Jayakarta News – Tidak semua menteri di Kabinet Kerja jilid I (2014 – 2019) berkinerja baik. Akan tetapi, dapat dipastikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai yang terburuk. Ia bahkan beroleh skor paling jelek (1 – 2) dalam evaluasi kabinet yang diselenggarakan Concern Strategic Think Tank bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi, beberapa waktu lalu.
Patron Concern, Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo, Ph.D, menyesalkan, Kementerian Perhubungan lima tahun terakhir dipimpin oleh menteri yang sia-sia. “Lima tahun Kementerian Perhubungan terpuruk. Padahal, dalam sejarahnya, kementerian ini pernah dipimpin orang-orang hebat, seperti Abikoesno Tjokrosoejoso, Ir Djuanda, Ali Sadikin, Djatikusumo, Frans Seda, Emil Salim, Rusjmin Nurjadin, dll,” ujarnya.
Alih-alih introspeksi terhadap kinerja buruk, BKS malah melakukan survei kinerja abal-abal yang menelurkan hasil seolah kinerjanya terbaik. “Saya ingin tertawa melihatnya. Kalau jelek ya jelek saja. Kinerja itu bukan dilihat dari hasil survei bayaran, tetapi terukur. Bagaimana mau mengklaim kinerjanya baik, kalau fakta-fakta menyebutkan sebaliknya?” kata Prof Kikiek.
Penyandang sabuk Dan IV Inkai itu menyebut serentetan kinerja buruk Budi Karya Sumadi selaku Menhub. “Bukan untuk membuka aib, tapi supaya masyarakat tidak lupa, bahwa ia pembantu presiden dan pejabat publik yang gagal,” tegasnya.
Ihwal semakin mahalnya tiket jasa angkutan penerbangan yang begitu dirasakan masyarakat. Ironisnya, Peraturan Menteri yang dia keluarkan tentang tarif penerbangan, tidak digubris oleh maskapai. “Kelihatan tidak ada marwah dan kewibawaan. Budi Karya itu sosok yang tidak dianggap oleh para pelaku bisnis penerbangan, juga oleh banyak stakeholder perhubungan lain,” katanya.
Hermawan Sulistyo bahkan menunjukkan sejumlah proyek mercu suar Kemenhub, tetapi pada akhirnya mangkrak. Yang pertama, Bandara Kertajati, Majalengka – Jawa Barat. Sejak diresmikan tanggal 24 Mei 2018 dengan biaya investasi Rp 2,6 triliun. Bandara ini masih belum terlayani oleh penerbangan (sekarang hanya 2 panerbangan), yang disebabkan aksesibilitas yang rendah, sehingga kurang diminati masyarakat.
Yang kedua adalah KA bandara Soekarno – Hatta. KA bandara mulai dioperasikan sejak 1 Desember 2017 dengan biaya investasi sebesar Rp 5 triliun. Di tengah perjalanan, bahkan sempat ambles dan meminta korban. Setelah hampir 2 tahun operasi, animo masyarakat terhadap angkutan ini sangat minim.
Proyek mangkrak ketiga adalah LRT Palembang dan LRT Velodrome. Angkutan KA yang dibangun untuk menunjang Asian Games dan menelan investasi Rp 10,9 triliun untuk LRT Palembang dan Rp 6,8 triliun untuk LRT Kelapagading-Velodrome, akhirnya menyisakan masalah. Bahkan sampai Asian Games selesai, kedua proyek ini belum dapat dioperasikan. Sejak Juni 2018 dioperasikan, LRT Palembang masih sangat sepi peminat, hal ini terlihat dari load factor penumpang di bawah 40%.
Tidak berhenti di situ, Prof Kikiek bahkan menunjukkan kesia-siaan proyek perhubungan di era Budi Karya Sumadi. Tak tanggung-tanggung, ia mencatat ada 33 pelabuhan mangkrak. Rinciannya, 10 proyek pelabuhan berada di wilayah Sumatera, 12 ada di Kalimantan, dua di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur, empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua. “Total investasi 33 pelabuhan mangkrak tersebut sebesar Rp 2,8 triliun,” tambahnya.
Masih ada lagi yang membuat Budi Karya Sumadi dinobatkan sebagai menteri berkinerja terburuk lima tahun terakhir. Kita tahu, kata Kikiek, bahwa ada Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden melalui Perpres no 3 tahun 2016. Lengkapnya, terdapat 225 proyek untuk semua sektor pembangunan. Sektor perhubungan mempunyai tanggung jawab sebanyak 33 proyek pembangunan. Dari 33 proyek strategis nasional (PSN) bidang transportasi, sampai kabinet hampir berakhir baru 10 PSN yang selesai (2 di antaranya KA Bandara Soekarno Hatta dan MRT bukan diselesaikan Kemenhub).
Dari sisi SDM, menteri yang satu ini menempatkan banyak perwira TNI aktif menduduki jabatan struktural di Kemenhub dari eselon IV, III dan II yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kesan yang mudah dibaca adalah, menteri Budi Karya ini seorang penakut lagi pengecut, sehingga merasa aman jika dikelilingi tentara,” ujar Kikiek sambil tersenyum.
Nah, kembali ke deretan kinerja buruk Menteri Budi Karya Sumadi. Disebutkan, program angkutan tol laut yang merupakan janji presiden di nawa cita masih jauh dari kata efisien dan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kapal kosong saat kembali dari Jakarta ke sentra produksi ternak. “Sangat kontradiksi dengan uang subsidi yang tiap tahun meningkat. Lagi-lagi menunjukkan menteri Budi Karya ini tidak punya visi bisnis, tidak malu menadah subsidi untuk menutupi kegagalannya,” kata Kikiek.
Hal lain yang tak kalah memalukan adalah ketidakmampuan Menhub Budi Karya Sumadi selaku regulator menjawab perkembangan teknologi yang cepat. Bukan saja masyarakat luas, para pegawai di sekitarnya juga tahu kalau dia orang yang gagap teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan dibatalkannya Peraturan Menteri Perhubungan oleh MA terkait angkutan online, bukan cuma sekali namun sampai beberapa kali. Yang pertama PM 26 tahun 2017 dan yang kedua PM 108 tahun 2017.
“Intinya begini. Orang ini lima tahun menjadi faktor negatif Kabinet Kerja. Celaka dia kalau masih merasa dirinya hebat dan mampu. Lebih celaka kalau masih diakomodir,” ujar Hermawan “Kikiek” Sulistyo, serius. (rr)
