Deklarasi dari Mutiara Hitam

 Deklarasi dari Mutiara Hitam

Deklarasi Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua, dibacakan oleh Yanto Eluay. (foto: P5)

Pepera 1969 Final, Papua Bagian dari NKRI

JAYAKARTA NEWS – Semakin banyak elemen masyarakat di tanah Papua yang menyadari, bahwa banyak pihak yang mencoba membuat konflik dengan kampanye usang Papua Merdeka. Buntutnya adalah menciptakan ketidakstabilan di bumi Mutiara Hitam. Sementara, korbannya adalah rakyat Papua itu sendiri.

Adalah Yanto Eluay putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay yang prihatin dengan keadaan tersebut. Karenanya, sebagai putra dari tokoh Pepera 1969, ia merasa berkewajiban meredam setiap upaya mencerai-beraikan masyarakat Papua.

Untuk itulah, pada momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, Yanto membuka cakrawala berpikir masyaraka Papua lebih realistis dan tidak mudah diombang-ambingkan propaganda negatif yang berujung pada konflik.

“Kami baru saja menggelar Deklarasi Presidium Putra-putri Pejuang Pepera Provinsi Papua dan Pernyatan Sikap Ormas-ormas Merah Putih dalam wadah Komponen Merah Putih Papua – Republik Indonesia,” tegas Yanto, seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi Ondo.

Tujuan kegiatan adalah penegasan komitmen dalam “Menjaga dan Mengawal Keputusan Pepera 1969 dan Mendukung Seluruh Program Pemerintah Republik Indonesia di Tanah Papua”. Acara tersebut dilangsungkan Rabu (28/10/2020) pukul 14.00 WIT di Pendopo Adat Ondofolo Yanto Eluay, Kampung Sereh, Jl Bestuur Post No. 15, Sentani, Papua.

Tampak hadir antara lain Brigjen TNI Isak Pangemanan (Danrem 172/PWY), Mathius Awoitouw SE, M.Si (Bupati Jayapura), AKBP Dr. Victor Dean Mackbon, SH.,S.IK.,MH.,M.SI  (Kapolres Jayapura), Letkol Kav Harto Wibowo, S.E,M. Tr. (Han) (Danden Inteldam XVII/Cend), Mayor Inf Saeri (Danyonif R 751/VJS) , Kapten Laut PM Edwin (Kasatprov Denma Lantamal X Jayapura), dan AKP Ruben Palayukan, S.PT.,S.IK (Kapolsek Sentani Kota).

Di deretan undangan lain, tampak pula Yonas Nussy (Sekjen Barisan Merah Prov. Papua), Yanto Eluway (Ondoafi Kampung Sereh sekaligus tuan rumah), Frits Arebo (Ketua Umum Pemuda Papua), dan Agus Rawa Kogoya (Ketua Lapago Prov. Papua).

Pemerintah, TNI, Polri dan unsur Ormas di Papua menyambut baik Deklarasi Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua. (foto: P5)

Deklarasi

Pukul 14.29 WIT acara dimulai. Setelah dibuka dengan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan Deklarasi Putra Putri Pejuang Pepera Paua oleh Yanto Eluay selaku (Ketua Putra-Putri Pejuang Pepera Papua).

Berikut teks deklarasi:

DEKLARASI PRESIDUM PUTRA PUTRI PEJUANG PEPERA PROVINSI PAPUA :

Kami Putra-Putri Pejuang PEPERA yang adalah anak cucu dari pelaku sejarah PEPERA Tahun 1969 membentuk Himpunan Organisasi dengan nama Presidium Putra-Putri Pejuang PEPERA Prov. Papua, sebagai wadah untuk memberi diri dan berbakti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempersatukan kembali semangat perjuangan para pendahulu demi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kami siap memperjuangkan dan berkomitmen untuk :

1. Terus berjuang sebagai amanah suci dalam menjalankan nilai-nilai keputusan PEPERA sebagai tumpah darah para pendahulu.

2. Mengawal pembangunan di tanah Papua dengan semangat PEPERA dalam bingkai NKRI.

3. Sebagai putra-putri Papua, mengawal NKRI demi mencegah pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah yang akan memecah bangsa dan negara.

4. Memelihara semangat di antara kami serta memberikan berkat kepada putra-putri Papua yang tidak mengetahui sejarah untuk membuka hati dengan kesucian roh Kudus dalam menghormati tumpah darah pejuang PEPERA dalam wadah NKRI.

