Plus minus penggunaan aplikasi perpesanan pribadi untuk urusan publik

SEBUAH aplikasi mempromosikan dirinya sebagai cara untuk mendiskusikan negosiasi yang sensitif dan masalah sumber daya manusia tanpa meninggalkan catatan digital.

Selain itu aplikasi ini juga  menjamin hilangnya jejak pesan, sehingga “histori  pesan Anda rapi” tak muncul lagi.

Dan layanan email populer baru-baru ini meluncurkan “mode rahasia” yang memungkinkan konten pesan menghilang setelah waktu yang ditetapkan.

Menarik.

Proliferasi alat-alat digital yang dapat membuat teks dan pesan email menghilang, dapat diterima oleh orang Amerika yang berusaha menjaga privasi mereka. Namun, para pendukung bagi terselenggaranya pemerintahan yang terbuka, mengkhawatirkan fasilitas semacam ini justru akan disalahgunakan oleh pejabat publik untuk melakukan hubungan kepentingan (bisnis), secara rahasia dan menghindari undang-undang transparansi.

Dalam konteks Indonesia, fasilitas ini rawan disalahgunakan koruptor. Dalam beberapa kasus, pembicaraan transaksi illegal untuk tujuan korupsi dilakukan dengan memanfaatkan pesan singkat (sms), pesan via BBM dan WhatsApp, dengan menyamarkan obyek uang seperti dengan istilah “Apel Washington” atau dalam bahasa Arab.

Apakah komunikasi pada platform itu harus menjadi bagian dari catatan publik, hal ini telah menjadi perdebatan di Amerika,  tetapi tidak terselesaikan di tingkat negara bagian. Pembaruan terhadap undang-undang transparansi tertinggal di balik kemajuan teknologi yang pesat, dan persona publik dan pribadi pejabat negara, tumpang tindih pada smartphone pribadi dan akun media sosial.

“Teknologi semacam itu benar-benar melemahkan, melalui teknologi itu sendiri, menyatakan hukum dan kebijakan pemerintah terbuka,” kata Daniel Bevarly, direktur eksekutif dari Koalisi Kebebasan Informasi Nasional.

“Dan mereka datang di atas penyalahgunaan teknologi lain, seperti orang yang menggunakan email pribadi dan ponsel mereka sendiri untuk melakukan bisnis.”

Beberapa pejabat pemerintah berpendapat, bahwa pegawai  yang berurusan dengan publik harus bebas berkomunikasi pada ponsel pribadi, non-pemerintah dan platform media sosial, tanpa memicu persyaratan catatan terbuka.

Anggota parlemen di Kentucky dan Arizona, tahun ini tidak berhasil mengusulkan untuk mengeluarkan semua komunikasi pada telepon pribadi dari undang-undang catatan terbuka negara, yang mengkhawatirkan para pendukung praktek penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan. Seorang anggota parlemen Virginia memperkenalkan RUU  untuk mengecualikan semua catatan media sosial pribadi anggota parlemen dari pengungkapan.

Gubernur Kansas yang baru, Jeff Colyer  mengharuskan  stafnya untuk menggunakan akun email resmi untuk semua urusan  pemerintah. Dia juga melarang akun pribadi untuk komunikasi apa pun yang terkait dengan “fungsi, kegiatan, program, atau operasi” dari kantor. Hillary Clinton, sebelumnya juga dipermasalahkan menggunakan akun email pribadinya untuk urusan dinas.

Di negara tetangga Missouri, anggota parlemen dari Partai Demokrat memperkenalkan RUU yang akan memperjelas bahwa halaman media sosial pribadi dan pesan yang dikirim melalui platform digital seperti Confide dan Signal adalah catatan publik, selama mereka berhubungan dengan urusan resmi. Undang-undang itu muncul, karena kontroversi yang melibatkan penggunaan aplikasi rahasia oleh mantan Gubernur Eric Greitens, yang mengundurkan diri pada bulan Juni di tengah serangkaian skandal.

“Kami perlu mengklarifikasi harapan, karena kami tidak boleh diizinkan untuk melakukan urusan  negara dengan menggunakan tinta yang tidak terlihat,” kata politisi Republik  Ingrid Burnett.

Proposal aplikasi baru yang diperole Associated Press  yang disebut SunshineHub, merupakan alat digital yang melacak tagihan yang terkait dengan transparansi pemerintah di seluruh 50 negara bagian. Mereka menunjukkan tantangan bagaimana menjamurnya mendefinisikan dan memelihara catatan pemerintah di era digital/smartphone.

Masalah ini meledak menjadi pandangan umum tahun lalu di tengah laporan, bahwa beberapa karyawan di kantor gubernur Greitens, kemudian gubernur Missouri, memiliki akun di Confide. Aplikasi untuk membuat pesan yang dapat menghilang segera setelah dibaca dan tidak memungkinkannya disimpan, diteruskan, dicetak, atau diambil oleh tangkapan layar.

Berita itu mendorong penyelidikan dari jaksa agung negara bagian, gugatan yang sedang berlangsung yang menuduh bahwa praktik tersebut melanggar hukum sinar matahari negara bagian dan RUU yang akan menyatakan semua komunikasi yang berkaitan dengan bisnis pemerintah sebagai catatan publik.

