Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia: Ini Rekomendasi KKP

 Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia: Ini Rekomendasi KKP
Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dalam seminar di Jakarta, Selasa (6/8/2019)–foto humas KKP

JAYAKARTA NEWS— Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, papar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yakni Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; diplomasi maritim; serta membangun kekuatan pertahanan maritim.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  memiliki beberapa rekomendasi dalam hal membangun pertahanan maritim Indonesia. Yakni membangun kekuatan pertahanan  maritim di area perbatasan dengan menyertakan partisipasi masyarakat maritim perbatasan (hankamrata); mengidentifikasi dan merumuskan potensi ancaman pada pertahanan maritim nasional secara komprehensif”

“Mengidentifikasi dan merumuskan lokasi strategis sebagai pusat pertahanan maritim daerah dengan kapasitas yang saling memperkuat; membangun kekuatan industri strategis dan logistik pertahanan maritim secara menyebar sesuai dengan penetapan lokasi serta menggunakan teknologi ICT (information and communication technology) sebagai basis kekuatan pengendalian operasi,” papar Sjarief yang berbicara dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi’, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, KKP merekomendasikan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam maritim secara terpadu, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kapasitas optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; merumuskan pusat pertumbuhan ekonomi maritim baru yang berbasis komoditas dan skala ekonomi; merumuskan jenis komoditas dan strategi hilirisasi yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah yang optimal; serta membangun sistem trasnportasi nasional yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dalam kerangka logistik nasional.

“Dalam hal pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim,  KKP merekomendasikan untuk menyediakan sarana transportasi darat, laut, udara sebagai sarana logistik yang menghubungkan setiap lokasi berbasis komoditas antar supply dan demand serta merumuskan kerangka regulasi terpadu baik di tingkat daerah ataupun nasional sebagai bentuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” jelas Sjarief.

Terkait dengan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, beberapa rekomendasi KKP antara lain, mengidentifikasi masyarakat adat maritim, potensi geografis, sumber daya alam, kehidupan sosial ekonomi dan kekuatan budaya lokal; merumuskan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai pola kehidupan masyarakat maritim;  membangun kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis inovasi; membangun pemukiman nelayan yang bersih, sehat, dan mandiri; serta merumuskan plan of action program transformasi budaya maritim masyarakat Indonesia.

Rekomendasi KKP dalam mewujudkan diplomasi maritim, disampaikan Sjarief yakni dilakukan dengan kerja sama bilateral untuk penyelesaian isu batas wilayah laut antar  negera, pertahanan dan keamanan maritim bersama; kerja sama regional terkait isu-isu maritim (Combating IUU Fishing/ Sea-related Crime); kerja sama multilateral pada forum United Nation; serta kerja sama perdagangan baik dalam forum Multilateral (WTO), regional Asean, Asia Pasific dan Uni Eropa untuk non tariff barrier, quota, dan pengendalian kualitas dan sertifikasi.

“Untuk mewujudkan itu semua, perlu blue print pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu adanya kerangka regulasi terkait dengan alokasi sumberdaya dan sinergitas antar kelembagaan, plan of action yang menjabarkan tahapan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta team kerja lintas Lembaga yang mengawal dan memonitor pelaksana plan of action tersebut,” tegas Sjarief.

Hadir sebagai narasumber dalam acara Semnas, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong, Rokhmin Dahuri; Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana; dan Peneliti The Habibie Center, Muhammad Arif.***/lkw

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *