menjadi figur yang patut diperhatikan. Ia merepresentasikan jenis aktivisme baru di Bali: tidak sepenuhnya berada di luar negara, tetapi juga tidak sepenuhnya larut dalam birokrasi; tidak hanya bicara identitas budaya, tetapi mencoba mengubahnya menjadi gerakan sosial; tidak hanya mengkritik, tetapi ikut membangun perangkat kerja di lapangan.
Apakah jalan ini mudah? Tentu tidak. Kedekatan dengan kekuasaan akan selalu melahirkan pertanyaan. Gerakan lingkungan akan selalu diuji oleh konsistensi. Bahasa kultural akan selalu berhadapan dengan tuntutan data. Tetapi justru di situlah nilai seorang Jro Eka akan diuji: apakah ia mampu menjaga “Ngempu Bali” sebagai gerakan yang hidup, atau membiarkannya menjadi sekadar jargon yang lewat di ruang publik.
Bali sedang membutuhkan cara pandang yang lebih jernih. Pulau ini tidak bisa terus dibaca hanya sebagai destinasi wisata. Ia adalah rumah. Ia adalah ruang hidup. Ia adalah warisan. Ia adalah tanggung jawab.
Dan barangkali, dari kata “ngempu” itulah kita kembali diingatkan bahwa mencintai Bali bukan hanya soal bangga menjadi bagian darinya. Mencintai Bali berarti bersedia merawatnya, bahkan ketika pekerjaan itu tidak selalu tampak megah, tidak selalu viral, dan tidak selalu mendapat tepuk tangan.
Di sanalah Jro Eka menemukan relevansinya: sebagai figur yang mencoba mengubah kecintaan kepada Bali menjadi kerja sosial yang lebih nyata.
Penulis : Anugrah Arifanto
Penulis adalah seorang Pengamat Media Sosial