Foto file 14 Mei 2018. Gubernur Eric Greitens meninggalkan gedung pengadilan sipil di St. Louis, Mo., setelah berbicara dengan wartawan setelah kasus pelanggaran privasi terhadap dia diberhentikan. Di Missouri, anggota parlemen dari Partai Demokrat memperkenalkan RUU yang akan memperjelas bahwa halaman media sosial pribadi dan pesan yang dikirim melalui platform digital seperti Rahasia dan Sinyal adalah catatan publik selama mereka berhubungan dengan bisnis resmi. Undang-undang itu muncul karena kontroversi yang melibatkan penggunaan aplikasi rahasia oleh Greitens, yang mengundurkan diri pada bulan Juni di tengah serangkaian skandal. (Robert Cohen / St. Louis Pasca-Pengiriman melalui AP, File)

Greitens dan para pembantunya mengatakan, bahwa mereka menggunakan rahasia hanya untuk membahas logistik seperti penjadwalan hal-hal yang tidak penting, “sementara” dan karena itu tidak diperlukan untuk dipertahankan sebagai catatan publik. Penyelidikan oleh Jaksa Agung, Josh Hawley tidak menemukan bukti bahwa praktek yang dijelaskan itu ilegal, tetapi para penyelidik tidak dapat memulihkan pesan yang hilang.

Penjelasan Greitens untuk menggunakan aplikasi ini,  telah menarik skeptisisme dari para kritikus, yang mempertanyakan mengapa pesan-pesan duniawi akan dikirim pada platform yang mempromosikan “percakapan rahasia yang jujur ​​dan tidak disaring” pada topik-topik yang sensitif.

“Itu tidak masuk akal. Tidak ada yang beralih ke aplikasi pembakar rahasia untuk melakukan itu, ” kata pengacara Missouri, Mark Pedroli, yang menuntut Greitens atas nama kelompok pendukung keterbukaan pemerintah  dan menggunakan kasus ini untuk menyelidiki apakah mantan gubernur ini menggunakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan donor dan para pembantu politik .

“Salah satu faktor motivasi dari gugatan ini adalah untuk mengetahui – apa yang bisa menjadi skenario terburuk seorang gubernur atau pejabat terpilih menggunakan aplikasi rahasia seperti ini?”

Dia mengatakan agen pemerintah harus pindah untuk melarang atau sangat membatasi penggunaan aplikasi tersebut sebelum mereka menjadi biasa. Dia telah memperoleh selama litigasi slide pelatihan yang berulang kali menginstruksikan anggota staf Greitens untuk tidak pernah mengirim pesan teks di ponsel pemerintah, saran yang jelas untuk melakukan bisnis tersebut hanya pada telepon pribadi.

Di Kentucky, bahasa yang ditambahkan ke tagihan tidak terkait di bulan Maret, akan mengecualikan semua komunikasi elektronik yang terkait dengan bisnis publik —termasuk panggilan, pesan teks dan email— dari undang-undang catatan terbuka negara bagian. Pesan-pesan itu akan dibebaskan dari pengungkapan selama telepon atau komputer dibayar dengan uang pribadi dan menggunakan akun non-pemerintah.

Pendukung praktek keterbukaan pemerintah memprotes undang-undang, yang akan menjadi yang pertama dari jenisnya di negara ini.

Para pembuat undang-undang memodifikasinya sehingga hanya akan mengecualikan “komunikasi yang sifatnya murni pribadi yang tidak terkait dengan fungsi pemerintahan apa pun.” Media dan advokat pemerintah terbuka menyebut bahasa itu tidak perlu, mengatakan bahwa komunikasi pribadi belum tunduk pada pengungkapan.

RUU serupa diperkenalkan di Arizona untuk melindungi semua komunikasi yang dibuat, disimpan atau diterima di perangkat elektronik yang dibayar dengan uang pribadi mati tanpa sidang.

Langkah-langkah di Kentucky dan Arizona diperkenalkan setelah jaksa penuntut umum negara bagian mengeluarkan opini hukum yang menyimpulkan bahwa lembaga pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengelola telepon pribadi karyawan mereka, dan karena itu komunikasi tersebut tidak tunduk pada undang-undang catatan terbuka.

Kekhawatiran serupa muncul setelah Gmail memperkenalkan mode kerahasiaannya, yang memungkinkan pengirim untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses, meneruskan, mencetak atau menyalin data sensitif dan mengatur waktu untuk pesan menjadi “berakhir”.

Presiden Komisi Kebebasan Nasional Informasi, Mal Leary baru-baru ini menulis surat kepada Google dengan alasan bahwa fitur-fitur tersebut, yang baru-baru ini diluncurkan sebagai bagian dari desain ulang, dapat mempromosikan penghancuran ilegal catatan publik.

Leary mencatat bahwa rangkaian layanan Google biasanya digunakan oleh pemerintah negara bagian dan lokal dan mendesak perusahaan untuk menonaktifkan fitur tersebut dari akun dan email yang tertaut ke lembaga publik.

“Teknologi yang memungkinkan penghancuran diri secara resmi, komunikasi publik elektronik tidak mempromosikan transparansi, dan di bawah kebanyakan undang-undang pemerintah terbuka negara, adalah ilegal,” tulis Leary.

Google menjawab bahwa fitur tersebut mirip dengan alat lain di pasar, dan bahwa para pegawai  pemerintahan akan dapat memilih untuk menonaktifkannya di jaringan mereka.

Perusahaan mencatat bahwa bahkan setelah pesan dalam “mode rahasia” kedaluwarsa dan isinya tidak lagi tersedia, riwayat pesan tetap tersedia di folder terkirim dan header serta baris subjek tetap terlihat di kotak masuk penerima.***