Rakyat Myanmar Membangkang, Demonstrasi Tolak Kudeta Militer

JAYAKARTA NEWS –Untuk kali pertama sejak 2007 rakyat Myanmar kembali berunjuk rasa besar-besaran menolak kembalinya junta militer pemimpin negeri dengan sumber daya alam nan kaya raya itu. Demonstrasi hari Selasa (9/2/2021) mulai dilakukan di kota terbesar Myanmar, Yangon.

Aksi massa tersebut jelas-jelas menentang peringatan dari militer yang mengancam “tindakan” terhadap pertemuan besar.

Sejak junta melancarkan kudeta pada 1 Februari dan menggulingkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dari kekuasaan, gelombang perbedaan pendapat telah melanda negara itu – dengan ratusan ribu orang berkumpul di kota-kota besar.

Pada hari Senin (8/2/2021), militer mengeluarkan peringatan keras di TV pemerintah, seraya bersumpah untuk mengambil “tindakan … terhadap pelanggaran yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara”.

Jam malam dan larangan pertemuan juga diumumkan untuk area hotspot di seluruh negeri, termasuk kota San Chaung dan Kamayut Yangon – tempat utama di mana pengunjuk rasa berkumpul dalam beberapa hari terakhir.

Namun di kotapraja San Chaung, sekitar 200 guru berunjuk rasa menentang perintah pada Selasa. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami adalah guru, Kami ingin keadilan” dan melambaikan hormat tiga jari, sebuah isyarat yang mereka dipinjam dari gerakan pro-demokrasi di seluruh Asia.

“Daw Aung San Suu Kyi Gratis!” mereka berteriak saat berbaris di jalan utama, di mana mobil-mobil yang lewat membunyikan klakson untuk mendukung.

“Jatuhkan kediktatoran militer!”

Di seberang kota, kelompok lain berkumpul di depan markas besar partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Mengenakan warna merah – warna NLD – para pengunjuk rasa membawa potret Suu Kyi dan meneriakkan agar militer membebaskannya.

Meskipun reputasinya ternoda di Barat, karena penanganannya terhadap krisis Rohingya, Suu Kyi tetap menjadi tokoh yang sangat populer di negara itu. Dalam pemilu November 2020 lalu, Suu Kyi dengan partainya menyapu lebih dari 80 persen suara.

Tetapi tentara mengatakan pemungutan suara itu dinodai dengan penipuan pemilih yang meluas, terstruktur dan masif. Inilah alasan yang mereka gunakan untuk membenarkan kudeta militer.(sm)