5. Bersatu memperat pelukan di antara kami serta masyarakat di Tanah Papua agar dunia mengetahui masyarakat Papua tidak pernah mengkhianati sejarah. Demikian ikrar kami. Semoga Bapa Tuhan Allah di sorga menyertai langkah kami dan memutus rantai kebencian. Atas berkat Rahmat Roh Kudus sucikan hati kami untuk mencapai kemakmuran di negeri kami. Amin…

Sentani, 28 Oktober 2020
KETUA UMUM
Yanto Eluay

Lahirnya ormas P5, menurut Yanto, murni atas prakarsa putra-putri para tokoh Papua yang terlibat dalam Dewan Dewan Musyawarah Pepera tahun 1969. Tokoh-tokoh Papua yang berjumlah 1.026 orang, kini telah beranak-pinak, bercucu, bahkan bercicit.

“Kami merasa berkewajiban melanjutkan keputusan yang dilakukan oleh para orang tua kami yang telah memutuskan bahwa Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Bahkan hasilnya telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum,” tegasnya.

Yanto tidak menafikan adanya pihak-pihak yang berseberangan dan berusaha mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam memprovokasi masyarakat, mereka selalu berdalih bahwa Pepera itu yang mengakibatkan banyak rakyat Papua terbunuh dan melahirkan banyak pelanggaran HAM.

P5 didirikan guna meluruskan persepsi keliru yang masih ada di sebagian kecil masyarakat Papua. “Jangan sampai aksi mengacau keamanan dikaitkan dengan HAM. Sebab, Pepera itu bersifat final dan tidak perlu dipertanyakan. Papua sudah menjadi bagian dari NKRI secara sah,” tandasnya.

Yanto menyadari, usaha itu tidak mudah. Sebab, propaganda Papua Merdeka juga mendapatkan angin dari pihak-pihak asing, dan kaki-tangannya di Indonesia. “Kita harus merapatkan barisan untuk menghentikan setiap upaya mengganggu stabilitas Papua,” tandasnya.

Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Brigjen TNI Isak Pangemanan (tengah) bersama Yanto Eluay (kanan). (foto: P5)

Jembatan Persoalan

Di luar meneguhkan sikap dalam wujud deklarasi dan pernyataan sikap, Yanto juga mengatakan, ke depan ormas ini menjadi jembatan bagi persoalan-persoalan yang ada di Bumi Cendrawasih. Termasuk kesejahteraan, pendidikan, dan aspek-aspek lain. “Karena Papua adalah bagian dari NKRI, dan itu keputusan para orang tua kita, maka harus menjadi tanggung jawab kita untuk mengawal,” tandasnya.

“Jika masih ada ribut-ribut soal pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain, ormas kami siap menjembatani. Termasuk isu-isu pelanggaran HAM. Yang jelas, masyarakat Papua harus bersatu. Hentikan berbicara isu usang Papua Merdeka. Kita berbicara tahun 1969 ke atas, jangan berpikir mundur. Berpikir mundur, hanya akan membuat kita makin tertinggal dengan daerah-daerah lain. Kita harus berpikir maju untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jangan lagi mau diprovokasi untuk berkonflik,” papar Yanto.

Melalui penyatuan sikap dan pengorganisasian yang baik, Yanto juga berharap para putra-putri dan keturunan tokoh-tokoh Pepera menjadi lebih memiliki kesempatan untuk membangun Papua. “Kami adalah para kader merah putih, putra-putri pelopor Pepera 1969. Semoga menjadi lebih mendapat perhatian,” tambahnya.

Hal penting lain yang Yanto Eluay tegaskan adalah, bahwa ormas yang ia bentuk bersifat non partisan. “Concern kami adalah mensosialisasikan bahwa Pepera 1969 bersifat final. Papua adalah bagian sah dari NKRI,” tegas Yanto.

Karena itu, momentum 28 Oktober 2020, Yanto akan mengundang Barisan Merah Putih, unsur Trikora, dan ormas-ormas lain yang segaris untuk hadir. Semua berhimpun dalam Komponen Merah Putih Papua Republik Indonesia (KMPP RI).

Terkait hal itu, Yanto sebelumnya sudah menyambangi para pimpinan Ormas yang diundang. Tidak saja bertemu, tetapi juga berdiskusi tentang masa depan Papua. Acara yang dihadiri dak kurang dari 100 orang itu berjalan lancar, aman, dan kondusif.

Unsur-unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan Ormas pun berksempatan memberi kata sambutan. Semua menyambut positif deklarasi Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua. Harapannya, ke depan, Papua semakin kondusif sehingga makin maju dan sejahtera.

