Bansos Asprindo di Bogor Ricuh

JAYAKARTA NEWS— Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (DPP Asprindo) melaksanakan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Corona khususnya di wilayah seputar  Ibukota Jakarta.

Program peduli sosial ini disasar untuk para pengusaha UMKM,  buruh tani,  nelayan dan pekerja pabrik yang terpaksa tidak  bisa bekerja lagi akibat dampak pandemi corona. 

 Agar lebih akseleratif,  Asprindo berkolaborasi dengan program Tim Gugus Tugas Covid 19 di Kementerian Sosial.

Sekjen DPP Asprindo Irwansyah ketika diminta keteranganya  mengatakan akan memberi bantuan langsung dengan cara menggalang kemampuan internal pengusaha anggota Asprindo yang masih tetap eksis disaat pandemi ini.

Selain itu mereka lakukan kolaborasi dengan Kemensos.  Karena itu,  Pimpinan wilayah tingkat propinsi hingga daerah  wajib mereka berpartisipasi mengawasi dan monitoring langsung terhadap pelaksanaan bansos covid 19 ini.  Tidak hanya bantuan yang di danai oleh APBN,   termasuk APBD dan charity  swasta.

Perintah  monitoring bagi stake holder organisasi tertuang dalam surat edaran DPP nomor 04/DPP-Asprindo/V/2020 tanggal 2 Mei yang lalu.  Irwansyah juga menegaskan ada surat tanggal 12 Mei yang memberitahukan respon Kemensos atas permintaan Asprindo agar pemerintah memberi perhatian kepada pengusaha kecil, buruh tani,  pekerja pabrik,  nelayan ternasuk pengrajin rumah tangga terdampak pandemi. Karena itu diminta pengurus daerah ikut membantu mengajukan daftar kelompok masyarakat terdampak.

Sebenarnya geliat masyarakat untuk mengajukan bantuan sosial ke Asprindo sudah dimulai sejak  awal April 2020. Saat DPP melakukan komunikasi awal dengan  Kementerian Sosial.

Data Jayakarta News per 29 April 2020 mencatat untuk wilayah DKI tidak kurang 150 ribu kepala keluarga pemohon bansos covid 19. Propinsi  Banten ada 185.968  pemohon.  Sedangkan Jawa Barat baru 48.140 kk.   Diantaranya 15.368 pemohon bansos dari Kota Bogor.

Koordinator Wilayah Jawa Barat M Yusran yang juga berdomisili di Bogor mengaku persiapan dan koordinasi kegiatan bansos covid 19 Asprindo masih banyak kekurangan.  Keadaan pandemi yang begitu cepat menebar ke seluruh wilayah Indonesia membuat tim kerja kewalahan. Ditambah lagi adanya penetapan status beberapa wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  membuat arus distribusi dan transportasi sangat berdampak negatif.

Karena itu dia memaklumi gerakan perwakilan masyarakat yang datang ontrog ke rumahnya Minggu (7/6) sore.  Masyarakat yang menamakan diri mereka Forum Masyarakat Korban Janji Bansos Covid 19 Asprindo menyatakan tidak puas dengan manajemen pengelolaan bansos dari organisasi pengusaha yang Ketua Dewan Penasehatnya dijabat Sandiaga Uno ini. 

Salah satu tokoh pimpinan ormas pemuda di Bogor,  Epriyedi  mengatakan DPP Asprindo terlalu banyak janji. Mungkin saja itu janji dari pengurus wilayah. Mereka janji akan menurunkan bantuan di awal  ramadhan lalu.  Ternyata omong kosong juga.  Habis lebaran berlalu,  belum ada berita yang pasti.  “Mungkin programnya belum dapat rekomendasi  Kemensos, ” aku Evri panggilan Ketua DPC Garda Prabowo Kota Bogor itu.

Demikian juga dengan Denis Martius yang sempat menghardik Yusran.  Dia membawa 209 pemohon bansos.  Setiap hari  hampir ada saja warga yang tanya tentang bansos Asprindo.  Karena itu saya terpancing emosi saat demo tadi.  “Apalagi kelihatannya bang Yusran selalu melempar masalahnya ke DPP. Mestinya dia ambil tanggung jawab itu” tegas Denis.

Tidak kurang sepuluh orang yang datang mengklarifikasi masalah janji bansos ke komplek perumahan Budi Agung petang kemarin. 

Peserta aksi lainnya,  Rudi Sake menjelaskan bahwa aksi mereka tetap mengikuti protokol pandemi covid 19. Peserta aksi seluruhnya memakai masker. Itu juga syarat yang diberikan oleh pengurus kawasan perumahan.

Peserta aksi datang dalam dua kelompok. Satu kelompok masing-masing lima orang. Karena syarat berkumpul saat PSBB adalah maksimal lima orang.  Seluruh peserta aksi tampaknya mengenakan masker. (nat)