Bola, Bendera, dan Kuasa: Piala Dunia 2026 sebagai Cermin Geopolitik Amerika

Oleh Heri Mulyono

Piala Dunia 2026 bukan sekadar pesta sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Di balik 48 tim dan 104 laga, Amerika Serikat justru menghadapi uji geopolitik: mampukah ia membuka pintu dunia, atau gerbangnya justru tertutup bagi mereka yang ingin masuk?

Ketika Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dengan 48 tim – rekor terbanyak dalam 104 tahun sejarah – dunia tidak hanya datang untuk menyaksikan gol, tetapi juga untuk menguji sejauh mana Amerika masih layak disebut pemimpin global. Di tengah retaknya kepercayaan pada kepemimpinan Washington, turnamen ini justru menjadi panggung yang memantulkan kontradiksi negeri itu sendiri: ingin merangkul dunia, tetapi takut kehilangan kendali atas pintu masuknya.

Panggung Raksasa, Sorotan yang Menusuk

Format tiga negara bukanlah inovasi teknis, melainkan peta kekuasaan. AS mengambil 78 dari 104 pertandingan, termasuk seluruh babak gugur. Meksiko dan Kanada hanya menjadi pelengkap. “Ini bukan kemitraan setara, ini hegemoni yang dibungkus sportivitas,” ujar Dr. Simon Rofe, pakar diplomasi olahraga dari Universitas Leeds. Distribusi ini mengingatkan pada tuan rumah bersama Korea-Jepang 2002, yang menurut Prof. Lindsay Sarah Krasnoff (NYU) justru menyisakan “campuran getir” karena sejarah panjang ketegangan kedua negara.

Namun menjadi tuan rumah utama berarti menjadi sasaran utama. Kebijakan visa AS yang ketat mencoreng semangat universalisme Piala Dunia. Wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan – yang baru saja dinobatkan sebagai wasit pria terbaik Afrika 2025 – ditolak masuk dengan alasan “terkait terorisme”, tanpa bukti publik. Delegasi Iran hanya diizinkan masuk sehari sebelum laga dan harus segera pergi. Federasi Sepak Bola Iran menyebutnya “penghinaan terhadap sepak bola” dan mengajukan protes ke FIFA.

Soft Power yang Retak

Joseph Nye, pencetus konsep soft power, pernah mengatakan bahwa daya tarik budaya Amerika – Hollywood, universitas, olahraga – adalah senjata paling ampuh tanpa tembakan. Namun Dr. Hendrik W. Ohnesorge (Universitas Bonn) mengingatkan: “Soft power hanya bekerja jika kebijakan luar negeri sejalan dengan nilai yang diproyeksikan.” Piala Dunia 2026 justru memperlihatkan soft power paradox: AS memiliki stadion megah dan hak siar global, tetapi kebijakan imigrasinya menggerogoti daya pikat dari dalam.

Laporan Brand Finance 2026 mencatat penurunan tajam soft power AS dalam setahun terakhir – lebih dalam dari negara mana pun. “Piala Dunia tidak akan menyelamatkan citra AS jika dunia melihat bagaimana ia memperlakukan tamunya,” kata Dr. Alex Dukalskis, penulis Authoritarianism and the Global Game. “Yang terjadi bukan sportswashing ala Rusia atau Qatar, melainkan policywashing yang gagal – megahnya acara justru menyoroti kecilnya hati kebijakan.”

Diplomasi di Tengah Perang Dagang

Turnamen ini berlangsung ketika AS, Kanada, dan Meksiko sedang terlibat perang tarif paling sengit dalam dekade terakhir. Presiden AS bahkan menyatakan tarif akan membuat Piala Dunia “lebih menarik” karena “ketegangan itu baik”. Pernyataan ini dikritik luas. “Olahraga seharusnya menjadi ruang netral,” ujar Dr. Alexander Cooley (Council on Foreign Relations). “Tapi kini negara tuan rumah justru memanaskan atmosfer sebelum bola bergulir.”

Hubungan istimewa antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan pemerintahan AS juga menuai sorotan. Infantino sempat menganugerahi “FIFA Peace Prize” kepada presiden AS – langkah yang disebut Prof. Simon Chadwick (SKEMA Business School) sebagai “penghinaan terhadap integritas olahraga”. Ketika presiden AS menelepon Infantino untuk meminta peninjauan kartu merah pemain AS, banyak pihak menuduh intervensi politik. “Jika ini terjadi di Rusia atau Qatar, dunia akan berteriak,” kata Chadwick. “Tapi ketika Amerika melakukannya, mereka menyebutnya diplomasi.”

Multipolaritas dan Harapan dari Bawah

Kehadiran 48 tim – termasuk debutan seperti Tanjung Verde, Uzbekistan, dan Curaçao – memperluas representasi global. “Ini adalah Piala Dunia paling demokratis secara geografis,” kata Dr. Said Shehata, pakar hubungan internasional dari Universitas Qatar. “Namun demokrasi di lapangan tidak otomatis berarti demokrasi di gerbang imigrasi.”

Di sisi lain, diplomasi publik tumbuh organik di antara suporter. Jutaan penggemar dari berbagai benua berbaur di jalanan kota tuan rumah, berbagi makanan, lagu, dan pelukan. “Inilah kekuatan sesungguhnya Piala Dunia,” ujar Prof. Jules Boykoff, penulis Power Games. “Ia bekerja dari bawah, tanpa perlu campur tangan kementerian luar negeri. Sementara pemerintah menutup pintu, rakyat justru membukanya.”

Pelajaran bagi Indonesia dan Dunia

Bagi Indonesia, Piala Dunia 2026 adalah cermin pahit. Ambisi menjadi tuan rumah U-20 yang batal beberapa tahun lalu mengajarkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. “Dunia menonton bukan hanya stadion, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan tamu,” kata Dr. Rofe. “Konsistensi nilai lebih penting daripada kemegahan fisik.”

Pertaruhan yang Belum Usai

Ketika trofi emas diangkat di MetLife Stadium pada 19 Juli, AS akan mencatat sukses besar secara komersial. Namun pertaruhan geopolitik baru akan terlihat setelah lampu stadion padam: apakah Piala Dunia mampu mencairkan kebekuan diplomasi, ataukah ia hanya menjadi tontonan mahal yang cepat dilupakan?

Yang pasti, seperti ditulis Prof. Nye dalam esai terbarunya: “Di era fragmentasi, sepak bola tetap menjadi bahasa universal. Tapi bahasa hanya berarti jika kita bersedia mendengarkan – dan membuka pintu – bukan hanya untuk bola, tetapi juga untuk orang yang menendangnya.” (*)