Yanto bersyukur, gerakannya mendapat respons positif. “Ini tidak lepas dari peran pak Doni Monardo. Beliau sudah menginisiasi apa yang kami lakukan ini sejak tahun 2018,” pungkas Yanto Eluay.

Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Brigjen TNI Isak Pangemanan memberi kata sambutan. (foto: P5)

Membangun Papua

Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Brigjen TNI Isak Pangemanan dalam sambutannya mengatakan bahwa 28 Oktober 2020 telah terukir sejarah yang tak bisa kita lupakan, yakni ikrar dari putra-putri pejuang Pepera Papua. Sebuah deklarasi peneguhan sikap, bahwa Pepera 1969 memungkasi semua konflik, karena Pepera 1969 meneguhkan sikap Papua berada dalam wilayah NKRI.

“Sampai hari ini masih ada pertumpahan darah sesama kita, karena sebagian besar belum mengetahui esensi Pepera tahun 1969,” tegas Isak Pangemanan.

Ditegaskan, Pepera tahun 1969 menepis upaya negara-negara dan para pihak yang berusaha memerdekakan satu wilayah. Papua digiring ke dalam opini akan dimerdekakan. Namun atas petujuk Tuhan pada waktu itu semua masyarakat Papau membuat Deklarasi tahun 1969 dan menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan ini merupakan pilihan yang tepat dan sudah menjadi kehendak yang maha kuasa.

Secara hukum Pepera itu sah menurut hukum internasional karena pada waktu itu semua negara menyetujui Papua bagian dari indonedia melalui Resolusi PBB. Jumlah penduduk Papua pada waktu itu sekitar 80.000 orang dan keputusan Pepera diwakili masing-masing rakyat Papua sekitar 60.000 orang jadi sekitar 75% yang menyatakan pendapat, dan dinyatakan sah karena mayoritas rakyat papua menyetujuai Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Yang harus kita pikir sekarang adalah bagaimana cara mendorong pembangunan di Papua sehingga Papua bisa maju seperti daerah lain yang ada di Indonesia,” tegas Danrem Isak.

Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Provinsi Papua. (foto: P5)

Kawal NKRI

Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP Dr. Victor Dean Mackbon, SH.,S.IK.,MH.,M.SI  dalam sambutannya mengatakan, pro-kontra dalam suatu negara pasti ada. Dan itu hal biasa. Yang tidak boleh diganggu adalah kepentingan orang lain.

Alhasil, deklarasi yang diprakarasi Presidium Putra Putri Pejuang Pepera ini harus mampu menjaga dan mengawal kondusifitas masyarakat Papua. Dengan begitu, ke depan tidak saling berkonflik. “Tidak ada yang sempurna, tetapi dalam konteks ini, kita harus membangun dan menjaga kebersamaan ini,” tegas Victor.

Ditanmbahkan, apa yang diberikan oleh negara NKRI harus dikawal dengan baik sehingga ke depan kita lebih baik lagi. Harapannya, masyarakat yang ada di kampung bisa menikmati pembangunan dengan baik.

Sambutan dilanjutkan Frits Arebo, Ketua Umum Pemuda Papua. Dikatakan, sebelum Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera Papua sudah ada Pemuda Papua, sehingga antara Presidium Putra Putri Pejuang Pepera dan Pemuda Papua bisa menjadi mitra yang baik untuk menjaga Papua agar tetap kondusif. “Pemuda Papua sangat mendukung pernyataan sikap final bahwa Papua adalah bagian dari NKRI,” tegas Frits.

Sedangkan, Bupati Jayapura, Mathius Awoitouw SE, M.Si dalam sambutannya mengatakan, semangat Sumpah Pemuda harus kita selaraskan dengan semangat masyarakat Papua dalam derap pembangunan yang sudah bisa dirasakan masyarakat luas.

“Deklarasi P5 hari ini sangat penting untuk saling bergandengan tangan demi masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Hendaknya kita tidak mewariskan kebencian tetapi mari kita wariskan ke anak cucu kita pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua yang kita cintai ini,” ujar Bupati Mathius.

Sementara itu, Sekjen Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nussy mengatakan, deklarasi P5 hari ini (28/10/2020) sangat penting. Mengapa penting, karena menyangkut masa depan Papua sebagai bagian dari NKRI. “Mari kita kawal pembangunan yang ada di Papua ini,” ujar Yonas Nussy.

Sebelum keseluruhan rangkaian acara dipungkasi, berlangsung satu acara penting. Bupati Mathius Awoitouw berkenan melakukan penandangangan dan persetujuan Deklarasi P5 yang tadi dibacakan Yanto Eluay. (roso daras)

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *