JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Implementasinya dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mensos Gus Ipul langsung datang ke Gedung Merah-Putih KPK, Selasa (18/3/2025) untuk memperkuat tiga komitmen kerja sama yang intens bersama KPK dalam hal penyaluran bantuan sosial.
“Saat ini DTSEN sedang diuji petik di lapangan atau kroscek. Nah ini kita mau konsultasi dengan KPK supaya nanti akurasi data dan pensasaran dapat tepat sasaran,” kata Mensos Gus Ipul.
Hal tersebut dilakukan sejak awal menjabat karena Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan agar bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran data tunggal yang akurat. Sebagai tindak lanjutnya, dalam tiga bulan terakhir, Badan Pusat Statistik mengkonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, yang menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ke depan, penyaluran Bansos akan mengacu pada DTSEN mulai triwulan kedua tahun ini. Selain itu, kami juga memperbarui sistem penyaluran, yang tidak lagi berlangsung selama satu tahun penuh, melainkan disesuaikan dengan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali,” ujar Mensos Gus Ipul.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama yang telah terjalin dengan KPK sejak 2020. Kemensos secara konsisten membina kerja sama yang baik bersama KPK dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Kerja sama ini, yang berakhir pada 2025, terbukti meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.
“Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu,” kata Mensos Gus Ipul.
Pada pertemuan tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak untuk membahas kerja sama dalam memastikan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan sosial serta program pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi prioritas Presiden Prabowo. Terutama dalam program pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat miskin ekstrem (Desil 1), miskin (Desil 2), dan rentan (Desil 3) yang terdapat pada DTSEN.
“Kami menyadari bahwa data yang akurat sangat penting dalam memastikan program perumahan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BPS dan KPK agar program ini berjalan dengan kepastian hukum dan transparansi,” kata Maruarar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rumah subsidi, yang menjadi salah satu program andalan pemerintah, juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, perumahan menjadi sektor strategis yang berdampak luas terhadap industri bahan bangunan, tenaga kerja, dan UMKM.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan pertemuan ini sejalan dengan agenda KPK dalam memastikan bahwa program pemerintah, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial, tidak disalahgunakan.
“Pencegahan korupsi menjadi prioritas utama. Dengan kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa dana negara tidak masuk ke kantong pribadi atau pihak yang tidak berhak.
“Transparansi dan akurasi data sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Johanis Tanak.
Dengan sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Permukiman, BPS, dan KPK, pemerintah optimistis dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.***/mel
