Jayakarta News – Pertanyaan menohok itu dilontarkan kandidat Walikota Medan dari jalur Independen, Dr. H. Edy Ikhsan, SH, MA. Menurutnya, Jakarta dengan segala kelebihan dan kekurangan, pantas disebut sebagai kota terbesar di Indonesia. Surabaya bahkan makin mengokohkan posisinya sebagai kota kedua terbesar, karena keberhasilan Walikota Tri Rismaharini.
Jika ada alat ukur besar-kecil sebuah kota, niscaya perbedaan Jakarta dan Surabaya relatif tidak terlalu jomplang. Medan, adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang ditasbihkan sebagai kota besar ketiga di Indonesia. “Dari banyak parameter, gap antara Jakarta dan Medan teramat lebar. Bahkan, dibanding kota Surabaya, Medan jauh tertinggal,” ujar Ikhsan, anak kelima dari tujuh bersaudara dari ayah Melayu dan ibu boru Harahap itu.
DKI Jakarta dengan luas wilayah sekitar 650 km persegi, dan jumlah penduduk sekitar 10 juta, membukukan angka APBD tahun 2019 sekitar Rp 75 triliun. Sementara, kota Surabaya dengan luas 350 km persegi, dan jumlah penduduk 2,9 juta (2018) mencatatkan angka APBD Rp 9,5 triliun. Sedangkan kota Medan dengan luas wilayah 265 km persegi, dan jumlah penduduk lebih dari 2,2 juta jiwa (BPS 2018), APBD-nya Rp 6,1 triliun.
“Apa yang dapat kita cermati dari data APBD tiga kota besar itu? Jakarta, tidak perlu kita bahas. Yang menarik justru Surabaya dan Medan. Surabaya dengan Rp 9,5 triliun, memiliki luas wilayah 350 km persegi dan penduduk 2,9 juta. Sedangkan Medan, dengan Rp 6,1 triliun, memiliki luas 265 km persegi dan jumlah penduduk 2,2 juta. Wajar kalau saya katakan sejatinya nilai Rp 9,5 triliun Surabaya tidak jauh dengan Rp 6,1 triliun Medan, jika dihitung dengan perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk kedua kota itu,” ujar Ikhsan.
Ayah dua orang anak itu mengajak masyarakat kota Medan memiliki perspektif yang sama dalam melihat persoalan kotanya. Melihat Medan dengan problem kemacetan, problem pengangguran, problem kejahatan, problem banjir, problem gap sosial antar penduduknya, serta problem-problem lain yang banyak ditulis di media massa, sejatinya perspektif atau sudut pandang parsial dan sektoral.
“Jakarta dan Surabaya maju karena baik dalam hal tata kelola anggaran. Indikasinya sederhana sekali. Laporan Keuanggan DKI Jakarta dan Surabaya, beroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan Kota Medan lima tahun berturut-turut tidak beranjak dari opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Itu pun, yang terakhir, masih ada sejumlah catatan. Artinya jelas, Jakarta dan Surabaya relatif tidak memiliki kesalahan dalam tata kelola anggaran, sedangkan Medan masih bermasalah,” ujar dosen Fakultas Hukum USU Medan itu.
Opini WDP tidak bisa dipandang sepele. Setidaknya jika dibandingkan banyak kota lain yang lebih kecil, bahkan lebih terpencil, tetapi sudah beroleh opini tertinggi BPK, yakni WTP. Sedangkan Medan sebagai kota besar ketiga, masih berada di opini kelas dua, WDP. “Saya pastikan banyak yang menyimpang. Jika tidak percaya, mari kita bedah Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemko Medan lima lima tahun terakhir,” tegas Edy Ikhsan.
Ikhsan merasa gemas, melihat lambatnya pertumbuhan kota Medan. Sementara potensi ekonomi yang dimiliki, bisa melampaui Surabaya. Ia yakin, jika tata kelola APBD Kota Medan baik dan benar, maka persoalan-persoalan laten bisa pelan-tapi-pasti teratasi. “Mengejar ketertinggalan, mengatasi menumpuknya masalah, tidak bisa dikerjakan dengan pola business as usual,” tandas akademisi yang banyak terlibat di persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan itu.
Pembenahan tata kelola keuangan adalah persoalan urgent Kota Medan yang harus dibenahi. Jika tata kelola keuangan benar, tidak ada fraud atau potensi penyalahgunaan wewenang, bahkan korupsi. Jika itu sudah baik, maka dana yang ada bisa dimaksimalkan untuk mengatasi berbagai problem yang ada, sambil menggenjot penerimaan asli daerah, agar dana perimbangan bisa naik signifikan. “Jika bisa mencapai posisi itu, barulah Medan pantas menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia,” ujar Ikhsan sambil tersenyum. (monang s)
