HAMPIR 3,7 juta anak-anak Afghanistan kehilangan kesempatan untuk bersekolah, karena konflik yang sedang berlangsung, kemiskinan yang menggila, dan diskriminasi terhadap anak perempuan.
Demikian laporan terbaru dari Dana Anak-Anak PBB, UNICEF. Gambaran tersebut mewakili hampir separuh dari semua anak-anak berusia antara tujuh sampai dengan 17 tahun. Angka tersebut juga menandai untuk pertama kalinya tingkat putus sekolah meningkat, sejak 2002, kata UNICEF.
Angka-angka ini merupakan bagian dari laporan Global Initiative on Out of School Children, yang dirilis pada belum lama ini, yang menunjukkan bahwa berlangsungnya diskriminasi yang terus-menerus terhadap anak perempuan, telah menjadi faktor utama yang mendorong ketidakhadiran anak peremppuan di sekolah.
Anak-anak perempuan menyumbang 60 persen dari mereka yang tidak berpendidikan, menempatkan mereka pada kerugian tertentu, dan memperparah diskriminasi berbasis jender, kata laporan itu.
Di provinsi-provinsi yang terkena dampak buruk, seperti di Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabul dan Uruzgan, sebanyak 85 persen anak perempuan tidak ke sekolah.
Studi ini mencatat bahwa migrasi dan perkawinan anak merupakan hambatan utama terhadap partisipasi mereka di kelas, bersama dengan kurangnya guru perempuan, fasilitas yang buruk, dan ketidakamanan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.
“Business as usual bukanlah pilihan bagi Afghanistan, jika kita ingin memenuhi hak atas pendidikan untuk setiap anak,” kata Perwakilan UNICEF Afghanistan, Adele Khodr. Harus ada gerakan dan tindakan luar biasa untuk menolong mereka.
“Ketika anak-anak tidak bersekolah, mereka berada pada bahaya yang meningkat dari pelecehan, eksploitasi dan rekrutmen,” ujarnya.
Tetapi ada cahaya harapan dalam penelitian ini. Penelitian mencatat bahwa angka putus sekolah rendah, dengan 85 persen anak laki-laki dan perempuan yang mulai di tingkat dasar, mengelola untuk tetap bersekolah untuk menyelesaikan semua nilai, sementara angka-angka ini bahkan lebih tinggi bagi mereka yang mulai di tingkat sekolah menengah.
“Kami memuji Pemerintah Afghanistan untuk memprioritaskan dan mendeklarasikan tahun 2018 sebagai tahun pendidikan,” kata Khodr.
“Sekarang adalah waktu untuk komitmen yang diperbarui, untuk memberikan anak perempuan dan anak laki-laki dengan kesempatan belajar yang relevan yang mereka butuhkan untuk kemajuan dalam hidup dan untuk memainkan peran positif dalam masyarakat,” tambahnya.
“Mendapat anak perempuan dan anak laki-laki ke sekolah jauh lebih banyak daripada duduk di kelas,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini adalah tentang menyediakan rutinitas dan stabilitas, “yang merupakan investasi bijak yang diberikan ketidakamanan di seluruh bagian negara.”
Laporan itu menyerukan komitmen berkelanjutan pemerintah Afghanistan dan kelompok masyarakat sipil untuk mengatasi krisis di negara tersebut.***
