JAYAKARTA NEWS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Menurut Presiden, hal tersebut salah satunya diwujudkan dari upaya pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa ekonomi berdasarkan Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Presiden menyebut di antaranya adalah dalam pemenuhan gizi masyarakat hingga perlindungan pekerja.
“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” tegasnya.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila juga mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. “Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Di hari lahir Pancasila, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menghadirkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Ekonomi Pancasila merupakan jalan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan sejahtera.***/mel
