Insyaallah, 2045 Indonesia Menjadi Negara Maju

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo, optimistis mimpi dan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar pada tahun 2045, yakni saat Indonesia menginjak usia satu abad, dapat terwujud dan tercapai.

Hal tersebut Kepala Negara sampaikan saat memberikan pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden RI dalam acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, Insyaallah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan, menurut hitung-hitungan, Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Presiden, mimpi lain pada tahun 2045 adalah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD7 triliun dan sudah masuk negara lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

“Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” ujarnya.

Untuk mencapai itu, maka salah satu syarat yang disebut Presiden adalah dengan berinovasi, yakni terus mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru, sehingga tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.

“Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.

Seringkali, menurutnya, birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

“Kalau ditanya, jawabnya ‘Program sudah terlaksana Pak’. Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya,” kata Presiden sekali lagi menegaskan.

Pada kesempatan tersebut ia pun menganalogikan tugas Pemerintah berorientasi hasil tersebut seperti mengirimkan pesan dalam aplikasi berbagi pesan.

“Seperti lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. ***jpp/ebn