Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa

FGD Deputi VI Kemenko Polhukam

JAYAKARTA NEWS – Kedeputian VI Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menggelar serangkaian diskusi dalam rangka menyusun rekomendasi, hasil Konsultasi Publik yang telah dilakukan berupa FGD yang digelar di 7 Provinsi dan Survei di 9 Provinsi.

Dalam FGD di Jakarta yang berlangsung 13-15 November 2020 ini, jajaran Kedeputian VI, tim perumus, dan narasumber ahli berdiskusi penuh perdebatan hangat membahas 12 isu strategis terkait kesatuan bangsa. Acara dipimping langsung oleh Deputi VI, Dr. Janedjri M. Gaffar.

“Tujuannya pertemuan ini adalah untuk mempertajam rumusan, analisis dan rekomendasi. Sehingga hasilnya nanti berguna dalam meningkatkan dan memperbaiki kebijakan kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa,” ujar Janedjri di tengah diskusi.

Ia menjelaskan bahwa, kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat Perpres 73/2020, sehingga Kedeputian VI merancang Program Konsultasi Publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa. 

Kegiatan Konsultasi Publik yang diawali di Sumatera Barat pada 16 September lalu, menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.

Selanjutnya, rencananya pada Desember 2020, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa akan disampaikan kepada oleh Kemenko Polhukam kepada Kementerian dan Lembaga mitra kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional.

FGD ini dilakukan secara serius dan ilmiah, terutama dalam diskusi menguji argumentasi pada penyusunan rekomendasi. Ada 12 isu strategis yang menjadi substansi konsultasi publik, meliputi: Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Moderasi Beragama, Kewaspadaan Nasional, Sinergitas TNI/POLRI dengan Masyarakat, Kesadaran Bela Negara.

Kemudian, Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Politisasi SARA, dan Politik Uang dalam Pilkada, Gerakan Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada, Partisipasi Pemilih dalam Pilkada, dan Isu Aktual lainnya.

Hadir dalam diskusi ini Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan, Cecep Agus Supriyanta, Asdep Koordinasi Memperteguh Kebangsaan, Temmanengnga, Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen Mar. Agus Sulistyo, Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Sekretaris Deputi VI, Brigjen Pol Puja Laksana.

Narasumber akademisi antara lain Prof Dr Moh Ali Safa’at, Dr Khairul Fahmi, Helmi Hidayat, dan Charles Simabura. (*/rr)