JAYAKARTA NEWS— Film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ boleh diputar di M Bloc dan kota lain, tapi dicekal di Ternate (Maluku Utara) dan Mataram (NTB).
Karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini dianggap judulnya terlalu provokatif dan masyarakat banyak yang menolak di medsos.
Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi menilai penayangan dan diskusi Pesta Babi sarat isu SARA dan masyarakat mudah dipolitisir. “Mari kita saling menghargai dan menjaga keamanan yang kondusif di Ternate,” pinta Jani Setiadi.
Namun, Yunita Kausar selaku Koordinator Penyelenggara dari Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Ternate mengecam pembubaran Pesta Babi.
“Ini bagian dari kebebasan ekspresi dan dijamin Konstitusi. Setiap warganegara berhak bersuara dalam negara demokrasi dan ruang diskusi asal tak melanggar hukum,” elak Yunita Kausar.
Ditegaskannya, saat ini negara menjadi takut terhadap diskusi dan film dokumenter.
Senada yang terjadi di Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB. Pihak Rektorat Kampus membubarkan acara penayangan dan diskusi Pesta Babi.
Menanggapi hal pelarangan di Ternate dan Mataram, sutradara Dandhy Laksono menyayangkan hal tersebut terjadi di era reformasi.
“Ini paradoks. Seharusnya diputar di kampus merupakan ruang aman untuk kebebasan berekspresi, bukan dipersempit,” gertak Dandhy Laksono.
Pesta Babi yang beroleh apresiasi saat diputar di Sydney, Australia, menceritakan kehidupan masyarakat adat di Merauke, Boven Digul dan Mappi, Papua Selatan yang tersingkirkan hutan adat dan lingkungan sekitarnya.
Film ini mengangkat isu deforestasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua serta keterlibatan militer di agenda negara yang membuka lahan pangan dan industri bioenergi.
Pesta Babi difasilitasi oleh Wachdog, Jubi id, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat dan Expedisi Baru. (pik)
