Solusi Permanen Banjir DAS Lawe Alas Singkil

Jayakarta News – Predikat “langganan banjir” bukan hanya milik Jakarta. Lima kabupaten/kota di Aceh juga mengalami hal yang sama. DAS (daerah aliran sungai) Lawe Alas Singkil setiap musim penghujan, menumpahkan isinya, menggenangi lima daerah yang dilalui.

Prihatin atas kondisi yang tak kunjung tuntas, Kepala BNPB Doni Monardo berinisiatif menggelar rapat koordinasi terkait pentingnya pengendalian bencana banjir di jalur DAS Lawe Alas Singkil. Muara Rakor adalah membebaskan lima daerah tadi dari banjir tahunan.

Kelima daerah itu adalah Kabupten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam. Di mata Doni Monardo, pola penanganan bencana banjir yang telah dilakukan selama ini oleh masing-masing kabupaten/kota belum berjaan optimal.

Karenanya, BNPB merasa perlu adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana lama banjir akibat luapan DAS Lawe Alas Singkil di Provinsi Aceh. Rakor digelar di Graha BNPB Lantai 15, Kamis (27/2/2020). Dalam kesempatan itu, Rakor juga menghadirkan narasumber Irma Hutabarat, pegiat vegetasi vetiver system.

Rakor yang dibuka Doni Monardo, kemudian dipimpin oleh Sestama BNPB, Harmensyah. Sebelum adzan dhuhur rakor berhasil merumuskan lima rekomendasi DAS Lawe Alas Singkil ada lima.

Pertama, mengusulkan penanganan bencana di DAS Lawe Alas Singkil sebagai proyek strategis nasional. Kedua, segera dibuat rencana aksi penanganan DAS Lawe Alas Singkil. Ketiga, perlu dibentuk tim Task Force dan berbagai unsur stakeholder untuk percepatan perencanaan dan penganggaran. Keempat, 1 (satu) persen anggaran APBA harus dianggarkan untuk pemeliharaan lingkungan wilayah hulu. Kelima, membentuk kelompok kerja khusus, adanya pembaguan kewenangan antara pusat dan daerah.

Usai jeda sholat dhuhur dan makan siang, Rakor dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis, yang diikuti kepala daerah lima kabupaten/kota terdampak banjir DAS Lawe Alas Singkil, unsur Pemerintah Provinsi, unsur Kementerian PUPR, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, dan BNPB sebagai fasilitator.

Seperti acap disampaikan Kepala BNPB, ancaman bencana permanen, harus diatasi secara permanen pula. (rr)